Konflik Orang Tua di Media Sosial: Lebih dari Sekadar Drama Publik
Konflik orang tua media sosial adalah keadaan ketika perselisihan, saling tuding, dan pembukaan aib antara ayah dan ibu dipertontonkan secara terbuka di ruang digital, sehingga komentar warganet, pemberitaan, dan jejak konten secara langsung ikut membentuk pengalaman emosional anak, memperpanjang stres, dan mempersulit proses pemulihan hubungan keluarga yang seharusnya dilindungi dari sorotan publik. Dalam kasus perseteruan presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, konflik yang bermula dari masalah anak merembet ke persoalan lain dan berubah menjadi saling sindir serta buka aib di ruang publik. Bukannya mereda, pertikaian terkait gugatan hak asuh anak terus bergulir di pengadilan, sementara pernyataan kedua pihak tetap mengisi media sosial dan ruang pemberitaan.
Luka Psikologis Anak: Bullying, Kecemasan, dan Identitas yang Terkoyak
Jika orang dewasa melihat konflik publik sebagai tontonan, bagi anak, itu adalah sumber luka. Dalam polemik Ruben dan Sarwendah, kedua putri mereka disebut mengalami bullying sebagai buntut masalah orang tuanya. Penghakiman warganet atas orang tua otomatis menempel pada identitas anak: mereka direduksi menjadi "anak dari drama publik", bukan individu dengan dunia sendiri. Ketua umum lembaga perlindungan anak, Agustinus Sirait, menyebut kondisi ini miris karena selama sekitar empat sampai lima bulan konflik terus berlangsung dan psikis anak-anak pasti terganggu. Kutipan ini penting karena menegaskan satu hal: semakin lama pertengkaran dipertahankan di ruang digital, semakin dalam dampak psikologis anak menyerap rasa malu, cemas, dan ketidakpastian hubungan dengan kedua orang tuanya.
Intervensi Komnas Anak: Mengalihkan Fokus dari Ego Dewasa ke Kesehatan Mental Anak
Di tengah konflik yang tak kunjung selesai, Komnas Anak bukan sekadar pengamat pasif. Lembaga ini sudah lama menyoroti dampak perpisahan dan sengketa terbuka terhadap kondisi psikis anak. Agustinus Sirait berulang kali mengimbau Ruben dan Sarwendah untuk fokus terhadap anak-anaknya dan mengaitkan setiap langkah orang tua dengan kepentingan mereka. Sikap ini penting: ia memindahkan pusat perhatian dari narasi saling serang ke kesehatan mental anak. Lembaga perlindungan menjadi penyeimbang antara hak orang tua untuk berkonflik dan hak anak atas keamanan emosional. Ketika konflik orang tua media sosial mengabaikan batas, intervensi Komnas Anak memberi sinyal bahwa ada pihak yang secara eksplisit berdiri di sisi anak, mengingatkan bahwa setiap unggahan, sindiran, dan penggalan cerita akan bertahan lama sebagai bagian dari sejarah psikologis mereka.
Menghentikan Polemik di Ruang Publik: Mengapa Media Sosial Bukan Tempat Mengurus Anak
Konflik rumah tangga yang dibawa ke media sosial cepat berubah menjadi pertunjukan ego dan persepsi, bukan perlindungan anak digital. Dalam kasus Ruben dan Sarwendah, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, meminta seluruh pihak menjaga tutur kata ketika menyampaikan pernyataan kepada publik dan mengajak "menjaga ruang publik yang kondusif" karena persoalan menyangkut kepentingan anak. Pernyataan ini menyoroti masalah inti: setiap komentar terbuka menambah lapisan tekanan pada anak yang tidak punya kendali atas narasi tentang dirinya. Ketika orang tua saling sindir dan membuka aib di ruang digital, mereka bukan hanya menyerang pasangan, tetapi juga merusak rasa aman anak di hadapan teman sebaya, guru, dan lingkungan. Menghentikan polemik publik adalah langkah minimal untuk mulai memulihkan kesehatan mental anak yang terkikis.
Jalur Hukum, Bukan Timeline: Menata Ulang Prioritas Demi Anak
Jika orang tua ingin menyelesaikan sengketa yang menyangkut hak asuh dan dugaan eksploitasi, ruang yang tepat bukan media sosial, melainkan pengadilan. Proses gugatan hak asuh anak antara Ruben dan Sarwendah saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Minola Sebayang menilai persidangan adalah tempat yang tepat bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti dan argumentasi terkait pokok perkara, termasuk dugaan eksploitasi anak. "Mari kita buktikan dalam persidangan tersebut hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak" adalah ajakan yang patut diikuti. Pengadilan, dengan mekanisme bukti dan putusan, memberi struktur dan batas; media sosial hanya memperluas keruhnya konflik tanpa perlindungan memadai bagi anak. Orang tua yang menomorsatukan kesehatan mental anak akan memilih diam di publik dan bicara di ruang hukum.
