AZEC 2.0 menautkan iklim dengan ketahanan energi
AZEC 2.0 adalah kerangka kerja sama regional untuk mempercepat transisi energi dengan menyeimbangkan penanganan perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan ketahanan energi. Indonesia mendorong penguatan kerja sama tersebut melalui proyek konkret, bukan sekadar sasaran bersama. Agenda itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Pemimpin AZEC ke-4 di Manila, Filipina, pada 17 November 2026. Arah kebijakan ini tepat: peralihan energi akan sulit memperoleh dukungan publik jika pasokan tidak andal atau biaya bagi rumah tangga dan dunia usaha menjadi lebih berat. Airlangga menegaskan bahwa ketahanan energi dan aksi iklim saling berkaitan. Karena itu, ukuran keberhasilan AZEC 2.0 seharusnya bukan hanya penurunan emisi, melainkan juga energi yang tersedia, terjangkau, dan menopang kegiatan ekonomi.

PLTS 100 GW dan B50 menguji keseriusan pelaksanaan
Dua agenda yang paling menonjol adalah percepatan pembangunan PLTS 100 GW dan penerapan Biodiesel B50. Kapasitas puncak PLTS sebesar 100 GW ditargetkan dipercepat implementasinya dalam tiga tahun ke depan. Skala tersebut memberi sinyal kuat, tetapi angka besar baru bermakna jika proyek, jaringan, pembiayaan, dan pasokan komponennya bergerak seiring. B50, bersama peningkatan pemakaian bioetanol, menunjukkan bahwa pemerintah juga ingin memakai sumber energi domestik untuk memperkuat kemandirian. Program bioetanol direncanakan dimulai dengan E10 pada 2027 dan meningkat menjadi E20 pada 2028. Kombinasi tenaga surya dan bahan bakar nabati dapat memperluas pilihan pasokan, tetapi pemerintah tetap perlu memastikan transisi berjalan tanpa mengganggu keterjangkauan energi maupun kebutuhan sektor produktif.
Kemitraan harus menghasilkan proyek dan manfaat nyata
Kerja sama dengan Jepang dan mitra AZEC lainnya diarahkan pada proyek yang bisa memperkuat pasokan sekaligus mempercepat energi bersih. Salah satunya adalah fasilitas pengolahan sampah menjadi energi Legok Nangka, yang ditargetkan mencapai penutupan pembiayaan pada akhir 2026. Indonesia juga mendorong studi kelayakan bersama untuk transmisi listrik Jawa–Sumatra serta pengembangan panas bumi, termasuk proyek Rajabasa di Lampung dan Hululais di Bengkulu. Daftar ini penting karena transisi tidak cukup dibangun dari pembangkit saja: listrik perlu disalurkan, dan proyek harus sampai pada tahap konstruksi serta operasi. Pembiayaan, transfer teknologi, dan kepastian pelaksanaan karenanya bukan pelengkap diplomasi, melainkan penentu apakah kerja sama energi bersih ASEAN memberi hasil yang dirasakan masyarakat.
Tolok ukurnya: energi terjangkau dan ekonomi tetap bergerak
Indonesia menempatkan AZEC 2.0 sebagai jalan untuk menyelaraskan dekarbonisasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan energi. Pilihan itu masuk akal bagi negara yang masih perlu menjaga pasokan bagi rumah tangga dan dunia usaha, sekaligus mengejar target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Namun, komitmen hanya akan meyakinkan bila jadwal PLTS, bahan bakar nabati, panas bumi, dan jaringan listrik diterjemahkan menjadi kemajuan yang bisa diperiksa. Pemerintah dan mitra perlu menunjukkan bahwa proyek berjalan, pasokan tetap andal, serta harga energi tetap terjangkau. Kesimpulannya, AZEC 2.0 menawarkan kerangka yang berguna, tetapi nilainya ditentukan oleh pelaksanaan. PLTS 100 GW dan Biodiesel B50 dapat memperkuat ketahanan energi; manfaatnya akan nyata hanya jika investasi dan teknologi menghasilkan layanan energi yang lebih bersih tanpa membebani masyarakat.






