Satu kali bercerita: inti layanan terpadu KDRT
Layanan terpadu KDRT adalah sistem penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang mengintegrasikan polisi, layanan sosial, kesehatan, hukum, dan pendampingan psikologis sehingga korban cukup bercerita satu kali, lalu negara yang bergerak menyediakan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan secara berkelanjutan tanpa membuat korban berulang kali mengulang pengalaman traumatisnya. Program layanan terpadu penanganan kekerasan bagi perempuan dan anak kini diuji coba di DKI Jakarta sebagai daerah percontohan yang ditetapkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama lintas kementerian dan lembaga di Balai Kota DKI Jakarta pada 4 Juni 2026. Langkah ini bukan sekadar inovasi administratif; ini adalah pergeseran paradigma: dari korban yang selama ini harus mengejar layanan, menjadi layanan yang mendatangi korban. Pendekatan ini menantang budaya birokrasi yang sering membuat korban lelah, bingung, dan akhirnya memilih diam.

Mengapa korban harus cukup sekali bercerita
Selama ini, penanganan kekerasan rumah tangga terpecah di banyak instansi: polisi, dinas sosial, layanan kesehatan, hingga lembaga perlindungan korban. Akibatnya, perempuan korban kekerasan dipaksa mengulang cerita yang sama berkali-kali, memperdalam luka batin yang sebenarnya ingin mereka tinggalkan. Dalam model layanan terpadu KDRT, pemerintah menegaskan standar respons maksimal 1x24 jam, dengan kasus darurat yang harus ditangani segera tanpa menunggu administrasi panjang. Ini bukan detail teknis; ini penentu hidup-mati bagi korban yang berada dalam situasi berbahaya. "Kita ingin cukup sekali korban bercerita dan negara yang bergerak untuk korban, bukan korban yang mengejar layanan, tapi layanan yang datang kepada korban," tegas Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Pernyataan ini layak dijadikan tolok ukur: bila korban masih harus berkeliling kantor dan mengulang cerita, berarti negara belum sungguh-sungguh hadir.
Pendampingan psikologis: jantung pemulihan, bukan pelengkap
Kasus KDRT yang dipicu judi slot di Margaasih, Bandung, memperlihatkan betapa rapuhnya kondisi psikologis keluarga ketika kekerasan meledak di ruang paling intim: rumah. Video yang diunggah akun @mompahh_ menunjukkan suami mengamuk hingga memecahkan cermin lemari, dan pecahannya mengenai anak balita mereka. Setelah video viral, korban bukan hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga tekanan sosial, komentar menyudutkan, bahkan ancaman diusir dari kontrakan jika tidak menghapus video. Di titik ini, pendampingan psikologis korban bukan bonus, melainkan kebutuhan mendesak. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan agar fokus penanganan tidak berhenti pada pelaku KDRT akibat judi slot, tetapi juga melindungi ibu dan anak agar pulih dari trauma dan bisa kembali beraktivitas dengan rasa aman. Luka batin yang disebut Menteri PPPA sebagai luka yang tidak terlihat dan membutuhkan waktu panjang untuk pulih, hanya bisa ditangani bila psikolog dan konselor menjadi bagian inti layanan terpadu, bukan sekadar rujukan tambahan.
Efisiensi rujukan dan perang melawan re-traumatisasi
Keunggulan paling penting dari layanan terpadu KDRT adalah efisiensi rujukan yang berorientasi pada korban. Begitu korban melapor, seluruh kebutuhan mulai dari pengaduan, pemeriksaan kesehatan, proses hukum, hingga rehabilitasi diatur dalam satu alur yang terhubung. Korban tidak lagi harus mengulang cerita di kantor polisi, kemudian di UPTD PPA, lalu di layanan psikologis; sistem yang baik akan memastikan data dan kronologi berpindah antarinstansi, sementara korban fokus pada pemulihan. Pendekatan ini mengurangi re-traumatisasi, yaitu rasa tersiksa setiap kali harus mengingat dan menceritakan kembali kekerasan yang dialami. Veronica Tan menjelaskan bahwa layanan terpadu akan difokuskan pada kekerasan seksual, kekerasan berbasis elektronik, KDRT, dan TPPO—semua jenis kasus yang selama ini menuntut korban berhadapan dengan banyak lembaga sekaligus. Jika integrasi ini berjalan konsisten, korban akan merasakan negara sebagai satu kesatuan pelindung, bukan labirin birokrasi yang melelahkan.
Jakarta sebagai laboratorium, daerah lain tak boleh menunggu
Penetapan DKI Jakarta sebagai percontohan layanan terpadu penanganan kekerasan bagi perempuan dan anak adalah langkah strategis, mengingat karakter kota besar dan fasilitas yang relatif siap untuk integrasi antarinstansi. Program percontohan ini akan berlangsung selama satu tahun, lalu dievaluasi sebelum diperluas ke daerah lain. Namun, daerah lain tidak punya kemewahan untuk menunggu pasif. Jawa Barat, misalnya, berada dalam lima besar provinsi dengan transaksi judi online tertinggi menurut data PPATK, dan kasus KDRT akibat judi slot sudah muncul ke permukaan. Abdullah mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan para pemangku kepentingan merancang pencegahan dan mitigasi menyeluruh agar warga tidak menghadapi masalah judi online sendirian. Di sinilah pelajaran dari Jakarta harus segera diterjemahkan: unit perempuan dan anak di kepolisian, UPTD PPA, dan pemerintah daerah perlu membangun mini-model layanan terpadu KDRT, meski skala dan teknologinya belum sempurna. Kesimpulannya, satu kali cerita harus menjadi standar nasional, bukan privilese warga ibu kota.






