Teknologi Harus Berangkat dari Masalah Warga
Kota cerdas berbasis data adalah pendekatan pemerintahan yang menghubungkan informasi dan teknologi untuk memahami kebutuhan warga, menentukan prioritas, serta memperbaiki layanan sesuai persoalan setempat. Prinsip ini lebih masuk akal daripada mengukur kemajuan dari banyaknya aplikasi atau perangkat digital.
Pelaksana Tugas Kepala BSKDN Kemendagri Raden Gani Muhamad menyampaikan bahwa pengembangan kota cerdas perlu dimulai dari persoalan nyata masyarakat dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Inovasi Tematik Smart City di Bogor pada 23 Oktober 2026; keterangannya diterima pada 26 Oktober 2026. Kemiskinan, pengangguran, lingkungan, dan mutu pelayanan adalah persoalan yang semestinya menentukan pilihan teknologi. Jika kebutuhan itu tidak menjadi titik awal, inovasi berisiko menjadi pajangan digital yang menyita perhatian tanpa mengubah pengalaman warga.
Karena kondisi sosial, ekonomi, dan geografis berbeda, satu model tidak cocok untuk semua daerah. Analisis kebutuhan setempat harus mendahului pengadaan sistem. Ukuran keberhasilan pun sebaiknya bukan jumlah platform yang diluncurkan, melainkan apakah warga lebih mudah memperoleh bantuan, mencari pekerjaan, dan mengakses layanan pemerintah.

Data Terhubung Membuat Keputusan Lebih Tepat
Integrasi data kota bukan urusan teknis semata: ia menentukan apakah pemerintah melihat masalah secara utuh atau hanya melalui potongan informasi dari tiap instansi. Data yang saling terhubung dan memakai standar yang selaras dapat membantu pengambil keputusan membaca kebutuhan warga, menemukan kelompok yang luput, lalu mengarahkan program dengan lebih tepat.
Manfaat paling nyata terlihat pada data kemiskinan. BSKDN merekomendasikan penguatan integrasi data sosial dan kemiskinan agar program penanganan masalah sosial disusun dengan dasar yang lebih baik. Tanpa keterhubungan, perbedaan catatan antarlembaga dapat menyulitkan penentuan sasaran dan membuat bantuan tidak menjangkau warga yang paling membutuhkan. Namun, mengumpulkan data saja tidak cukup: pemerintah perlu memastikan informasi mutakhir, dapat dipertukarkan, dan digunakan untuk menilai hasil kebijakan.
Pendekatan berbasis data juga membuka ruang untuk menghubungkan kebutuhan sosial dengan langkah ekonomi, seperti pasar kerja digital dan pemberdayaan usaha mikro. Integrasi data kesehatan ibu dan anak dapat mendukung pelayanan yang lebih terarah. Dengan begitu, smart city berbasis data punya nilai ketika informasi mendorong tindakan yang bisa dirasakan warga, bukan berhenti di dasbor.
Layanan Digital Harus Mudah Diakses
Data baru berarti jika mengubah pelayanan yang dihadapi warga sehari-hari. Layanan publik digital yang terhubung dapat mengurangi hambatan dalam mengakses layanan pemerintah, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemudahan penggunaan dan kesesuaian dengan kondisi setempat. Digitalisasi bukan alasan untuk menutup jalur bantuan bagi warga yang kesulitan mengakses teknologi.
Pengalaman Banyuwangi memberi contoh penerapan yang dekat dengan kehidupan masyarakat: pemerintah kabupaten itu mengintegrasikan berbagai layanan digital dan mengembangkan Smart Kampung, yang menghubungkan desa-desa melalui teknologi informasi. Pelajaran pentingnya bukan bahwa setiap daerah harus menyalin program yang sama, melainkan bahwa teknologi dapat membawa layanan lebih dekat jika dirancang berdasarkan cara warga mengaksesnya.
Kanal pengaduan juga perlu menjadi bagian dari layanan, bukan fitur tambahan yang jarang diperhatikan. Pemerintah daerah diharapkan menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan persoalan pelayanan. Tanpa umpan balik itu, sistem digital hanya mengalirkan informasi satu arah. Suara warga membantu pemerintah mengetahui apakah prosedur benar-benar membaik atau sekadar berpindah dari loket ke layar.
Belajar dari Daerah, Bukan Menyalin Mentah
Kajian BSKDN bersama Universitas Insan Cita Indonesia melibatkan Kabupaten Sragen dan Kota Banjarmasin sebagai daerah sasaran, sedangkan Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung menjadi rujukan praktik inovasi. Rekomendasinya mencakup enam pilar: Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Cakupan itu menunjukkan bahwa kota cerdas tidak boleh dipersempit menjadi urusan aplikasi pemerintahan.
Namun, daerah rujukan sebaiknya diperlakukan sebagai sumber pembelajaran, bukan cetak biru. Tim kajian menekankan bahwa wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang hampir serupa pun bisa memiliki karakteristik berbeda dan membutuhkan inovasi yang berlainan. BSKDN berharap hasil kajian menjadi bahan pertimbangan bagi Sragen dan Banjarmasin, dengan pengalaman Banyuwangi dan Bandung sebagai pembelajaran yang tetap disesuaikan dengan kondisi wilayah sasaran.
Kesimpulannya, fondasi kota cerdas bukan teknologi tercanggih, melainkan kemampuan pemerintah menghubungkan data, memahami persoalan, dan bertindak dengan tepat. Jika integrasi data mengarahkan bantuan kepada warga yang membutuhkan serta membuat layanan lebih mudah dijangkau, digitalisasi layak disebut kemajuan. Jika tidak, kota hanya menambah sistem tanpa menyelesaikan masalah yang menjadi alasan sistem itu dibuat.






