TKDN Mobil Listrik: Dari Angka ke Strategi Industri
TKDN mobil listrik adalah persentase nilai komponen, jasa, dan proses produksi yang berasal dari dalam negeri pada sebuah kendaraan listrik, dan angka ini digunakan pemerintah sebagai alat kebijakan industri untuk mendorong konten lokal kendaraan, menarik investasi manufaktur, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor komponen bernilai tinggi. Target TKDN bukan sekadar angka administratif, melainkan kompas yang mengarahkan investasi, riset, dan kapasitas manufaktur supaya ekosistem kendaraan listrik tumbuh menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Saat ini, contoh paling konkret datang dari kerja sama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan PT Barisan Anak Pamungkas di segmen motor listrik roda dua, yang sudah menembus TKDN 64,9% dan termasuk tertinggi secara nasional. Fakta bahwa perusahaan ini adalah penanaman modal dalam negeri memperlihatkan bahwa pelaku lokal mampu bersaing, asalkan didukung teknologi dan riset yang tepat. Dalam konteks inilah roadmap pemerintah menuju TKDN 80% harus dibaca: bukan lagi tentang menggugurkan kewajiban regulasi, tetapi memindahkan pusat gravitasi industri EV Indonesia dari impor komponen ke produksi lokal bernilai tambah.
Roadmap TKDN 80%: Ambisi Besar, Taruhan Lebih Besar
Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun tahapan jelas: minimum TKDN 40% untuk kendaraan listrik tahun ini, naik menjadi 60% pada 2027–2029, dan mencapai 80% pada 2030. Ini bukan sekadar pengetatan regulasi, melainkan pernyataan politik industri: investasi EV tidak boleh berhenti di level perakitan. Dengan kata lain, pabrikan tidak cukup membawa kendaraan dalam bentuk terurai lalu dirakit; mereka didorong menanamkan modal pada produksi komponen, dari struktur kendaraan hingga subsistem elektronik.
Roadmap ini disusun paralel dengan target adopsi kendaraan listrik, misalnya proyeksi 1 juta motor listrik pada 2027 dan 4 juta pada 2029. Artinya, pemerintah sedang memasang dua sasaran sekaligus: volume pasar dan kedalaman struktur industri. Ini ambisius, dan di sinilah taruhannya: jika target TKDN terlalu kaku tanpa kesiapan rantai pasok, produsen bisa menahan ekspansi; jika terlalu longgar, pasar EV akan dikuasai rakitan impor dengan nilai tambah minim di dalam negeri.
Konten Lokal Kendaraan dan Strategi Mengurangi Impor
Kebijakan TKDN 80% pada dasarnya adalah strategi memaksa konten lokal kendaraan meningkat. Pemerintah secara eksplisit menyatakan bahwa investasi EV tidak boleh berhenti pada perakitan. Ini berarti komponen kritis—seperti struktur body, motor listrik, modul elektronik, hingga baterai lokal produksi—harus mulai dibuat di dalam negeri. Ekosistem yang diincar mencakup pengolahan bahan baku, produksi baterai dan battery pack, manufaktur kendaraan, industri komponen, sampai daur ulang baterai.
Masalahnya, banyak komponen bernilai tinggi masih diimpor, terutama di sisi sel baterai dan chip kontrol. Oleh karena itu, langkah BRIN yang menggandeng PT Barisan Anak Pamungkas melalui Pernyataan Kehendak untuk kerja sama riset dan inovasi motor listrik roda dua menjadi penting. Wakil Kepala BRIN bahkan mendorong kunjungan manufaktur oleh peneliti OREI dan OREM untuk memetakan kebutuhan teknologi dan tahapan pengembangan ke depan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan TKDN tidak mungkin terjadi tanpa jembatan antara laboratorium dan pabrik.
Insentif Berbasis TKDN: Tongkat, Wortel, dan Risiko Distorsi
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kewajiban TKDN, tetapi juga menyiapkan insentif yang berjenjang sesuai besaran kandungan lokal. Menteri Perindustrian menyebut bahwa ia mendapat perintah untuk mempelajari skema insentif berbasis penguatan nilai TKDN, dengan logika bahwa semakin tinggi TKDN, semakin besar perhatian dan dukungan pemerintah. Skema ini akan dirancang bersama otoritas fiskal, dan menjadi dasar baru bagaimana negara memilih pabrikan mana yang layak mendapat fasilitas lebih besar.
Secara teori, ini adalah kombinasi tongkat dan wortel yang menarik: regulasi memaksa minimum TKDN, insentif mendorong produsen melampaui batas itu. Namun secara praktik, ada risiko distorsi jika penilaian kandungan lokal tidak transparan atau jika insentif terlalu condong ke pemain besar. Tanpa tata kelola yang baik, TKDN bisa berubah menjadi angka administratif yang dinegosiasikan, bukan cerminan nilai tambah riil. Di sinilah pentingnya lembaga riset, standar teknis, dan audit independen yang konsisten.
Menuju Ekosistem EV Mandiri: Peluang dan Batasan
Target TKDN 80% pada akhirnya adalah taruhan besar: apakah industri EV Indonesia bisa berdiri sebagai basis produksi regional, bukan sekadar pasar penjualan. Kebijakan ini secara eksplisit diarahkan untuk memperkuat struktur industri kendaraan listrik nasional, sekaligus membuka peluang menjadi basis ekspor ke pasar regional. Jika berhasil, rantai pasok domestik akan terisi dari hulu ke hilir, dan posisi tawar pabrikan lokal menguat dalam percaturan global.
Namun keberhasilan tidak dijamin. Tanpa percepatan riset terapan seperti yang ditempuh BRIN bersama pelaku industri, dan tanpa desain insentif yang adil dan jelas, target TKDN 80% bisa berakhir menjadi beban regulasi yang menghambat investasi. Jalan tengahnya adalah konsisten pada prinsip: setiap persen TKDN harus berarti manufaktur yang nyata, transfer teknologi, dan kapasitas industri yang naik, bukan sekadar label. Dari sini, masa depan industri EV Indonesia akan ditentukan, apakah menjadi produsen berdaulat atau tetap bergantung pada impor.
