Ketika Jalan Rusak Desa Jadi Urusan Warga, Bukan Negara
Perbaikan swadaya masyarakat terhadap jalan rusak desa adalah kondisi ketika warga secara mandiri mengumpulkan tenaga, material, dan biaya untuk memperbaiki infrastruktur perdesaan yang rusak, karena respons pemerintah terlalu lambat atau tidak hadir, sehingga akses ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar tetap terjaga meski negara belum turun tangan. Di Nagori Sibangun Mariah, Kecamatan Silimakuta, warga tak menunggu bantuan pemerintah dan memilih menimbun sendiri ruas jalan utama yang rusak parah dengan tanah, pasir, dan batu yang diangkut empat truk. Langkah ini lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari rasa terdesak: jalur yang rusak menghambat pengangkutan hasil pertanian, perjalanan ke sekolah, dan akses ke fasilitas kesehatan yang vital bagi kehidupan sehari-hari warga. Fenomena serupa muncul di berbagai titik, menandakan ada pola kelambatan struktural dalam penanganan infrastruktur perdesaan.
Sibangun Mariah: Gotong Royong Menutup Lubang Kegagalan Negara
Perbaikan swadaya masyarakat di Sibangun Mariah bukan sekadar aksi tambal sulam; ini adalah kritik diam terhadap lambannya negara. Warga bergotong royong menyumbang tenaga, waktu, dan material untuk menimbun titik-titik jalan yang rusak paling parah dengan sirtu, sebagai perbaikan darurat yang jelas belum memenuhi standar jalan permanen. "Jalan tersebut merupakan jalur utama yang digunakan warga untuk mengangkut hasil pertanian, menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari," ujar salah seorang warga, Togen Moan Naibaho. Kutipan ini menegaskan bahwa jalan rusak desa bukan soal kenyamanan, tetapi soal keberlangsungan hidup. Penimbunan direncanakan berlanjut bertahap mengikuti ketersediaan material. Artinya, warga menanggung beban yang seharusnya diambil pemerintah kabupaten, sembari tetap menggantungkan harapan pada janji pembangunan permanen yang belum kunjung jelas.
Desa Batuq: Abrasi Jalan Desa Mengancam Rumah dan Mobilitas
Di Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, persoalan infrastruktur perdesaan naik kelas menjadi ancaman keselamatan. Jalan poros desa ambruk sepanjang sekitar 50 meter akibat tanah di bawah badan jalan terus tergerus abrasi Sungai Mahakam. Akses utama warga terputus total, kendaraan roda empat tidak bisa melintas, dan pengendara roda dua terpaksa memutar sekitar empat kilometer lewat jalur alternatif. Ini bukan kejadian mendadak: abrasi telah berlangsung bertahun-tahun, perlahan mengikis daratan di antara sungai dan jalan poros desa. Enam rumah warga kini berada dekat titik longsor dan terus diawasi karena terancam abrasi lanjutan. Pemerintah desa memang sigap menutup jalan sebelum ambruk dan kini berupaya membuat akses sementara yang lebih dekat. Namun akar masalahnya jelas: penanganan abrasi jalan desa dan pengaturan aktivitas tongkang di sungai dibiarkan berlarut, hingga warga membayar harga keterlambatan dengan mobilitas yang tersendat dan rasa waswas di rumah sendiri.
Kei Besar Utara Barat: Kelambatan Sistemik dan Janji yang Menumpuk
Kondisi ruas jalan provinsi di Kecamatan Kei Besar Utara Barat menunjukkan bahwa persoalan jalan rusak desa bukan insiden lokal, melainkan gejala kelambatan sistemik. Jalan provinsi di sana bertahun-tahun terkesan dibiarkan rusak hingga kembali menjadi sorotan publik. Politisi Pablo Rafra mengingatkan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu, dan bahwa jalan ini adalah kebutuhan dasar yang menentukan kehidupan warga, bukan sekadar proyek pembangunan. Ia menekan pemerintah provinsi agar menjadikan perbaikan akses ini sebagai prioritas, karena jalur Kei Besar Utara Timur menjadi penghubung utama untuk hasil pertanian dan perikanan, pendidikan, kesehatan, dan layanan pemerintahan yang sampai kini masih jauh dari layak. Kritiknya juga diarahkan kepada anggota DPRD yang dinilai hadir saat kampanye, tetapi absen saat warga membutuhkan kebijakan dan anggaran untuk infrastruktur perdesaan. Di sini tampak jelas: ketimpangan pembangunan adalah akibat pilihan politik, bukan takdir geografis.
Swadaya Bukan Solusi Akhir: Saatnya Mengakui Kegagalan dan Berubah
Rangkaian kasus dari Sibangun Mariah, Batuq, hingga Kei Besar Utara Barat menunjukkan pola yang sama: ketika negara lambat, warga bergerak; ketika abrasi jalan desa dibiarkan, rumah dan ekonomi lokal ikut terancam; ketika janji politik berulang, jalan rusak desa tetap mengisolasi wilayah. Swadaya warga layak diapresiasi sebagai bentuk kuat gotong royong dan daya tahan sosial. Namun menganggap perbaikan swadaya masyarakat sebagai solusi utama adalah bentuk pembiaran terhadap kewajiban negara menjamin infrastruktur perdesaan yang layak. Penimbunan darurat hanya menahan krisis, bukan menyelesaikannya. Pemerintah daerah dan provinsi harus berhenti bersembunyi di balik retorika anggaran dan mulai menghadirkan langkah konkret, dari penanganan abrasi berbasis data sampai pembangunan permanen yang konsisten. Kesimpulannya tegas: jika negara terus lambat, desa akan bertahan, tetapi ketimpangan dan risiko keselamatan akan semakin besar. Swadaya harus menjadi sinyal darurat, bukan normal baru.
