Pemulihan Sekolah Bencana: Lebih dari Mengganti Tembok yang Retak
Pemulihan sekolah bencana adalah rangkaian upaya terencana dan terintegrasi untuk mengembalikan fungsi layanan pendidikan setelah bencana, yang tidak hanya mencakup revitalisasi infrastruktur pendidikan tetapi juga pemulihan proses pembelajaran pasca-bencana, perlindungan guru, serta dukungan siswa terdampak secara psikososial dan akademik agar hak belajar mereka tetap terpenuhi secara aman dan bermakna.
Mengembalikan sekolah ke kondisi semula adalah target yang terlalu rendah. Pemulihan sekolah terdampak bencana hidrometeorologi di Padang secara tegas dinyatakan tidak cukup hanya dengan membangun kembali ruang belajar. Pandangan ini seharusnya menjadi standar nasional: tembok, atap, dan lantai hanyalah bagian paling kasat mata dari pemulihan, tetapi bukan inti dari pendidikan. Inti yang sering terlupakan adalah kontinuitas pembelajaran pasca-bencana dan kesehatan mental siswa. Jika program pemulihan berhenti di beton dan cat, negara sedang membangun monumen, bukan sekolah.
Di tengah intensitas bencana hidrometeorologi dan gempa yang berulang, pendekatan parsial bukan saja lambat, tetapi juga boros. Setiap kali bencana datang, siklus yang sama terulang: bangunan rusak, kelas darurat didirikan, lalu rehabilitasi fisik dikejar tanpa kerangka jangka panjang. Padahal, ketika siswa kehilangan ritme belajar dan rasa aman, kerusakan yang terjadi jauh melampaui daftar kerusakan bangunan.
Padang: Infrastruktur Dipercepat, Mitigasi dan Edukasi Kebencanaan Harus Mengiringi
Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR ke Padang menegaskan bahwa pemulihan sekolah bencana di kota ini bergerak cepat, tetapi kecepatan saja tidak cukup. Wakil Wali Kota bersama pimpinan Komisi X meninjau rehabilitasi SDN 04 Baringin dan SDN 32 Kuranji yang terdampak banjir hidrometeorologi pada November 2025. Di balik kunjungan ini ada angka yang penting: 15 SD mendapatkan bantuan revitalisasi pascabencana dengan total anggaran Rp7,74 miliar, dan pekerjaan dimulai pada April 2026. Angka ini menunjukkan komitmen fiskal, tetapi juga menuntut transparansi dan pengawasan publik agar dana tepat sasaran.
Pemerintah kota menegaskan bahwa sekolah di tepi sungai membutuhkan dukungan normalisasi dan penguatan infrastruktur agar lebih siap menghadapi banjir. Di sini terlihat pergeseran penting: revitalisasi infrastruktur pendidikan diarahkan untuk menghasilkan sekolah yang lebih aman, bukan sekadar mengembalikan kondisi lama. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang telah mencakup 130 sekolah menjadi bukti bahwa mitigasi mulai dijahit ke dalam kultur sekolah. Edukasi mitigasi bahkan didorong menjadi bagian dari pembelajaran, agar siswa memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Ini patut diapresiasi, tetapi belum cukup. Tanpa indikator yang jelas tentang kualitas pembelajaran pasca-bencana dan pemantauan kesejahteraan psikologis siswa, SPAB berisiko berhenti pada level sertifikat dan sosialisasi. Kota yang ingin membangun masyarakat tangguh tidak bisa mengandalkan sirene dan simulasi setahun sekali; ia harus memastikan setiap ruang kelas menjadi ruang untuk membaca, mendiskusikan, dan menginternalisasi literasi kebencanaan, sekaligus memantau trauma yang mungkin tersembunyi di balik diamnya siswa.
Revitalisasi Fisik Tanpa Sarana dan Psikososial: Sekolah yang Kosong Jiwa
Di Medan, kunjungan Komisi X ke sebuah SD negeri menunjukkan sisi lain dari pemulihan sekolah bencana: bangunan berdiri, tetapi isi kelas tertinggal. Anggota Komisi X secara terbuka menyebut bahwa program revitalisasi tidak boleh berhenti pada dinding; ia harus mencakup mebel, komputer, printer, dan fasilitas penunjang lain yang banyak masih rusak. Kutipan ini penting karena menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi bergantung pada fasilitas penunjang yang memadai, agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan optimal.
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan bertahap melalui kementerian terkait dan Instruksi Presiden. Namun evaluasi lapangan menunjukkan masalah klasik: sejumlah sekolah luput dari daftar penerima bantuan karena persoalan administratif, dan kasus lima sekolah yang belum tersentuh bantuan menjadi contoh telanjang dari dampak data yang berantakan. Ironisnya, untuk siswa, perbedaan antara "sudah masuk daftar" dan "belum tercatat" adalah perbedaan antara belajar di ruang layak atau berdesakan di kelas darurat yang melelahkan.
Lebih jauh, pemulihan sekolah tidak berhenti pada sarana. Komitmen Kemendikdasmen untuk mempercepat rehabilitasi layanan pendidikan, menyediakan ruang kelas darurat, melakukan pemulihan pembelajaran, dan memberi bantuan bagi pendidik serta peserta didik terdampak adalah langkah ke arah yang tepat. Namun tanpa kerangka pemantauan psikososial, bantuan ini rawan terjebak pada logika proyek. Siswa yang setiap hari belajar di reruntuhan yang diperbaiki perlahan, dengan guru yang juga terdampak, membutuhkan ruang konseling dan dukungan emosional, bukan hanya jadwal pelajaran yang kembali normal di atas kertas.
NTT: Psikologi Siswa dan Risiko Kekosongan Belajar
Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Manggarai membuka babak lain dari debat pemulihan sekolah bencana: berapa lama siswa boleh dibiarkan belajar dalam ketidakpastian sebelum kerusakan jadi permanen dalam jejak pendidikan mereka? Wakil Ketua Komisi X mendesak Kemendikdasmen segera merevitalisasi dan membangun kembali sekolah yang rusak, sambil menekankan pentingnya memperhatikan kondisi psikologis siswa pascagempa. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pemulihan sarana pendidikan bisa menimbulkan kekosongan belajar yang berpengaruh pada psikologis dan keberlanjutan pendidikan siswa.
Pernyataan ini seharusnya mengguncang cara kita memandang pembelajaran pasca-bencana. Selama ini, jeda belajar diperlakukan sebagai sesuatu yang wajar setelah bencana besar, seolah anak bisa menekan tombol jeda dan melanjutkan begitu sekolah berdiri kembali. Faktanya, kekosongan belajar menggerus kepercayaan diri, kedisiplinan, bahkan harapan masa depan. Siswa yang kehilangan ritme belajar dalam waktu lama sering berpindah ke pekerjaan informal atau berhenti sekolah sama sekali.
Harapan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam memulihkan sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar kembali berjalan optimal, dan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi, bukan sekadar permintaan administratif. Ini adalah peringatan bahwa setiap hari keterlambatan berarti satu hari tambahan anak belajar dalam rasa takut, cemas, atau bahkan tanpa sekolah. Mengabaikan dimensi psikologis di sini sama artinya dengan menormalisasi trauma sebagai bagian dari pengalaman sekolah.
Transparansi Anggaran, Integrasi Program, dan Tanggung Jawab Moral
Data menunjukkan skala pemulihan yang tidak kecil: sekitar 1.130 sekolah terdampak bencana di Sumatera Utara telah mendapatkan penanganan sejauh ini. Di Padang, 15 SD dibantu revitalisasi dengan anggaran Rp7,74 miliar. Angka-angka ini menjelaskan dua hal. Pertama, pemulihan sekolah bencana menyerap sumber daya publik yang besar. Kedua, tanpa transparansi dan akurasi administrasi, sebagian sekolah akan terus terpinggirkan, seperti kasus sekolah yang luput dari daftar bantuan karena masalah data.
Skema pendanaan bertahap yang disiapkan pemerintah adalah alat, bukan tujuan. Program pemulihan sekolah bencana harus memastikan bahwa revitalisasi infrastruktur pendidikan, pemenuhan sarana pembelajaran, dan dukungan siswa terdampak berjalan dalam satu peta jalan yang jelas. Komisi X, yang aktif melakukan kunjungan dan mendorong percepatan revitalisasi di Padang, Medan, hingga Manggarai, memegang peran penting sebagai pengawas. Namun pengawasan tanpa partisipasi publik dan pelibatan komunitas sekolah akan selalu terlambat satu langkah.
Kesimpulannya, revitalisasi sekolah pasca-bencana harus dipandang sebagai kontrak moral, bukan proyek fisik. Kita membutuhkan standar nasional yang memaksa setiap program pemulihan sekolah bencana memenuhi tiga syarat: bangunan yang lebih aman, pembelajaran pasca-bencana yang tidak terputus, dan sistem dukungan psikososial yang nyata bagi siswa serta guru. Tanpa tiga syarat ini, kita sedang menyusun katalog proyek, bukan menyelamatkan generasi.
