Defisit BBM menuntut respons yang terukur
Kekurangan pasokan BBM daerah adalah kesenjangan antara alokasi bahan bakar yang tersedia dan kebutuhan masyarakat, yang dapat terlihat dari antrean maupun perkiraan volume yang belum terpenuhi. Di Belu dan Sampang, persoalan ini menuntut lebih dari sekadar pengakuan bahwa pasokan terbatas: pemerintah daerah perlu menyampaikan kebutuhan dengan data dan mendorong pengaturan kuota yang sesuai. Belu merespons penurunan alokasi dengan rencana meminta tambahan kuota kepada Pertamina untuk tahun anggaran 2027. Sampang, sebaliknya, lebih dahulu memproyeksikan kekurangan BBM bersubsidi hingga akhir 2026 dan menyiapkan pengajuan kepada BPH Migas. Perbedaan pendekatan itu mencerminkan dua tahap penanganan yang saling melengkapi: memperjuangkan alokasi berikutnya dan menghitung kekurangan yang harus ditutup dalam waktu dekat. Bagi pengguna, ukuran keberhasilan bukan banyaknya surat atau besarnya angka proyeksi, melainkan ketersediaan bahan bakar yang lebih terjaga.
Belu menautkan antrean dengan penurunan alokasi
Di Belu, perubahan kuota memberi konteks nyata bagi keluhan ketersediaan. Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves menyebut alokasi yang sebelumnya 22.000 kiloliter pada 2025 turun menjadi 18.000 kiloliter pada 2026. Pemerintah daerah menilai penurunan tersebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pasokan BBM Belu dan memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pemkab berencana menyurati Pertamina agar kuota 2027 setidaknya kembali ke tingkat 2025, dengan harapan mendapat tambahan. Permintaan itu akan disertai data kendaraan berpelat Belu maupun luar daerah, serta kebutuhan nelayan dan petani. Langkah ini lebih meyakinkan daripada tuntutan tanpa dasar, tetapi tambahan kuota saja belum tentu menyelesaikan persoalan distribusi. Pemkab dan kepolisian juga berencana memperketat pengawasan pengisian, menyusul temuan kendaraan bertangki modifikasi dan pengisian berulang.

Sampang menghitung kekurangan menjelang akhir tahun
Sampang menghadapi masalah dengan horizon waktu yang lebih segera: Pemkab memproyeksikan kekurangan total 1.140 kiloliter BBM bersubsidi hingga akhir 2026, terdiri atas sekitar 340 kiloliter pertalite dan 790–800 kiloliter solar. Angka itu dihitung dari kebutuhan dan realisasi penyaluran, lalu akan menjadi dasar pengajuan tambahan kuota kepada BPH Migas. Menurut Kepala Bagian Perekonomian Setda Sampang, Kustantinah, sebagian kenaikan kebutuhan pertalite terkait peralihan konsumen dari pertamax ke pertalite setelah harga pertamax naik. Perubahan pola konsumsi itu penting karena tekanan pada pasokan tidak semata-mata berasal dari kenaikan kebutuhan transportasi secara umum. Pemkab juga memperhitungkan peluang kebutuhan bertambah selama libur Natal dan Tahun Baru, sehingga pengajuan menjelang akhir tahun perlu bertumpu pada perhitungan yang terus diperbarui. Proyeksi defisit memberi gambaran skala masalah, tetapi manfaatnya bergantung pada tindak lanjut kuota dan kelancaran penyaluran.
ShopeeJual Pertalite Bubuk Sachet 5 Liter – Bubuk Campur Air Bahan Bakar Motor Praktis | Shopee IndonesiaBeli di Shopee
ShopeeJual PAKET Solar Panel Surya PLTS Tenaga Surya 1000Watt 1000watt 1000W | Shopee IndonesiaBeli di ShopeeKuota harus disertai pengawasan dan perhitungan
Perbedaan utama kedua daerah terletak pada fokus penanganan. Belu menyoroti penurunan alokasi antartahun dan mengarahkan permintaan kepada Pertamina untuk kuota 2027, sekaligus menyiapkan pengawasan SPBU. Sampang menyusun angka kekurangan sampai penghujung 2026 sebagai dasar permintaan tambahan kepada BPH Migas. Keduanya menunjukkan bahwa kuota BBM daerah tidak dapat ditetapkan tanpa membaca kebutuhan, perubahan perilaku konsumen, dan kondisi distribusi. Namun, pengajuan tambahan bukan jaminan pasokan segera pulih. Pemerintah daerah perlu memantau realisasi penyaluran, mengawasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta memastikan kebutuhan kelompok seperti nelayan dan petani masuk dalam perhitungan. Belu juga mengimbau warga agar tidak menimbun atau menjual BBM bersubsidi secara ilegal ke Timor Leste. Pada akhirnya, Belu dan Sampang membutuhkan kuota yang lebih sesuai sekaligus pengelolaan distribusi yang tertib; tanpa keduanya, angka tambahan berisiko tidak terasa oleh pengguna.






