Anggaran Negara Harus Terasa Manfaatnya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen keuangan negara untuk membiayai pembangunan, menggerakkan ekonomi, menjaga layanan publik, dan melindungi masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa keberhasilan anggaran tak cukup dinilai dari seberapa banyak dana dibelanjakan; manfaatnya bagi warga juga harus menjadi ukuran utama. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan kewajiban tersebut dalam upacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 30 Oktober 2026. Pesannya tepat sasaran: di tengah tantangan ekonomi, negara tak boleh membiarkan mutu layanan publik dan perlindungan rakyat menjadi urusan sampingan. Tema peringatan, “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”, juga mengingatkan bahwa kekuatan anggaran seharusnya memberi ruang bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas sesuai kebutuhan nasional.
Tiga Peran yang Menentukan Kedaulatan Ekonomi
Suahasil merumuskan tiga peran utama APBN: mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Ketiganya saling terkait. Pertumbuhan tanpa perlindungan dapat meninggalkan warga rentan, sementara belanja tanpa pengelolaan fiskal yang kredibel berisiko melemahkan kemampuan negara memenuhi kebutuhan publik. Untuk mendorong pertumbuhan, anggaran dapat mendukung pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta investasi, produksi, dan ekspor. Dampaknya mestinya terlihat pada kualitas sumber daya manusia, akses yang lebih luas, dan biaya usaha yang lebih rendah. Karena itu, penyerapan anggaran semata bukan ukuran keberhasilan. Suahasil menilai alokasi perlu diarahkan pada kegiatan yang memberi dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Inilah cara fungsi APBN bergerak dari dokumen fiskal menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan.
Perlindungan Rakyat dan Layanan Publik sebagai Ujian
Peran perlindungan paling mudah diuji ketika warga menghadapi tekanan kenaikan harga, gangguan pekerjaan, atau bencana. Suahasil menegaskan negara perlu hadir dalam keadaan seperti itu. Artinya, perlindungan rakyat bukan slogan yang cukup diucapkan saat peringatan; APBN harus mampu menopang respons negara ketika tekanan ekonomi mengganggu kehidupan sehari-hari. Suahasil juga mengaitkan kedaulatan ekonomi dengan kemampuan negara mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kepentingan nasional, bukan hanya dengan kepemilikan mata uang serta lembaga keuangan sendiri. Gagasan itu memberi ukuran yang jelas bagi anggaran kuat: layanan publik tetap terjaga, warga tidak dibiarkan menghadapi guncangan sendirian, dan pengelolaan fiskal tetap dipercaya. Peringatan Hari Oeang, yang mengangkat semangat sejak terbitnya Oeang Republik Indonesia pada 30 Oktober 1946, menjadi pengingat bahwa kemandirian keuangan harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.
