Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

PP Tunas Menuntut Platform, Sekolah, dan Keluarga Berbagi Tanggung Jawab

PP Tunas Menuntut Platform, Sekolah, dan Keluarga Berbagi Tanggung Jawab
Minat|Pendidikan Orang Tua dan Anak

Perlindungan digital bukan tugas orang tua saja

PP Tunas adalah aturan yang menempatkan keselamatan anak di ruang digital sebagai tanggung jawab bersama, dengan kewajiban bagi perusahaan teknologi dan dukungan dari pemerintah, sekolah, serta keluarga. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun membutuhkan perlindungan, sehingga perusahaan teknologi tak bisa menyerahkan seluruh beban kepada orang tua. Ini perubahan arah yang tepat: perusahaan yang merancang fitur, mengelola data, dan menentukan rekomendasi konten harus ikut mencegah risiko yang timbul dari layanannya. Namun, regulasi platform tidak akan cukup bila anak tidak mendapat bimbingan saat menggunakan teknologi. Perlindungan anak digital perlu dibangun sebagai kerja bersama, bukan sekadar pembatasan akun atau urusan rumah tangga.

Aturan harus mengikuti risiko layanan

Kekuatan PP Tunas terletak pada pendekatan berbasis risiko: yang dinilai bukan hanya jenis layanan, tetapi juga fitur dan potensi bahayanya. Karena itu, cakupannya dapat menjangkau media sosial, gim daring, maupun perdagangan elektronik ketika karakteristiknya berisiko bagi anak. Risiko yang menjadi perhatian mencakup kontak dengan orang tak dikenal, paparan konten berbahaya, eksploitasi sebagai konsumen, penyalahgunaan data, kecanduan, serta gangguan kesehatan dan keselamatan. Anak di bawah 16 tahun dibatasi dari layanan berisiko tinggi, sementara akses ke layanan berisiko lebih rendah tetap mengikuti batas usia dan persetujuan orang tua. Perusahaan juga wajib memiliki mekanisme pengenalan usia. Kewajiban ini penting, tetapi keberhasilannya perlu diukur dari perlindungan yang benar-benar berjalan, bukan sekadar hadirnya fitur verifikasi atau pernyataan kepatuhan.

Sekolah dan keluarga menerjemahkan aturan

Pada 6 November 2026, Kemkomdigi mengajak Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat pelaksanaan PP Tunas melalui sekolah dan keluarga. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya menyampaikan dorongan itu dalam audiensi dengan Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR beserta jajaran di Jakarta. Pemerintah daerah memiliki jangkauan langsung untuk membantu orang tua dan tenaga pendidik memahami penggunaan teknologi yang aman. Sekolah dapat membahas aturan penggunaan ponsel selama pelajaran maupun waktu istirahat, sementara pesantren dan satuan pendidikan lain juga perlu dilibatkan. Pembatasan tanpa penjelasan berisiko menjadi larangan yang mudah diakali. Sebaliknya, ketika sekolah dan keluarga membangun kebiasaan berdialog, anak dapat belajar mengenali konten berbahaya, menjaga privasi, dan meminta bantuan. Itulah inti literasi digital keluarga: mendampingi anak, bukan hanya mengawasi layar.

Kolaborasi menentukan keamanan anak daring

Kebutuhan akan pendekatan berlapis terlihat dari ragam ancaman, mulai dari kecanduan, perundungan, penipuan daring hingga child grooming. Kemkomdigi juga mengaitkan urgensi kebijakan dengan kesehatan mental: data Cek Kesehatan Gratis yang dipaparkan Meutya mencatat sekitar 363 ribu anak usia 7–17 tahun menunjukkan gejala depresi dan 338 ribu menunjukkan gejala kecemasan. Setelah enam bulan penerapan, sekitar 28 juta anak disebut telah memperoleh perlindungan lebih kuat melalui kewajiban yang dijalankan sejumlah platform. Angka itu memberi tanda kemajuan, tetapi belum menghapus kebutuhan akan pengawasan dan edukasi sehari-hari. Platform harus membatasi risiko dan menangani pelanggaran; pemerintah pusat menetapkan aturan dan mengawasi; pemerintah daerah memperluas sosialisasi; sekolah membangun kebiasaan aman; keluarga mendengar serta mendampingi. PP Tunas akan berarti jika seluruh lapisan ini saling melengkapi, bukan saling melempar tanggung jawab.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!