AI membantu, tetapi mutu data tetap penentu
Bansos digital adalah penyaluran bantuan sosial yang memanfaatkan sistem dan identifikasi digital untuk mengelola data penerima serta mendukung distribusi bantuan. Pemerintah menargetkan uji coba penyalurannya pada kuartal I 2027, tetapi jadwal itu bergantung pada keberhasilan pembenahan data hingga akhir 2026. Ini sasaran yang masuk akal hanya jika mutu data menjadi prioritas, bukan sekadar kecepatan menghubungkan sistem.
Pemerintah masih membenahi dan melakukan pemadanan data sosial dari berbagai kementerian dan lembaga. AI disebut sebagai alat pendukung untuk mengintegrasikan data dan memperbaiki pengelompokan desil penerima, bukan sebagai pengganti verifikasi maupun pembaruan di lapangan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sekitar 98 persen dari 288 juta penduduk telah tercatat di Dukcapil; data itu kini dimutakhirkan sebagai salah satu dasar integrasi. Cakupan pencatatan yang luas belum dengan sendirinya menjamin informasi tentang kelayakan bantuan selalu akurat dan terkini.
Registrasi ulang harus bisa dijangkau semua penerima
Kementerian Sosial menerapkan sistem perlindungan sosial digital yang mencakup registrasi penerima bansos ulang melalui identifikasi digital. Sistem ini memanfaatkan AI, pengenalan wajah, dan biometrik sebagai bagian dari upaya memperbaiki data. Registrasi ulang bukan sekadar perubahan teknis: bagi warga, proses itu menjadi jalan untuk memastikan informasi mereka tercatat dan diperbarui. Namun, manfaat administratif yang diharapkan tidak boleh dianggap sudah terbukti sebelum hasil pelaksanaan dilaporkan.
Tidak semua warga memiliki kemampuan atau kemudahan yang sama dalam mengakses layanan digital. Karena itu, proses registrasi perlu disertai bantuan yang nyata, bukan hanya petunjuk untuk menggunakan teknologi. Kemensos mendorong pembentukan agen perlindungan sosial yang dapat membantu warga mengakses layanan sekaligus mendukung pemutakhiran data. Pendamping sosial, aparat, tokoh masyarakat, serta pengurus RT dan RW termasuk unsur yang direncanakan terlibat. Kehadiran mereka penting agar kendala akses tidak berubah menjadi hambatan untuk memperbarui data.
Kesalahan data masih menjadi ujian utama
Alasan pembaruan data mendesak cukup jelas: kondisi rumah tangga dapat berubah, sementara catatan lama mungkin belum mencerminkan keadaan terkini. Pemerintah juga menyoroti risiko bantuan tetap disalurkan kepada warga yang sudah tidak memenuhi kriteria, termasuk penerima yang telah meninggal. Sebaliknya, data yang tidak lengkap atau terlambat diperbarui dapat menyulitkan masyarakat yang memenuhi syarat untuk terdata. AI bisa membantu mencocokkan informasi dan mengelompokkan desil, tetapi ketepatan hasil tetap bergantung pada kualitas sumber data serta koreksi ketika terjadi ketidaksesuaian.
Sistem perlindungan sosial digital telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 dan mulai diterapkan secara nasional pada 2026. Tahapan itu berbeda dari rencana uji coba penyaluran bansos digital pada 2027: keduanya berkaitan, tetapi bukan satu peristiwa yang sama. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana warga dapat memperbaiki data yang keliru dan memperoleh bantuan saat proses identifikasi digital sulit dilakukan. Tanpa kejelasan tersebut, ketepatan teknis tidak cukup untuk menjamin proses yang mudah diakses.
Jadwal 2027 bergantung pada pembenahan yang tuntas
Pemerintah menargetkan pembenahan data selesai hingga akhir 2026 sebelum mencoba penyaluran bansos digital pada kuartal pertama 2027. Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana uji coba itu bergantung pada keberhasilan pekerjaan hingga akhir tahun. Dengan demikian, jadwal sebaiknya dibaca sebagai target bersyarat, bukan kepastian bahwa seluruh persoalan data dan akses telah terselesaikan.
Ada pula usulan pembagian pembiayaan berdasarkan desil: kelompok 1–4 melalui APBN, 5–6 melalui APBD kabupaten, dan 7–8 melalui APBD provinsi. Skema tersebut masih disimulasikan dan dikaji, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang sudah berjalan. Harapan Bupati Banyumas agar kesalahan data turun hingga maksimal 3 persen juga merupakan target, bukan hasil yang telah tercapai. Kesimpulannya, AI data bansos dapat mendukung pemadanan data sosial, tetapi keberhasilan bansos digital harus dinilai dari akurasi yang teruji dan registrasi yang dapat diakses warga.
