Temuan audit membuka skema pengurusan di luar jalur resmi
SK kenaikan pangkat palsu adalah dokumen kepegawaian yang tampak mengesahkan kenaikan pangkat, tetapi tidak memiliki dasar dan persetujuan resmi yang diwajibkan. Di Ambon, audit Inspektorat Kota Ambon menemukan 45 ASN di sekitar 20 sekolah menjadi korban dokumen semacam ini. Temuan tersebut diumumkan Wali Kota Bodewin M. Wattimena pada konferensi pers di Balai Kota, 9 November 2026, setelah pemeriksaan berlangsung dari 19 Oktober hingga 6 November. Kasus ini bukan sekadar soal surat yang tidak sah: pengurusan pangkat ilegal diduga memanfaatkan kepercayaan para guru sekaligus akses ke akun kepegawaian mereka. Karena itu, menganggap para penerima semata-mata sebagai pihak yang ceroboh akan mengaburkan dugaan peran perantara dan celah pengawasan yang perlu diselidiki.
Menurut Bodewin, 45 ASN menyerahkan total Rp74,7 juta kepada pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan kenaikan pangkat. Sumber lain menyebut mayoritas korban merupakan tenaga pendidik, sehingga dampaknya terkonsentrasi di sekolah-sekolah. Angka itu menggambarkan uang yang diserahkan, bukan kerugian gaji daerah. Inspektorat sementara menghitung kelebihan pembayaran gaji akibat penggunaan SK tidak sah sebesar Rp24,6 juta. Kedua angka tersebut perlu dibedakan: yang satu merupakan aliran dana dari ASN, sedangkan yang lain terkait pembayaran gaji dari keuangan daerah.
Tawaran bantuan berkembang menjadi akses ke akun MyASN
Menurut hasil pemeriksaan, rangkaian ini diduga bermula dari komunikasi melalui WhatsApp pada 7 November 2025. Pada Januari hingga Maret 2026, seorang perempuan non-ASN berinisial GOKS mendatangi sejumlah sekolah dan menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai. Ia diduga mengenakan atribut ASN serta membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang, menurut audit, tidak pernah diterbitkan instansi tersebut. Tawaran yang tampil resmi itu diduga menjadi pintu masuk menuju pengurusan kenaikan pangkat di luar mekanisme pemerintah. Para guru diminta menyerahkan nama pengguna, kata sandi, dan kode akses akun MyASN; akun tersebut kemudian diduga dipakai untuk mengakses serta mengubah data kepegawaian, termasuk membuat penetapan angka kredit secara manual.
Pada April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK kenaikan pangkat yang diduga palsu. Kecurigaan muncul setelah beberapa penerima melihat tanda tangan yang tidak sesuai dengan tanda tangan pejabat berwenang. Persoalan makin nyata ketika mereka mendapati pembayaran gaji yang tidak sesuai pada Juli hingga Oktober 2026. Pada 15 Oktober, Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara menyatakan Pertimbangan Teknis yang seharusnya menjadi dasar penerbitan SK itu tidak pernah diterbitkan. Urutan ini menunjukkan mengapa pemeriksaan dokumen dan perlindungan akun pribadi tidak boleh diperlakukan sebagai urusan administratif kecil: dampaknya bisa menjalar ke status kepegawaian dan pembayaran.
Inspektorat mengidentifikasi GOKS serta dua ASN berinisial JM dan LR dalam temuan pemeriksaan. Peran mereka masih berupa dugaan, bukan penetapan bersalah. GOKS diduga menghimpun uang dan mengakses akun; JM disebut menerima atau menginput berkas, sementara LR diduga menjadi penghubung. Pemeriksaan yang diberitakan juga menyatakan belum menemukan bukti bahwa JM membuat SK yang tidak sah. Pembedaan ini penting agar tindak lanjut tidak mengubah temuan audit menjadi vonis sebelum proses hukum menguji bukti dan tanggung jawab masing-masing.
Pemulihan kerugian harus berjalan bersama pembenahan pengawasan
Pemkot Ambon menyatakan akan menyerahkan hasil pemeriksaan beserta bukti SK asli dan dokumen yang diduga palsu kepada aparat penegak hukum. Inspektorat merekomendasikan verifikasi atas seluruh 45 SK, penghitungan ulang kelebihan pembayaran, penguatan pengawasan administrasi, serta peningkatan keamanan akun MyASN. Pemerintah juga menyebut kemungkinan sanksi administratif bagi pihak yang terbukti melanggar, sementara penetapan tersangka menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Langkah tersebut perlu dijalankan secara terbuka: para ASN harus mendapat kejelasan tentang status pangkat dan kewajiban pengembalian bila memang ada, sementara dugaan keterlibatan setiap pihak harus diuji berdasarkan bukti.
Kasus ASN Ambon ini memperlihatkan dua sisi yang tak boleh dipisahkan. Para pegawai diduga menjadi korban praktik percaloan, tetapi penggunaan jalur tidak resmi dan pemberian kredensial akun juga membuka risiko serius bagi administrasi kepegawaian. Menyalahkan korban saja tidak akan menutup celah yang memungkinkan orang tanpa kewenangan mengakses data atau menawarkan dokumen seolah-olah sah. Sebaliknya, menyebut semua penerima tanpa tanggung jawab juga mengabaikan kewajiban mengikuti prosedur resmi. Kesimpulan yang layak ialah menuntaskan proses hukum, memverifikasi setiap SK, dan memperbaiki kontrol akses serta komunikasi resmi tentang kenaikan pangkat. Tanpa itu, audit hanya mencatat kerusakan; pembenahanlah yang mencegah pengulangan.






