Mobilitas Akademik sebagai Wajah Baru Diplomasi Pendidikan
Mobilitas akademik dan kolaborasi pendidikan lintas negara adalah rangkaian aktivitas terstruktur yang menghubungkan dosen, mahasiswa, dan institusi melalui program visiting lecturer, beasiswa internasional, pertukaran akademik, serta dukungan administratif seperti sertifikat Apostille pendidikan, sehingga tercipta jembatan pengetahuan, jejaring profesional, dan diplomasi budaya yang saling menguatkan di tingkat kampus maupun kementerian. Dalam konteks hubungan dengan Korea, mobilitas ini bukan lagi aksesori, melainkan strategi. Dosen mengajar di kampus mitra, mahasiswa mengejar beasiswa Korea Selatan, sementara kementerian dan fakultas hukum memastikan aspek legal dan administratif tidak menjadi penghalang. Jika dulu kerja sama pendidikan sering berhenti pada penandatanganan MoU, kini praktiknya tampak nyata: ada kelas, diskusi, sertifikasi dokumen, hingga pendampingan hukum bagi pekerja migran. Semua ini menunjukkan bahwa diplomasi pendidikan sedang bergeser dari seremoni ke kerja lapangan yang menyentuh kehidupan orang biasa.
Dr Nadya Afdholy dan Internasionalisasi Sastra lewat Program Visiting Lecturer
Ketika Dr Nadya Afdholy dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga resmi menjalankan tugas sebagai visiting lecturer di Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) pada 1 September 2026, yang dibawa ke kelas bukan sekadar materi, melainkan ambisi internasionalisasi sastra Indonesia. Ia mengajar, berdiskusi, dan ikut dalam meja bundar “Mampukah Sastra Indonesia Mendunia?” yang digelar bersama Korea-Indonesia Center di Gedung Pascasarjana HUFS pada 6 Oktober 2026. Di sini terlihat bahwa program visiting lecturer bukan hanya soal CV dosen, tetapi alat pertukaran akademik Indonesia yang konkret: karya, tema, dan pengalaman lokal dipertemukan dengan pembaca dan peneliti dari budaya lain. Dr Nadya menegaskan bahwa tujuan internasionalisasi bukan mengejar selera pasar global, melainkan menciptakan ruang bagi estetika dan perspektif kritis khas Indonesia untuk hadir apa adanya. Perguruan tinggi, dalam skema ini, memegang peran strategis sebagai kurator dialog lintas budaya, bukan sekadar pengirim tenaga pengajar.
Sertifikat Apostille Pendidikan: Gerbang Praktis Menuju Beasiswa Korea Selatan
Di sisi lain, mobilitas akademik akan mandek tanpa fondasi administratif yang rapi. Kasus Agusti Rahma Putri menunjukkan betapa pentingnya sertifikat Apostille pendidikan dalam proses beasiswa Korea Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan empat sertifikat Apostille untuk mendukung pendaftarannya ke program Global Korea Scholarship (GKS) pada 20 Oktober 2026. Keempat sertifikat itu mengesahkan Kartu Keluarga, akta kelahiran, terjemahan transkrip nilai, dan terjemahan ijazah sebagai dokumen sah yang diakui di Korea Selatan. Melalui layanan Apostille, autentisitas dokumen publik dapat disahkan untuk digunakan di negara tujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Kutipan yang patut dicatat: “Pelayanan Apostille merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan administrasi hukum yang semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum”. Artinya, beasiswa bukan hanya urusan nilai dan esai motivasi, tetapi juga kemampuan negara memastikan warganya tidak tersandung birokrasi lintas yurisdiksi.
FH UB, PMI, dan Korean Moslem Federation: Dimensi Hukum dalam Pertukaran Akademik
Kolaborasi pendidikan dengan Korea tidak berhenti di ruang kelas dan kantor beasiswa; ia merembet ke ranah hukum dan kehidupan sehari-hari pekerja migran. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya memperkuat pendampingan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Busan dan Seoul melalui program pengabdian masyarakat pada 8–15 Oktober 2026. Bersama Korean Moslem Federation, tim dosen memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan terkait hukum keluarga serta pertanahan, termasuk transaksi jual beli tanah yang sering membingungkan PMI. Melalui sesi konsultasi, peserta dapat membahas persoalan hukum secara spesifik dan mendapatkan penjelasan yang sesuai kebutuhan mereka. Dekan FH UB menegaskan KMF sebagai mitra strategis untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Korea Selatan. Di sini tampak bahwa pertukaran akademik Indonesia tidak hanya mengirim pengetahuan ke luar, tetapi juga menarik kembali pengalaman lapangan sebagai bahan ajar, riset, dan advokasi kebijakan.
Menuju Ekosistem Kolaborasi yang Berkelanjutan
Jika tiga contoh di atas disatukan—program visiting lecturer, beasiswa Korea Selatan yang ditopang sertifikat Apostille pendidikan, dan pendampingan hukum bagi PMI—muncul pola yang jelas: mobilitas akademik dan diplomasi pendidikan sedang memasuki fase ekosistem. Pengalaman Dr Nadya di HUFS menjadi modal akademik untuk mengembangkan kajian sastra Indonesia di tingkat universitas dan internasional. Layanan Apostille didorong untuk terus ditingkatkan melalui profesionalisme aparatur, optimalisasi layanan digital, dan informasi yang transparan. Sementara itu, FH UB dan Korean Moslem Federation menyiapkan rencana tindak lanjut agar kerja sama pengabdian masyarakat berjalan berkelanjutan. Tantangannya kini bukan lagi “bagaimana memulai”, melainkan “bagaimana menjaga ritme”. Tanpa konsistensi pendanaan, kebijakan, dan komitmen institusi, jembatan yang sedang dibangun bisa menjadi jalan satu arah. Kesimpulannya: kolaborasi dengan Korea sudah bergerak dari simbolik ke substantif; tugas berikutnya adalah memastikan manfaatnya terasa sampai ke mahasiswa, penulis, dan pekerja migran yang menjadi wajah nyata hubungan kedua negara.
