Aduan meminta asal material ditelusuri
Proyek penyiapan lahan Sekolah Rakyat adalah pekerjaan pemerintah untuk menyiapkan lokasi pembangunan, yang dalam kasus Cepu kini dipersoalkan karena dugaan asal material uruknya tidak sesuai wilayah izin tambang. Pada Selasa, 27 Oktober 2026, warga Cepu Zaenal Rifai mengadukan CV Sejahtera Tehnik, pemenang lelang proyek, ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Aduan Polda Jateng itu tercatat dengan nomor STPA/136/X/2026/Ditreskrimsus dan menyoroti dugaan penggunaan pedel atau grosok limestone dari luar koordinat wilayah izin usaha pertambangan. Ini masih berupa dugaan, bukan temuan yang telah dipastikan aparat. Namun, karena pekerjaan dibiayai APBD, penelusuran asal material bukan perkara administratif kecil: publik berhak mengetahui apakah bahan yang dibayar pemerintah diperoleh dan diangkut secara sah.

Nilai proyek membuat pemeriksaan penting
Nilai proyek yang disebut dalam pemberitaan adalah Rp12,63 miliar dari APBD Kabupaten Blora 2026. Skala anggaran itu membuat pemeriksaan perlu mencakup lebih dari keberadaan dokumen: asal material, titik pengambilan, dan kesesuaiannya dengan izin harus dapat dicocokkan. Zaenal menduga material diangkut menggunakan doket atau surat jalan dari CV Reksa Batu Energi, meski pengambilannya disebut berada di luar koordinat yang ditentukan. Ia juga menyatakan dugaan peristiwa berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. CV Sejahtera Tehnik menjadi pihak yang diadukan, tetapi penyebutan dalam aduan tidak membuktikan pelanggaran. Sikap yang tepat ialah meminta bukti rantai pasok diperiksa secara terbuka, bukan menyimpulkan material tambang ilegal telah digunakan sebelum ada hasil penyelidikan.

Izin disebut telah diperiksa, tetapi pokok aduan belum terjawab
PUPR Blora memberi tanggapan bahwa dokumen izin yang diajukan kontraktor telah diperiksa dan diklarifikasi melalui sistem Online Single Submission. Kabid Bangunan Gedung PUPR Blora, Anex Fachrian, menyebut CV Sejahtera Tehnik mengajukan IUP Operasi Produksi milik CV Reksa Batu Energi dan dokumen tersebut dinilai legal setelah pemeriksaan. Keterangan ini penting, tetapi belum dengan sendirinya menjawab inti aduan: apakah material yang benar-benar masuk ke proyek berasal dari koordinat yang tercakup izin. Zaenal mengatakan, sebelum mengadu, Aliansi Masyarakat Cepu telah beraudiensi dengan DPRD Blora dan mengunjungi lokasi tambang di Rengel, Tuban, bersama unsur DPRD, PUPR, pengawas konsultan, dan kontraktor. Menurut keterangan yang ia sampaikan, perusahaan memiliki IUP OP seluas 6 hektare dan WIUP 21 hektare. Angka luas izin itu juga perlu dibaca sebagai keterangan yang dilaporkan, bukan verifikasi mandiri.
Penyelidikan dan bukti berikutnya menentukan
Proyek penyiapan lahan dijadwalkan berakhir pada 28 Oktober 2026, sementara belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan Polda Jateng atas aduan tersebut. Zaenal menyatakan pihaknya sedang mengkaji kemungkinan dugaan tindak pidana korupsi dan baru akan melaporkannya jika menemukan bukti permulaan yang cukup. Urutan ini patut dijaga: aparat perlu menilai dugaan pelanggaran pertambangan berdasarkan bukti, sedangkan dugaan korupsi tidak semestinya diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum ada dasar. Bagi pemerintah daerah, pemeriksaan yang cermat juga menjadi cara melindungi penggunaan APBD sekaligus memberi kepastian kepada pelaksana proyek. Pada akhirnya, kejelasan tidak cukup bertumpu pada dokumen izin perusahaan; yang harus dipastikan adalah apakah dokumen itu sesuai dengan lokasi pengambilan material yang dipakai dalam timbunan Blora. Sampai bukti tersebut diperiksa, kasus ini adalah aduan yang layak ditindaklanjuti, bukan vonis.






