Kepastian tanah adalah gerbang proyek
Lampung Sport Center adalah rencana kawasan olahraga terpadu di Lampung Selatan yang membutuhkan kepastian hak atas tanah sebelum pembangunan fisik dapat dimulai. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pelepasan lahannya rampung pada November 2026, lalu menargetkan penandatanganan nota kesepahaman dengan PTP pada Desember 2026. Tenggat ini lebih dari urusan berkas: tanpa status lahan yang jelas, desain dan ambisi proyek belum cukup untuk memastikan pekerjaan konstruksi berjalan. Karena itu, pembebasan lahan Lampung kini menjadi tahap penentu, bukan pekerjaan pendahuluan yang bisa dibiarkan berlarut-larut.
Lokasi yang disiapkan berada di sekitar Exit Tol Kota Baru–ITERA, Kabupaten Lampung Selatan. Luas sementara diperkirakan 150 hingga 170 hektare, tetapi angka final masih menunggu pengukuran dan pemetaan bidang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidakpastian luas ini memperlihatkan mengapa administrasi pertanahan perlu dituntaskan dengan teliti: daftar nominatif, peta bidang, penilaian lahan, dan alas hak kepemilikan harus selaras. Kesalahan atau keterlambatan pada satu mata rantai dapat menahan keputusan tahap berikutnya.
Administrasi menjadi ujian jadwal
Pemprov menyebut pembahasan daftar nominatif dan peta bidang bersama BPN telah memasuki tahap akhir. Setelah proses itu rampung, penilaian oleh tim appraisal dan penyelesaian administrasi tetap harus berjalan sesuai jadwal sebelum pelepasan lahan dapat dipastikan. Inilah titik rawan: target November baru berarti jika hasil pemetaan dan dokumen kepemilikan benar-benar tuntas, bukan sekadar mendekati selesai. Pemerintah daerah perlu menyampaikan perkembangan dan hambatan secara terbuka agar tenggat dapat diawasi publik dan tidak berubah menjadi janji tanpa kepastian.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyatakan pembahasan akhir daftar nominatif dan peta bidang sedang berlangsung, dengan MoU bersama PTP ditargetkan pada Desember 2026. Namun, penandatanganan MoU bukan pengganti kepastian hukum atas lahan. Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pekerjaan Umum masih memerlukan kepastian alas hak sebelum menentukan tahapan pembangunan berikutnya. Artinya, koordinasi antarlembaga dan penyelesaian dokumen harus bergerak seiring; jika salah satunya tersendat, jadwal konstruksi ikut terancam.
Ambisi PON harus ditopang kesiapan nyata
Lampung Sport Center dikaitkan dengan strategi daerah menjaga peluang menjadi tuan rumah bersama PON XXIII pada 2032. Rencana kawasan ini mencakup lahan sekitar 150 hingga 170 hektare dan dikaitkan dengan investasi senilai Rp4,7 triliun. Skala tersebut membuat kepastian tanah semakin penting: keterlambatan pembebasan lahan dapat mengurangi waktu untuk melanjutkan koordinasi, menyiapkan pembangunan, dan memastikan fasilitas siap mendukung agenda olahraga. PON 2032 Lampung tidak bisa hanya menjadi slogan; kesiapan harus terlihat dari keputusan administratif yang selesai tepat waktu.
Manfaat yang dijanjikan juga melampaui penyelenggaraan pertandingan. Gelanggang berstandar nasional berpotensi memperkuat pembinaan atlet daerah, mendorong wisata olahraga, dan menggerakkan kegiatan ekonomi di kawasan sekitar. Itu membuat kawasan olahraga Lampung layak dinilai dari manfaat publiknya, bukan semata-mata dari besarnya rencana atau desain. Setelah pelepasan lahan tuntas, Pemprov menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai realisasi pembangunan. Kesimpulannya, target November merupakan ujian pertama: hanya kepastian hak, administrasi yang rapi, dan tindak lanjut terukur yang dapat mengubah rencana menjadi fasilitas nyata.
