Datara: Saat Data Rakyat Menjadi Titik Awal Kebijakan
Datara adalah portal data pemerintah yang mengintegrasikan data sosial ekonomi warga dalam satu sistem, sehingga pemerintah kota dan masyarakat dapat mengakses informasi kondisi kesejahteraan, bantuan sosial, dan indikator pembangunan lain secara lebih akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang tepat sasaran. Peluncuran Datara (Data Rakyat Tangerang Selatan) oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Kamis, 10 September 2026, menandai perubahan penting: dari intuisi ke kebijakan berbasis data. Portal ini bukan pelengkap administrasi; ia adalah infrastruktur baru bagi tata kelola sosial ekonomi. Di tengah tuntutan transparansi program bantuan dan minimnya kepercayaan publik terhadap data kemiskinan, langkah ini seharusnya dibaca sebagai pernyataan politik: pemerintah kota siap diuji oleh angka, bukan sekadar narasi.
Mengapa Data Sosial Ekonomi Terintegrasi Mengubah Peta Kebijakan
Selama ini, banyak pemerintah daerah tersandera oleh data yang tercerai-berai: dinas sosial punya satu versi angka kemiskinan, dinas pendidikan versi lain, dan dinas kesehatan berjalan dengan data sendiri. Datara mencoba memutus pola ini dengan mengimplementasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi data sosial ekonomi terintegrasi di tingkat kota. Asisten Daerah I, Chaerudin, menegaskan bahwa data yang akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi syarat kebijakan yang efektif, mulai dari penanganan kemiskinan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pernyataan itu penting: tanpa satu sumber kebenaran data, program apa pun akan tampak sibuk tetapi tidak tepat sasaran. Integrasi seperti Datara memaksa pemerintah melihat warga sebagai satu kesatuan data, bukan sekadar penerima program sektoral.
Transparansi Program Bantuan: Dari Kecurigaan ke Bukti di Layar
Kekuatan paling politis dari Datara bukan di ruang rapat, melainkan di layar ponsel dan komputer warga. Portal ini memungkinkan masyarakat memeriksa status dan riwayat penyaluran bantuan sosial, termasuk informasi masuk desil berapa dan pernah menerima bantuan apa. Dalam konteks transparansi program bantuan, ini langkah maju yang signifikan. Selama ini keluhan klasiknya sama: siapa yang menentukan penerima bansos, dengan kriteria apa, dan mengapa tetangga yang lebih mampu bisa terdaftar sementara yang lebih rentan tidak? Dengan Datara, klaim pemerintah bisa diuji warga secara langsung. Akses publik yang tetap menjaga perlindungan data pribadi memberi sinyal bahwa kota bersedia membuka basis data kesejahteraan sosialnya untuk diawasi. Bila konsisten, portal ini dapat mengurangi kecurigaan, mempercepat koreksi data, dan mendorong partisipasi warga dalam pemutakhiran informasi.
Dari Portal Data Pemerintah ke Mesin Kebijakan Berbasis Data
Datara dirancang bukan sebagai aplikasi etalase, melainkan sebagai mesin kerja kebijakan. Pemerintah kota menyebut bahwa portal ini dipakai untuk mendukung seluruh siklus pembangunan: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program. Perangkat daerah dapat mengakses informasi sosial ekonomi sesuai kewenangannya, melakukan visualisasi dan analisis data, lalu menggunakannya sebagai bahan penentuan kebijakan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tb. Asep Nurdin menekankan bahwa setiap organisasi perangkat daerah akan memasukkan data ke dalam satu sistem terintegrasi, sehingga pencarian data dapat dilakukan dalam hitungan detik karena sudah terfilter dengan baik. Di sini terlihat taruhannya: bila OPD benar-benar beralih dari spreadsheet terpisah ke portal terintegrasi, maka perencanaan anggaran, target sasaran, dan prioritas lokasi intervensi harus mengikuti logika data, bukan sekadar kompromi politik tahunan.
Potensi, Risiko, dan PR Besar Setelah Datara Diluncurkan
Peluncuran Datara di Ruang Blandongan hanyalah bab pertama. Tantangan berikutnya jauh lebih sulit: menjaga kualitas dan keterbaruan data, menyatukan budaya kerja OPD, serta memastikan warga tahu dan mau menggunakan portal ini. Integrasi data sosial ekonomi memang membuka peluang identifikasi kebutuhan masyarakat yang lebih akurat untuk alokasi bantuan dan program. Namun, tanpa pengawasan publik, standar perlindungan data pribadi yang ketat, dan mekanisme koreksi data yang mudah, kepercayaan bisa cepat luntur. Ke depan, keberhasilan Datara sebaiknya diukur bukan dari berapa banyak tabel dan grafik yang dihasilkan, tetapi seberapa tajam perubahan kebijakan yang lahir darinya: apakah peta penerima bansos lebih tepat, apakah kantong kemiskinan baru lebih cepat terdeteksi, dan apakah warga merasa lebih didengar ketika angka di portal tidak lagi sesuai dengan kenyataan di lapangan.
