Kapal Induk Pertama Tiba di Jakarta dan Mengubah Peta Laut

KRI Sriwijaya: Dari Giuseppe Garibaldi ke Aset Laut Nusantara

Kapal induk Indonesia KRI Sriwijaya adalah eks kapal perang Italia ITS Giuseppe Garibaldi yang kini bersandar di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan menjadi kapal induk pertama dalam jajaran TNI AL, menandai babak baru kemampuan proyeksi kekuatan dan respons bencana di wilayah maritim Nusantara. Kedatangannya bukan sekadar seremoni militer; ini adalah sinyal jelas bahwa Jakarta ingin naik kelas dalam percaturan kekuatan laut kawasan. Kapal induk sebagai platform udara dan komando di laut akan mengubah cara negara ini merespons krisis di laut, kebakaran hutan, hingga operasi militer selain perang. Yang membuat momen ini signifikan adalah statusnya sebagai kapal induk pertama, diperoleh melalui skema hibah pemerintah Italia setelah Giuseppe Garibaldi berhenti beroperasi pada 1 Oktober 2024. Artinya, negara ini memanfaatkan peluang strategis: Italia menghemat biaya penonaktifan kapal, sementara penerima mendapatkan aset besar tanpa harus membangun dari nol. Ini pilihan realistis, meski akan menuntut biaya retrofit, modernisasi, dan komitmen pemeliharaan jangka panjang.

400 Personel TNI AL: Ujian Kesiapan Operasional Kapal Induk

Kapal induk tanpa awak terlatih hanya akan menjadi monumen mengapung; di sinilah 400 personel TNI AL menjadi penentu apakah KRI Sriwijaya akan benar‑benar operasional atau sekadar simbol. Calon Komandan KRI Sriwijaya, Kolonel Laut (P) Fuad Hasan, menjelaskan bahwa 100 personel sudah berada di kapal, sementara 300 lainnya telah menjalani pelatihan bertahap di Komando Latihan Koarmada I Jakarta. Ini menunjukkan pendekatan serius: bukan hanya mengirim prajurit naik kapal, tetapi membangun budaya operasi kapal induk dari nol. Model pelatihan bersama Angkatan Laut Italia selama pelayaran dari Taranto ke Jakarta patut diapresiasi: 100 personel TNI AL mengawaki Giuseppe Garibaldi bersama sekitar 300 personel Italia sebagai bagian dari pembelajaran langsung. Kutipan Fuad Hasan “Jadi, kru total kami adalah 400 orang dan di dalamnya kami nanti ada prajurit wanita, ada Kowal juga” menegaskan bahwa pengawakan kapal induk ini juga menjadi langkah inklusif yang membuka ruang bagi Korps Wanita Angkatan Laut. Secara politis, ini mengirim pesan ganda: kesiapan teknis dan komitmen keterwakilan perempuan di garis depan operasi laut modern.

Menjadi Negara ASEAN Kedua yang Mengoperasikan Kapal Induk

Fakta bahwa KRI Sriwijaya menjadikan negeri ini negara ASEAN kedua yang memiliki kapal induk mengubah dinamika psikologis dan diplomatik di kawasan. Sebelumnya, hanya Thailand dengan HTMS Chakri Naruebet yang bermain di kelas ini, dan kini kapal tersebut lebih banyak digunakan untuk misi kemanusiaan karena tidak lagi mengoperasikan jet tempur. Dengan spesifikasi lebih besar—bobot 13.800 ton, panjang 180 meter, kecepatan hingga 30 knot—Giuseppe Garibaldi secara teknis melampaui Chakri Naruebet yang berbobot 11.500 ton dan berkcepatan 25 knot. Namun, keunggulan ukuran bukan satu‑satunya faktor. Yang lebih penting adalah bagaimana kapal induk Indonesia dioperasikan. Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menegaskan, “Kami ingin menggunakannya khususnya pada operasi militer selain perang, meskipun bisa dikerahkan juga dalam misi tempur jika diperlukan.” Ini menunjukkan strategi yang cenderung defensif‑humaniter dibandingkan agresif. Kapal induk Indonesia berpotensi menjadi simbol kapasitas tanggap darurat regional, bukan pemicu perlombaan senjata. Pertanyaannya ke depan: apakah negara lain di ASEAN akan mengikuti atau justru memanfaatkan kehadiran KRI Sriwijaya sebagai pengimbang dalam kerja sama keamanan maritim.

Dari Platform Tempur ke Mesin Respons Bencana

Kapal induk sering dibayangkan sebagai alat proyeksi kekuatan tempur, tetapi arah penggunaan KRI Sriwijaya justru menggeser narasi itu ke wajah yang lebih fungsional: mesin besar untuk operasi militer selain perang dan respons bencana. Presiden Prabowo Subianto menyebut kapal ini akan dipakai membantu memerangi kebakaran hutan dan lahan gambut, dengan rencana renovasi agar mampu mengoperasikan helikopter dan drone secara optimal. Di negara yang berulang kali diterpa karhutla dan bencana hidrometeorologis, keputusan tersebut bukan kosmetik politis; ini bisa mengubah standar penanganan darurat. Kemampuan dek penerbangan yang mendukung pesawat sayap tetap dan helikopter, serta desain untuk short take‑off and vertical landing (STOVL), membuat KRI Sriwijaya cocok sebagai hub udara di laut. Pada kecepatan jelajah 20 knot, kapal ini mampu menempuh sekitar 13 ribu kilometer dan mengakomodasi ratusan awak dan personel penerbangan. Jika benar dioptimalkan untuk helikopter pemadam, drone pemantau titik api, dan pos komando mengambang, kapal induk Indonesia berpeluang menghubungkan pertahanan maritim nasional dengan agenda keselamatan rakyat sehari‑hari—di sinilah legitimasinya akan diuji.

Tantangan Retrofit dan Masa Depan Kapal Induk Indonesia

Meski kedatangan KRI Sriwijaya di Jakarta layak dirayakan, fase terberat justru baru dimulai: memastikan kapal hibah berusia puluhan tahun ini relevan untuk 15–20 tahun ke depan. Kapal ini telah digunakan sejak 1985 dan berhenti beroperasi pada 1 Oktober 2024, dengan beberapa modernisasi pada 2003 dan restrukturisasi besar pada 2013. Meski berstatus hibah, pemerintah tetap harus menyiapkan anggaran retrofit dan penyesuaian teknologi agar kapal dapat memenuhi kebutuhan operasional TNI AL. Di sinilah risiko mengintai: tanpa rencana pemeliharaan dan upgrade yang realistis, kapal induk bisa berubah menjadi beban teknis. Ke depan, KRI Sriwijaya akan menjalani penyesuaian teknologi dan serah terima resmi pada 24 September, dengan pergantian bendera dari Italia menjadi bendera merah putih dan pengangkatan Kolonel Fuad Hasan sebagai komandan. Italia sendiri memberikan kapal ini untuk meningkatkan keterlibatan pertahanan sekaligus menghemat biaya penonaktifan kapal. Jika proses transisi ini berhasil, KRI Sriwijaya dapat menjadi studi kasus berharga: bagaimana negara berkembang memanfaatkan aset bekas negara maju untuk membangun kapabilitas laut modern. Kesimpulannya, kapal induk Indonesia ini adalah lompatan besar, tetapi hanya akan berarti jika diikuti disiplin operasional, investasi teknologi, dan keberanian menjadikan laut sebagai prioritas kebijakan jangka panjang.