Dua daerah, dua tekanan anggaran
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah tunjangan di luar gaji pokok yang diberikan pemerintah daerah kepada ASN, sehingga pemotongannya langsung mengurangi pendapatan tambahan pegawai sekaligus ruang belanja pemerintah. Di Garut dan Kepahiang, kebijakan TPP ASN dipangkas dengan besaran dan alasan yang berbeda: Garut memangkas 15 persen untuk menambah belanja pembangunan, sementara Kepahiang mengurangi 20 persen karena kas daerah terbatas. Perbandingan ini penting karena pemotongan tunjangan tidak otomatis menjadi kebijakan yang sama hanya karena sama-sama disebut efisiensi. Pemerintah perlu menjelaskan tujuan, cakupan, dan penggunaannya secara terbuka. Tanpa penjelasan itu, ASN hanya melihat pendapatan berkurang, sementara warga belum tentu dapat menilai apakah penghematan menghasilkan manfaat publik yang sepadan.
Di Garut, Bupati Abdusy Syakur Amin menyatakan pemangkasan seluruh TPP ASN sebesar 15 persen mengikuti evaluasi APBD Perubahan dan permintaan Gubernur Jawa Barat agar anggaran pembangunan ditambah. Kebijakan itu memiliki sasaran belanja yang disebut secara spesifik, termasuk tambahan anggaran perbaikan jalan Banjarwangi-Pendeuy. Namun, alasan pembangunan tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk mengukur dampak pengurangan tunjangan terhadap pegawai dan kinerja layanan.
Garut: penghematan diarahkan ke infrastruktur
Pemkab Garut menyebut telah lebih dulu melakukan efisiensi di sejumlah sektor, lalu melihat TPP sebagai salah satu ruang penghematan. Bupati meminta kesediaan ASN untuk ikut berkontribusi, dengan harapan pemotongan tidak menurunkan kinerja aparatur. Dari sisi kebijakan, menghubungkan penghematan dengan kebutuhan infrastruktur memberi alasan yang lebih terukur dibanding pemangkasan tanpa tujuan belanja yang jelas. Perbaikan jalan dapat dirasakan masyarakat luas, tetapi manfaatnya bergantung pada pelaksanaan proyek dan transparansi alokasi dana.
Bagi pegawai, pemotongan 15 persen berarti komponen pendapatan tambahan berkurang; dampak nominalnya tentu berbeda menurut besaran TPP masing-masing. Pemerintah juga perlu menjaga agar kontribusi ASN tidak berubah menjadi alasan untuk mengabaikan efisiensi di pos lain. Jika pengurangan dibebankan kepada seluruh ASN, pelaporannya semestinya menunjukkan berapa penghematan yang terkumpul dan bagaimana dana itu mendukung proyek prioritas. Dengan begitu, pengorbanan pegawai dapat dinilai berdasarkan hasil, bukan sekadar seruan solidaritas.
Kepahiang: potongan lebih besar, berlaku tiga bulan
TPP ASN Kepahiang dikurangi 20 persen dari besaran sebelumnya dan berlaku untuk semua lini jabatan pada Oktober, November, dan Desember 2026. Kepala Badan Keuangan Daerah Jono Antoni membenarkan bahwa bupati telah menandatangani surat keputusan mengenai penyesuaian tersebut. Pemkab disebut menghadapi keterbatasan kas yang membuat pembayaran TPP dengan nominal normal sulit dipenuhi. Dibanding Garut, persentase pemangkasan Kepahiang lebih tinggi, tetapi sumber kebijakannya berorientasi pada kemampuan kas, bukan pada satu proyek pembangunan tertentu.
Rincian yang tersedia menyebut TPP setelah penyesuaian untuk Sekretaris Daerah sebesar Rp 16.038.000, Inspektur Daerah Rp 8.552.000, dan Asisten Setkab Rp 8.158.000. Angka itu memperlihatkan bahwa nominal yang diterima tetap berbeda menurut jabatan; bukan berarti setiap ASN menerima jumlah yang sama. Karena daftar yang dilaporkan hanya memuat tiga jabatan, cakupan rinci semua posisi tidak dapat dipastikan dari informasi tersebut. Pemkab perlu membuka daftar lengkap dan menjelaskan dasar perhitungan agar pegawai dapat memeriksa dampak potongan pada hak masing-masing.
Efisiensi harus disertai pertanggungjawaban
Kedua kebijakan menekan tunjangan ASN daerah, tetapi konsekuensinya melampaui slip penghasilan. Bagi pegawai, berkurangnya TPP mempersempit pendapatan yang selama ini diandalkan sebagai tambahan; bagi daerah, pemangkasan dapat mengurangi tekanan belanja, tetapi besarnya penghematan dan penggunaannya perlu dilaporkan. Garut setidaknya menyebut perbaikan jalan sebagai salah satu sasaran, sedangkan Kepahiang menjelaskan bahwa kas terbatas menjadi pemicu. Perbedaan tujuan ini semestinya tercermin dalam cara pemerintah mengukur hasil.
Pemotongan TPP tidak boleh dianggap berhasil hanya karena pengeluaran turun. Di Garut, ukuran keberhasilan harus mencakup penggunaan dana untuk pembangunan dan layanan yang tetap berjalan baik. Di Kepahiang, pemerintah perlu menunjukkan bagaimana pengurangan sementara selama triwulan akhir membantu menjaga kemampuan kas, sekaligus menjelaskan apakah skema akan berubah setelah Desember. Kesimpulannya, TPP ASN dipangkas dapat menjadi pilihan anggaran saat ruang fiskal sempit, tetapi keadilan dan kepercayaan publik bergantung pada keterbukaan, pembagian beban yang jelas, serta bukti bahwa penghematan benar-benar memberi manfaat.
