PLTS 100 GWp: Ambisi Besar, Masalahnya Bukan di Panel
PLTS 100 GWp adalah program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar yang menargetkan kapasitas terpasang 100 gigawatt peak untuk mempercepat transisi energi, memperkuat ketahanan listrik, dan memperluas akses energi bersih hingga ke desa terpencil. Program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi upaya mengubah sistem kelistrikan agar lebih bersih, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kuncinya: masalah utama PLTS 100 GWp bukan pada kemampuan memasang panel, tetapi pada tata kelola kelistrikan yang belum siap. Presiden Prabowo Subianto sudah meresmikan tahap awal dengan 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi sebagai batu loncatan program ini. Namun tanpa reformasi kelistrikan, tambahan kapasitas berisiko menjadi angka di atas kertas, bukan energi yang mengalir ke rumah, pabrik, dan desa. Studi terbaru menegaskan, program PLTS 100 GW memerlukan reformasi kebijakan kelistrikan agar pasokan listrik yang dihasilkan kompetitif bagi industri.
Biaya Listrik Surya Masih Mahal: TKDN dan Regulasi Jadi Pengganjal
Jika PLTS disebut masa depan, mengapa biaya listrik surya masih terasa masa lalu? Biaya listrik dari PLTS skala utilitas saat ini berada di kisaran menengah, sekitar 5–10 sen dolar AS per kWh, dan ini lebih tinggi dibandingkan India yang sekitar 3,7 sen per kWh. Perbedaan ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi hasil dari pilihan kebijakan.
Menurut Deon Arinaldo, beberapa faktor pendorong biaya antara lain harga modul surya dan komponen pendukung, kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), ketersediaan lahan, serta kepastian koneksi ke jaringan listrik. Penerapan TKDN yang belum selaras dengan kesiapan industri berpotensi menaikkan biaya komponen. Inkonsistensi regulasi menambah ketidakpastian bagi investor dan pengembang, sehingga proyek PLTS menanggung premi risiko yang akhirnya dibayar konsumen dalam bentuk tarif listrik yang kurang kompetitif.
Transisi Energi Bukan Soal Pasokan Saja: Permintaan, Jaringan, dan Tarif
Transisi energi Indonesia sering dibicarakan seolah cukup dengan menambah pembangkit energi terbarukan. Padahal, tanpa pertumbuhan permintaan listrik dan jaringan yang siap, PLTS 100 GWp akan terjebak dalam paradoks: kapasitas besar, pemanfaatan kecil. Deon Arinaldo menegaskan, konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan permintaan listrik sekaligus mempercepat penyediaan energi bersih.
Proyeksi menunjukkan permintaan listrik naik dari 440 TWh pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035 dalam skenario business as usual, dan bisa mencapai 855 TWh jika elektrifikasi tinggi. Peningkatan elektrifikasi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga dapat mendorong efisiensi serta produktivitas, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Studi menyimpulkan, sistem kelistrikan yang lebih bersih dan efisien dapat memperkuat daya saing industri, menekan biaya energi, menopang target pertumbuhan ekonomi 8 persen, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Dari Desa ke Kawasan Industri: Distribusi, Bukan Sekadar Kapasitas
Target PLTS 100 GWp sering dibingkai sebagai proyek besar negara, tetapi maknanya akan kosong jika listrik tidak sampai ke desa terpencil dan kawasan industri. Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, menegaskan bahwa inklusi sosial dan ketahanan energi adalah semangat dari target 100 GWp, termasuk menghadirkan energi melalui program elektrifikasi desa. PLTS dinilai dapat mendukung kegiatan produktif di desa terpencil yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.
Di sisi lain, pelaku kawasan industri mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh berapa gigawatt yang terpasang, tetapi berapa besar energi yang benar-benar disalurkan dan dimanfaatkan secara produktif. Tanpa perencanaan terintegrasi, penambahan kapasitas pembangkit berisiko tidak sejalan dengan kemampuan jaringan menyalurkan listrik dan kebutuhan pengguna menyerap energi. Dengan kata lain, PLTS 100 GWp harus menjadi proyek distribusi keadilan energi, bukan perlombaan angka kapasitas.
Reformasi Kelistrikan: Syarat Mutlak Agar PLTS 100 GWp Tidak Gagal
Studi bersama beberapa lembaga menegaskan bahwa program PLTS 100 GW memerlukan reformasi kebijakan kelistrikan agar pasokan listrik yang dihasilkan kompetitif bagi industri. Hambatan utama bukan kapasitas pembangkit, melainkan jaringan dan interkoneksi; percepatan PLTS bergantung pada kesiapan transmisi dan reformasi tarif, bukan sekadar penambahan panel surya. Inkonsistensi regulasi saat ini sudah diakui sebagai salah satu hambatan percepatan transisi energi.
Tanpa reformasi, batu bara berpotensi tetap menjadi tulang punggung kelistrikan, dan PLTS 100 GWp hanya menjadi etalase kebijakan hijau. Reformasi kelistrikan harus menyentuh desain tarif, model bisnis jaringan, kepastian regulasi, dan penyesuaian kebijakan TKDN agar mendukung penurunan biaya listrik surya, bukan sebaliknya. Transisi energi Indonesia perlu berjalan seimbang dari sisi permintaan dan pasokan, dan PLTS 100 GWp adalah ujian apakah negara berani mengubah aturan main, bukan sekadar menambah proyek.
