Infrastruktur berbahaya mengancam perjalanan sehari-hari
Risiko transportasi adalah bahaya yang timbul ketika jalan, jembatan, atau jalur air yang dibutuhkan warga tidak aman dilalui, sehingga perjalanan rutin dapat berubah menjadi ancaman bagi keselamatan dan penghidupan. Di Aceh, tiga laporan dari wilayah berbeda menunjukkan pola yang sama: warga terus bergantung pada infrastruktur yang telah rusak, sementara penanganan belum mengimbangi bahayanya. Di ruas Lhoksukon–Cot Girek, lubang besar, lumpur, dan permukaan berbatu menyulitkan pengendara, terutama saat hujan. Wardi, pengendara sepeda motor yang nyaris menjadi korban, menggambarkan kondisi yang memburuk ketika lubang tergenang dan badan jalan berlumpur. Sementara itu, abrasi menggerus pangkal jembatan di Tenggulun, dan kapal motor di Batu Katak dilaporkan tenggelam berulang kali. Ini bukan tiga masalah yang bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari: semuanya memperlihatkan bahwa akses transportasi warga belum ditopang oleh jalur yang layak dan aman.
Lubang dan lumpur di jalur Lhoksukon–Cot Girek
Jalan rusak Aceh di ruas Lhoksukon–Cot Girek bukan sekadar mengurangi kenyamanan. Lubang yang tertutup air, lumpur pekat ketika hujan, dan permukaan berbatu menciptakan kondisi yang menyulitkan pengendara motor maupun mobil. Bahaya itu tak hanya menimpa kendaraan ringan: truk pengangkut kelapa sawit dilaporkan kerap terguling karena tak mampu menahan beban saat melintasi medan yang hancur. Akibatnya, perjalanan warga dan distribusi hasil bumi sama-sama terhambat. Persoalan ini juga bukan keluhan baru. Ketua Forum Geuchik Kecamatan Cot Girek, Muhammad Akbar, menyebut usulan perbaikan telah berulang kali diajukan melalui Musrenbang kecamatan, tetapi belum terealisasi. Ketika aspirasi resmi terus tertunda sementara risiko kecelakaan berlangsung, warga menanggung akibat dari kelambanan itu. Perbaikan tidak semestinya menunggu korban berikutnya; jalur yang menopang mobilitas dan ekonomi harus dipulihkan sebelum kerusakan membuatnya makin sulit dilalui.

Pangkal jembatan Tenggulun tergerus abrasi
Di Tenggulun, ancamannya terkonsentrasi pada titik yang menentukan apakah kendaraan dapat melewati jembatan dengan selamat. Abrasi sungai mengikis tanah dan fondasi, hingga pangkal jembatan amblas. Pada Kamis, 12 November 2026, sebuah truk dump bermuatan janjang kosong terperosok ke lubang di ujung jembatan setelah tidak sempat melintas sepenuhnya. Hujan dengan intensitas tinggi memperburuk keadaan, sedangkan gerusan dilaporkan mengancam hampir sepanjang bantaran sungai di wilayah itu. Karena itu, jembatan Tenggulun tidak bisa dipandang sebagai kerusakan kecil yang cukup ditandai lalu dilupakan. Bahaya pada pangkal jembatan dapat berkembang menjadi kerusakan lebih luas dan membuat lintasan yang dipakai warga serta kendaraan angkutan semakin berisiko. Pemeriksaan dan penanganan segera diperlukan, bukan hanya pada titik truk terperosok, tetapi juga di sepanjang bantaran yang tergerus, untuk mencegah kecelakaan susulan.

Kapal tenggelam berulang, warga meminta jalan darat
Di Batu Katak, Kecamatan Simpang Jernih, masalah akses memiliki konsekuensi paling langsung: warga harus menggunakan jalur sungai yang berbahaya karena belum tersedia penghubung darat yang memadai. Kapal tenggelam Aceh bukan insiden yang terjadi sekali saja di kawasan itu; warga menyebut kapal motor tenggelam hampir setiap bulan. Sedikitnya empat desa—HTI, Tampur Boor, Tampur Paloh, dan Melidi—bergantung pada jalur tersebut untuk menuju pusat kecamatan, sekolah, pasar, serta mengangkut hasil. Saat cuaca atau arus sungai tidak bersahabat, perjalanan untuk kebutuhan sehari-hari menjadi taruhan keselamatan. Warga meminta pembangunan jalan darat agar tidak terus bergantung pada transportasi sungai berisiko. Permintaan ini bukan tuntutan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar agar anak-anak dapat bersekolah dan keluarga dapat mengakses layanan serta kegiatan ekonomi dengan lebih aman.
Ketiga lokasi itu menuntut tindak lanjut yang jelas: perbaikan ruas Lhoksukon–Cot Girek, pengamanan pangkal jembatan dan bantaran di Tenggulun, serta langkah nyata menuju akses darat bagi desa-desa di Simpang Jernih. Mengandalkan warga untuk terus melewati jalan berlumpur, jembatan yang tergerus, atau sungai yang berulang kali menelan kapal bukanlah solusi. Pemerintah perlu menjadikan keselamatan dan akses sebagai ukuran utama, dengan penanganan mendesak pada titik rawan dan rencana yang dapat dipantau warga. Kesimpulannya, transportasi yang aman bukan fasilitas tambahan: ia menentukan apakah warga bisa bepergian, belajar, bekerja, dan menggerakkan ekonomi tanpa menghadapi bahaya yang seharusnya dapat dicegah.






