KKPRL sebagai Saringan Utama Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Bebas
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah mekanisme kunci yang memastikan setiap rencana usaha di wilayah perairan sesuai dengan tata ruang laut yang telah ditetapkan, sehingga pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan industri, logistik, dan maritim tidak saling bertabrakan, menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di kawasan bebas. Dalam konteks perizinan Batam, KKPRL bukan sekadar dokumen tambahan, tetapi gerbang utama yang menentukan boleh tidaknya sebuah proyek maritim berjalan. Ketika gerbang ini mengunci terlalu banyak permohonan, pesan yang sampai ke investor adalah: regulasi ruang laut belum cukup jelas, atau praktik implementasinya belum selaras dengan narasi kemudahan berusaha. Tingkat penolakan yang ekstrem memaksa kita menilai kembali apakah tujuan pengaturan tercapai tanpa mengorbankan daya tarik investasi kawasan bebas.
84,7% KKPRL Ditolak: Angka yang Sulit Diabaikan
Sepanjang September 2025 hingga 20 September 2026, BP Batam menolak 222 dari 262 permohonan KKPRL, atau sekitar 84,7 persen pengajuan. Dari total tersebut, hanya 18 permohonan yang berhasil diterbitkan, satu dikembalikan untuk diperbaiki, dan 21 masih menjalani proses verifikasi. Angka ini jauh dari gambaran perizinan yang ramah investasi. Alasan utama penolakan, menurut Ariastuty Sirait, adalah ketidaksesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan tata ruang laut yang sudah ditetapkan. Kutipan yang paling mencolok dari pernyataannya adalah, “Dari angka atau berapa banyak yang ditolak, ya karena salah satunya tidak sesuai dengan tata ruang laut”. Fakta bahwa sebagian permohonan merupakan limpahan dari kementerian sebelumnya dan harus menyesuaikan dengan penataan ruang laut baru menambah lapisan kompleksitas, tetapi tidak mengurangi dampak psikologis angka penolakan terhadap persepsi calon investor.
Kontras Tajam: OSS Batam Lancar, KKPRL Tersendat
Ironinya, di sisi lain ekosistem perizinan Batam terlihat cukup hidup. Dalam periode yang sama, 1 September 2025 hingga 20 September 2026, sistem OSS Batam mencatat 1.182 permohonan perizinan masuk. Dari angka tersebut, 423 permohonan telah diterbitkan, 284 dinyatakan belum memenuhi persyaratan, 276 dikembalikan untuk diperbaiki, dan 199 masih dalam verifikasi. Polanya wajar: sebagian lolos, sebagian besar diberi kesempatan memperbaiki. Layanan ini mencakup 16 sektor di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta didukung platform lain seperti LMS dan IBOSS dalam ekosistem perizinan Batam. Berhadapan dengan data OSS yang dinamis, sekat keras di KKPRL menimbulkan pertanyaan: mengapa kelonggaran koreksi dan perbaikan yang tampak di OSS tidak tercermin dalam perizinan ruang laut? Kontras ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan perizinan secara umum, melainkan regulasi dan interpretasi tata ruang laut yang jauh lebih kaku.
Tata Ruang Laut: Pilar Kepastian atau Sumber Ketidakpastian?
BP Batam menegaskan bahwa ketidaksesuaian dengan tata ruang laut menjadi alasan dominan KKPRL ditolak. Penataan ruang laut yang kini berada di tangan BP Batam menuntut setiap rencana kegiatan menyesuaikan peta zonasi yang sudah dirancang, termasuk limpahan permohonan dari kementerian sebelumnya. Di satu sisi, penegakan ketat ini menunjukkan keseriusan menjaga keteraturan spasial dan lingkungan maritim. Di sisi lain, tingginya angka ketidaklolosan mengindikasikan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kriteria, atau bahwa peta tata ruang laut belum diterjemahkan ke dalam panduan operasional yang mudah dipakai dalam menyusun proposal investasi kawasan bebas. Fakta bahwa persetujuan KKPRL yang terbit didominasi shipyard di Tanjung Uncang—wilayah yang sudah lama dikenal sebagai sentra galangan kapal—menguatkan kesan bahwa investor di luar pola lama lebih sulit menemukan celah kesesuaian. Tata ruang laut yang tidak komunikatif pada dasarnya menjadi sumber ketidakpastian baru dalam iklim investasi kawasan bebas.
Iklim Investasi Kawasan Bebas dan Agenda Perbaikan
BP Batam berkali-kali menekankan bahwa pelayanan perizinan adalah faktor penting mendukung aktivitas investasi dan usaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, berbagai langkah penyederhanaan proses serta kebijakan kemudahan berusaha diklaim terus didorong, antara lain melalui payung PP Nomor 25, 28, dan 47 Tahun 2025 yang memperkuat iklim investasi. "Pemerintah terus mendorong agar proses perizinan semakin mudah dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha," tegas Amsakar Achmad. Namun, data KKPRL yang didominasi penolakan menunjukkan bahwa agenda perbaikan belum menyentuh inti persoalan: kejelasan dan keterbacaan tata ruang laut bagi investor. Jika perizinan Batam ingin konsisten dengan narasi kemudahan usaha, kriteria kesesuaian ruang laut harus dipaparkan secara transparan, dilengkapi panduan teknis yang praktis, dan disosialisasikan hingga menjadi pengetahuan dasar setiap calon investor maritim.
