Kebijakan yang tertahan tanpa tujuan tegas
Cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) adalah pungutan fiskal atas minuman dengan kandungan gula yang dirancang untuk memengaruhi pilihan konsumsi, mengurangi risiko kesehatan, dan menghasilkan penerimaan bagi negara. Rencana penerapannya kembali ditunda, memperpanjang ketidakpastian atas kebijakan yang semestinya punya sasaran publik jelas. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Artidiatun Adji, meminta pemerintah menetapkan arah dan tujuan cukai MBDK sebelum menyusun skema tarif. Pemerintah perlu menjelaskan apakah prioritasnya menekan konsumsi gula dan risiko penyakit, menjaga keberlangsungan industri serta tenaga kerja, atau menghimpun penerimaan negara. Ketiganya dapat dipertimbangkan, tetapi tanpa urutan sasaran yang terang, rancangan tarif dan ukuran keberhasilannya berisiko saling bertentangan. Penundaan berulang bukan kehati-hatian yang cukup bila tidak disertai keputusan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana dampaknya akan dinilai.
Kebijakan ini telah beberapa kali masuk pembahasan anggaran, tetapi belum berjalan, termasuk pada 2025 dan saat penyusunan RAPBN 2026; alasan yang dikemukakan adalah menjaga stabilitas ekonomi makro. Artidiatun juga mengindikasikan bahwa lobi industri minuman berpemanis terhadap parlemen ikut berpengaruh dalam penundaan berulang. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan jadwal baru. Ia perlu menerangkan alasan penundaan, dasar penetapan tarif, serta cara melindungi pekerja dan memastikan kebijakan tetap berorientasi pada kesehatan.
Harga dapat menekan konsumsi, tetapi bukan sendirian
Ada alasan kesehatan yang kuat untuk tidak membiarkan kebijakan ini terus menggantung: cukai dirancang untuk membuat minuman tinggi gula kurang menarik bagi konsumen, sekaligus mendorong perubahan pilihan. Namun, kenaikan harga bukan tombol ajaib. Efektivitasnya bergantung pada elastisitas permintaan, pendapatan, pendidikan, dan kesadaran kesehatan masyarakat. Studi CISDI pada 2022 memperkirakan kenaikan harga MBDK sebesar 1 persen dapat menurunkan konsumsinya 1,09 persen; studi LPEM FEB UI pada 2023 mencatat potensi penurunan hingga 1,7 persen. Angka tersebut menunjukkan peluang, bukan jaminan bahwa semua kelompok akan mengubah kebiasaan dengan cara yang sama. Pemerintah perlu memasangkan pungutan dengan komunikasi kesehatan dan pemantauan konsumsi, agar dampak yang diharapkan tidak hanya terlihat pada harga produk, tetapi juga pada berkurangnya asupan gula.
Risiko pergeseran konsumsi membuat rancangan kebijakan makin penting. Kelompok berpendapatan lebih tinggi dan lebih sadar kesehatan mungkin beralih ke air mineral. Sebaliknya, warga dengan pemahaman kesehatan terbatas dapat memilih minuman manis tanpa kemasan, seperti es teh kaki lima, yang lebih terjangkau tetapi tetap tinggi gula. Jika perpindahan itu meluas, cukai atas produk dalam kemasan dapat gagal menekan konsumsi gula secara keseluruhan dan mengurangi dampak kesehatan yang dituju. Cakupan kebijakan, edukasi, dan pengawasan karena itu harus dipikirkan bersama, bukan setelah pungutan diberlakukan. Kebijakan yang hanya mengubah pilihan di rak toko, tanpa memperhatikan minuman di luar kemasan, berisiko membebani sebagian konsumen tanpa menghasilkan penurunan konsumsi yang sepadan.
Penundaan menunda penerimaan dan manfaat kesehatan
Penundaan membawa kerugian ganda: penerimaan cukai belum masuk, sementara upaya mengurangi konsumsi gula juga belum memperoleh instrumen yang dijanjikan. Artidiatun menilai penurunan konsumsi dan penerimaan negara tidak serta-merta menjadi dilema pada tahap awal penerapan; pertukaran antara keduanya baru mungkin muncul setelah beberapa tahun, ketika perubahan perilaku mulai mengurangi basis pungutan. Dengan aturan yang belum berjalan, negara kehilangan peluang memperoleh penerimaan sekaligus menunda intervensi kesehatan. Pemerintah menargetkan penerimaan Rp1,7 triliun dari cukai MBDK dalam APBN 2027. Target tersebut menunjukkan besarnya harapan fiskal, tetapi seharusnya tidak menggeser tujuan kesehatan atau menjadi pengganti evaluasi atas dampak nyata kebijakan.
Pemerintah mengarahkan penerapan cukai MBDK mulai 2027, dengan pelaksanaan yang diharapkan pada semester II tahun itu. Sejumlah aturan masih perlu dilengkapi, termasuk struktur tarif dan batas kandungan gula sebagai dasar pengenaan cukai. Waktu yang tersisa mesti digunakan untuk menetapkan ukuran keberhasilan yang dapat diuji: perubahan konsumsi, dampak pada kesehatan, penerimaan, serta konsekuensi bagi industri dan pekerja. Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana mencegah konsumen sekadar berpindah ke minuman manis lain yang tidak terkena pungutan. Tanpa kesiapan tersebut, tenggat baru hanya berisiko menjadi babak berikutnya dari penundaan.
Kejelasan lebih penting daripada jadwal baru
Cukai minuman manis layak dinilai dari hasilnya, bukan semata-mata dari besarnya target penerimaan atau tanggal mulai. Pemerintah perlu menyatakan prioritas, merancang aturan tarif dan ambang gula yang masuk akal, serta menyiapkan pengawasan terhadap pergeseran konsumsi dan dampak terhadap pekerja. Penundaan memang memberi waktu untuk menyempurnakan aturan, tetapi waktu itu hanya berguna jika menghasilkan rancangan yang transparan dan dapat dievaluasi. Jika tidak, masyarakat terus menanggung risiko konsumsi gula tinggi, sedangkan penerimaan yang diharapkan tak kunjung terealisasi. Kesimpulannya tegas: pemerintah sebaiknya berhenti memperpanjang ketidakpastian dan segera menjelaskan tujuan, mekanisme, serta tolok ukur cukai MBDK sebelum kembali menjanjikan tanggal penerapan.
