Sekolah Gratis: Bukan Hak Semua, Melainkan Prioritas Bagi yang Paling Membutuhkan
Program sekolah gratis siswa tak mampu adalah kebijakan yang menghapus biaya pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan meringankan beban orang tua, mempertahankan akses pendidikan gratis, dan mengarahkan anggaran ke penerima paling membutuhkan agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga dan tidak merusak keberlangsungan sekolah. Di titik ini, perdebatan bukan soal perlu atau tidaknya sekolah gratis, tetapi kepada siapa kebijakan itu seharusnya diberikan. Anggota Komisi V DPRD Banten, Heri Handoko, secara terang mengusulkan agar program sekolah gratis di provinsinya tidak disamaratakan, melainkan diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di tengah keterbatasan anggaran daerah. Pendekatan ini menegaskan bahwa akses pendidikan gratis harus diikat pada prinsip keadilan sosial, bukan sekadar pemerataan yang seragam di atas kertas.
Argumen DPRD Banten: Targeting Ketimbang Pemerataan Buta
Usulan Heri Handoko lahir dari situasi konkret: anggaran daerah terbatas dan tujuh sekolah swasta memilih mundur dari program sekolah gratis. Menurutnya, jika semua siswa digratiskan, termasuk anak pejabat dan anggota dewan, maka sekolah kehilangan ruang fiskal untuk meningkatkan kualitas sarana, ekstrakurikuler, dan tenaga pendidik yang kompeten. Ia menawarkan skema lebih jujur: sekolah gratis hanya untuk masyarakat tidak mampu, sementara keluarga menengah ke atas tetap berkontribusi sesuai aturan. Di balik gagasannya ada dua pesan penting. Pertama, kebijakan pemerataan pendidikan tidak harus berarti semua mendapatkan bantuan dalam jumlah sama, melainkan semua mendapatkan kesempatan yang adil. Kedua, beasiswa anak kurang mampu dan peningkatan kualitas guru akan lebih mudah diperluas jika anggaran tidak habis dipakai untuk menggratiskan mereka yang sesungguhnya mampu membayar.
Pekanbaru: Bukti Program Pendidikan Inklusif Bisa Merata dan Terarah Sekaligus
Sementara Banten menguji ulang konsep sekolah gratis siswa tak mampu, Pekanbaru memberikan contoh menarik bagaimana kebijakan pemerataan pendidikan dan program pendidikan inklusif bisa saling menguatkan. Pemerintah kota di sana menggratiskan tiga stel seragam bagi seluruh peserta didik baru di SD dan SMP negeri, tanpa membedakan kondisi ekonomi keluarga. Kebijakan ini menyentuh sekitar 9.800 siswa baru SD dan 11.000 siswa baru SMP. "Ini program yang sangat baik dan tentu sangat membantu masyarakat, khususnya para orang tua yang setiap tahun harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk kebutuhan sekolah anak," ujar anggota dewan kota, Muhammad Sabarudi. Di saat seragam digratiskan untuk semua, perlengkapan sekolah berupa tas dan buku justru difokuskan kepada sekitar 1.500 siswa SD dan 1.500 siswa SMP jalur afirmasi dari keluarga kurang mampu. Inilah kombinasi: akses pendidikan gratis yang merata pada komponen tertentu, dan bantuan lebih dalam yang ditargetkan bagi kelompok rentan.
Pengawasan Ketat dan Tanggung Jawab Daerah: Kunci Agar Bantuan Tepat Sasaran
Baik di Banten maupun Pekanbaru, masalah utamanya sama: bagaimana memastikan program sekolah gratis mencapai penerima yang tepat dan berlangsung berkelanjutan. DPRD Banten menegaskan perlunya evaluasi lapangan atas mundurnya tujuh sekolah swasta, sekaligus memperbaiki komunikasi antara dinas pendidikan dengan sekolah agar tidak ada lagi lembaga yang mundur di tengah jalan. Di Pekanbaru, proses pengadaan seragam gratis sedang dimatangkan, dengan target seluruh bantuan selesai dan dipakai siswa paling lambat Oktober, setelah pendataan dan pengukuran dilakukan pada Agustus. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penjualan seragam atau pungutan tambahan kepada orang tua meski seragam sudah menjadi program bantuan. Tanggung jawab pemerintah daerah di sini jelas: mengidentifikasi siswa kurang mampu secara presisi, melayani mereka melalui kebijakan pendidikan inklusif, dan mengawal pelaksanaan agar akses pendidikan gratis tidak bocor ke kepentingan lain.
Dari Sekolah Gratis ke Ekosistem Beasiswa: Saatnya Mengubah Orientasi Anggaran
Jika argumen DPRD Banten diambil serius, konsekuensi logisnya adalah menggeser orientasi anggaran dari sekadar menggratiskan semua ke membangun ekosistem beasiswa anak kurang mampu yang berjenjang. Heri Handoko menyebut anggaran yang dihemat bisa dialihkan untuk beasiswa S1, S2, dan S3 serta beasiswa bagi guru agar kualitas sumber daya manusia meningkat. Di sisi lain, contoh Pekanbaru memperlihatkan bahwa mengurangi beban orang tua lewat seragam gratis sekaligus memperkuat jalur afirmasi adalah bagian integral dari program pendidikan inklusif yang sehat. Garis besarnya mulai tampak: sekolah gratis siswa tak mampu harus menjadi prioritas, sementara komponen pendidikan tertentu seperti seragam, tas, dan buku bisa digratiskan merata untuk menjaga rasa keadilan. Kesimpulannya, pemerataan yang kita butuhkan bukan pemerataan subsidi, melainkan pemerataan kesempatan untuk bertahan di bangku sekolah hingga jenjang tertinggi.
