Revitalisasi sekolah: dari atap bocor ke ekosistem belajar yang layak
Revitalisasi sekolah adalah rangkaian intervensi terencana untuk memperbaiki perbaikan infrastruktur pendidikan, mulai dari atap bocor, toilet rusak, hingga akses internet, agar fasilitas belajar siswa menjadi aman, nyaman, inklusif, dan mendukung proses pembelajaran yang bermutu secara berkelanjutan. Di Tebing Tinggi, program revitalisasi sekolah Indonesia mendapat momentum ketika pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucurkan anggaran pendidikan daerah untuk 16 SD dan SMP dengan total sekitar Rp6,85 miliar. Dana ini menyasar masalah sangat konkret: genangan air di halaman sekolah, ruang kelas yang lapuk, toilet tak layak, sampai ketiadaan jaringan internet yang selama ini menghambat pembelajaran. Fakta bahwa kebutuhan dasar seperti ini baru disentuh sekarang menunjukkan betapa lama dunia pendidikan diabaikan di level infrastruktur, meski guru dan siswa terus diminta berprestasi.

Anggaran Rp6,85 miliar: angka besar, kebutuhan lebih besar lagi
Pada 2026, sebanyak 12 SD di Tebing Tinggi menerima program revitalisasi dengan total anggaran Rp4.978.184.446, sementara empat SMP mendapat Rp1.873.008.000; totalnya sekitar Rp6,85 miliar. Salah satu penerima, SD Negeri 165735, memperoleh Rp633 juta untuk mengatasi genangan air, meninggikan permukaan tanah, memperbaiki enam ruang kelas, mengecat ulang ruang administrasi dan kepala sekolah, memperbaiki toilet, serta satu rumah dinas. Ini contoh konkret bagaimana anggaran pendidikan daerah yang bersumber dari pusat langsung mengubah wajah sekolah. Wali kota secara terbuka mengakui bahwa keuangan daerah sangat terbatas dan dana revitalisasi dari pusat sangat membantu. Kutipan ini penting: "Kami sangat terbantu dengan adanya dana revitalisasi dari pemerintah pusat". Artinya, tanpa transfer pusat, banyak sekolah akan terus terjebak dalam siklus bangunan rusak dan fasilitas minim.
Dampak ke ruang kelas: semangat belajar naik ketika fasilitas dihormati
Program revitalisasi ini tidak berhenti pada beton dan cat; tujuannya jelas: menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah disabilitas. Di SD Negeri 165735, perbaikan ruang kelas dan toilet langsung terasa oleh 212 siswa dan 12 guru yang selama ini harus belajar di sekolah yang tergenang ketika hujan. Orang tua mengakui bahwa fasilitas dan lingkungan sekolah yang membaik membuat anak-anak lebih bersemangat bersekolah. Di Toba, Bupati berharap pemenuhan sarana secara bertahap pada 2026 dan 2027 akan meningkatkan semangat belajar mengajar di SD Negeri Meranti Barat, yang sebelumnya mengalami atap bocor akibat angin puting beliung dan kekurangan mobiler serta toilet. Ini menegaskan satu hal: ketika negara menghormati murid lewat fasilitas yang layak, murid cenderung membalas dengan motivasi dan prestasi yang lebih tinggi.
Pelosok yang tertinggal: revitalisasi harus menembus jalan rusak dan sinyal lemah
Kisah SD Negeri Meranti Barat di pelosok Toba adalah cermin sisi lain dari revitalisasi sekolah Indonesia: atap dan plafon ruang kelas butuh rehab, mobiler kurang, tidak ada akses internet, dan toilet belum memadai. Keluhan ini baru mendapat respons setelah laporan dinas pendidikan dan pemberitaan media tentang minimnya sarana prasarana di sekolah tersebut. Pemerintah daerah menjanjikan bantuan mobiler, komputer, dan internet pada 2026, sementara sarana lain menunggu 2027. Bahkan akses jalan menuju desa pun masih harus diperbaiki bertahap oleh dinas pekerjaan umum. Di sini tampak jelas: perbaikan infrastruktur pendidikan di pelosok tidak bisa dipisahkan dari infrastruktur dasar seperti jalan dan jaringan. Tanpa itu, anggaran pendidikan daerah yang sudah dialokasikan rawan terlambat terserap, dan guru serta siswa tetap terisolasi dari ekosistem belajar yang seharusnya mereka nikmati.
Dari proyek fisik ke reformasi sistemik: apa langkah berikutnya?
Revitalisasi 16 sekolah di Tebing Tinggi dan respons terhadap keluhan sekolah pelosok Toba menunjukkan arah yang benar: negara mulai serius menutup kesenjangan fasilitas belajar siswa. Namun, jika program berhenti pada proyek fisik, dampaknya akan cepat menguap. Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen sudah memimpin inisiatif dan mengucurkan dana; kini tantangannya ada pada konsistensi pemeliharaan, pengawasan kualitas, dan integrasi dengan peningkatan mutu guru. Perencanaan bertahap 2026–2027 untuk mobiler, komputer, internet, dan sarana lain adalah awal yang baik, tetapi harus diikuti transparansi dan pelibatan masyarakat sekolah. Kesimpulannya, revitalisasi sekolah Indonesia harus diperlakukan sebagai reformasi sistemik: menghubungkan bangunan yang kokoh, guru yang terlatih, akses digital, dan dukungan orang tua. Tanpa itu, Rp6,85 miliar hanya akan menjadi angka di laporan, bukan lompatan kualitas pendidikan yang nyata.






