Tambahan 20 GW Mengubah Perhitungan Pasokan
Energi data center adalah pasokan listrik dalam skala besar dan berkelanjutan yang dibutuhkan untuk menjalankan pusat data, sekaligus menuntut perencanaan pembangkit dan jaringan agar tidak mengurangi pasokan bagi pengguna lain. Lonjakan kebutuhan ini bukan persoalan teknis semata: pembagian tanggung jawab pembiayaan akan menentukan apakah investasi digital memperkuat sistem kelistrikan atau memindahkan bebannya kepada masyarakat. Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan permintaan listrik pusat data telah mencapai 20 GW; untuk memenuhinya, PLN harus menambah kapasitas pembangkit sebesar itu di luar rencana tambahan 69,5 GW dalam RUPTL 2025–2034. Artinya, gelombang pusat data datang ketika perusahaan listrik juga sedang mengejar transisi dari energi fosil ke energi terbarukan selama satu dekade ke depan. Pertumbuhan industri digital menjelaskan mengapa kebutuhan listrik data center meningkat, tetapi besarnya angka itu menuntut jawaban yang lebih cermat daripada sekadar memperbesar pasokan.
Beban tersebut juga melampaui pembangkit. Pusat data memerlukan listrik yang andal dan air dalam jumlah signifikan untuk beroperasi, sehingga penentuan lokasi dan kesiapan jaringan harus berjalan beriringan. PLN menyatakan tahap awal dapat dilayani dengan infrastruktur yang tersedia, tetapi tahap berikutnya perlu dibangun lewat kolaborasi untuk pembangkit, transmisi, dan distribusi. Inilah alasan kebutuhan baru tidak boleh dianggap sebagai tagihan yang otomatis ditanggung sistem bersama. Tanpa rencana yang jelas, kapasitas yang disiapkan untuk pusat data bisa bersaing dengan kebutuhan rumah tangga dan industri.
Beban Investor Besar, Risiko Investasi Kaku
BPI Danantara meminta investor pusat data dengan kebutuhan daya di atas 500 MW menyiapkan pasokan energi secara mandiri. Ukuran itu patut diperlakukan serius: pusat data 500 MW yang beroperasi sepanjang tahun dapat mengonsumsi sekitar 4,38 TWh listrik. Ketua Dewan Pakar AESI, Herman Danel, menilai tujuan kebijakan ini dapat dipahami karena beban sebesar itu berpotensi mengurangi ketersediaan listrik bagi industri dan masyarakat jika tidak direncanakan dengan baik. Namun, menyuruh investor membangun pembangkit sendiri secara kaku bukan jawaban yang selalu tepat. Mereka bisa terbebani urusan modal, lahan, perizinan, bahan bakar, dan risiko keterlambatan—pekerjaan yang berbeda dari keahlian inti mengembangkan pusat data.
Potensi manfaat
- Mendorong investasi baru di sektor pembangkitan dan mengurangi tekanan pada pasokan yang telah tersedia.
- Membatasi pengalihan biaya pelayanan pusat data kepada pelanggan lain.
- Persyaratan yang dirancang tepat dapat mempercepat pengembangan energi bersih.
Risiko penerapan kaku
- Kewajiban memiliki pembangkit sendiri dapat menambah beban modal, perizinan, lahan, dan risiko proyek bagi investor.
- Penerapan tanpa fleksibilitas berisiko mengurangi daya tarik investasi pusat data.
Jalan yang lebih masuk akal ialah mewajibkan investor menjamin tambahan pasokannya, bukan memaksa semua perusahaan memiliki pembangkit. AESI menyebut pilihan dapat mencakup layanan PLN, kemitraan dengan pengembang pembangkit, kontrak pasokan jangka panjang, atau pembangunan mandiri. Pendekatan ini tetap menempatkan tanggung jawab pada pemicu permintaan, sambil memberi ruang bagi proyek yang lebih efisien. Pemerintah perlu membuat aturan transparan dan kompetitif agar infrastruktur data center berkembang tanpa mengorbankan investasi digital maupun kepentingan pengguna listrik lain.
Tarif Keekonomian Harus Melindungi Pelanggan
Sikap PLN soal tarif sejalan dengan prinsip pembagian beban yang adil: kebutuhan listrik data center harus dibayar dengan tarif keekonomian agar tidak membebani subsidi. Suroso Isnandar menyebut skema bisnis-ke-bisnis sebagai cara untuk mengakomodasi kebutuhan pusat data. Tarif listrik data center bukan detail administrasi; tarif menentukan siapa yang membayar pembangkit, jaringan, dan keandalan pasokan yang dibutuhkan untuk operasi tanpa henti. Jika biaya layanan pusat data dialihkan ke pelanggan lain atau ditopang subsidi, manfaat investasi digital datang bersama pembagian beban yang tidak adil. Karena itu, tarif yang mencerminkan biaya layanan seharusnya menjadi dasar, dengan skema pasokan yang terbuka dan dapat dipilih.
Namun, tarif keekonomian hanya akan efektif bila didukung pengaturan jaringan yang jelas. PLN menyatakan pasokan tahap awal dapat mengandalkan infrastruktur yang ada, sedangkan kebutuhan selanjutnya memerlukan kolaborasi membangun pembangkit, transmisi, dan distribusi. Artinya, perusahaan pusat data, PLN, dan pengembang energi perlu mengetahui sejak awal siapa membiayai setiap bagian, bagaimana keandalan dijamin, dan bagaimana biaya dibebankan. Kesepakatan yang transparan dapat mencegah biaya tersembunyi berpindah ke pelanggan umum. Sebaliknya, label tarif bisnis-ke-bisnis saja tidak cukup jika investasi jaringan tetap akhirnya dibebankan kepada masyarakat.
Pertumbuhan Digital Perlu Aturan yang Tegas dan Fleksibel
Agenda penambahan 69,5 GW untuk transisi energi dalam RUPTL 2025–2034 sudah ambisius; kebutuhan pusat data 20 GW di luar angka itu memperbesar tantangan perencanaan. Pemerintah juga perlu memasukkan kebutuhan air dan dampak lokasi ke dalam keputusan pembangunan, sebab pusat data tidak hanya mengandalkan listrik tetapi juga memerlukan air dalam jumlah besar. Itu membuat pemilihan kawasan dan keterhubungan dengan energi bersih sama pentingnya dengan kecepatan menarik investasi. Kebijakan yang tepat bukan menolak pusat data atau membiarkan kebutuhan energinya disubsidi, melainkan memastikan pertumbuhan itu membawa tambahan pasokan dan infrastruktur yang memang dibutuhkan.
Kesimpulannya, tanggung jawab atas lonjakan energi data center harus mengikuti sumber permintaannya. Investor berskala besar wajib menjamin pasokan tambahan, tetapi perlu diberi beberapa jalur pemenuhan agar kewajiban itu tidak menjadi penghalang investasi yang tidak perlu. PLN perlu membangun bersama mitra, sementara tarif keekonomian harus mencegah beban pusat data jatuh kepada subsidi dan pelanggan lain. Dengan aturan yang fleksibel, transparan, dan berpihak pada keandalan pasokan, kebutuhan listrik digital dapat tumbuh tanpa menggeser kebutuhan masyarakat dan industri.






