Akses Pasar, Bukan Modal, yang Menentukan Nasib UMKM
Akses pasar UMKM adalah kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menempatkan produknya secara berkelanjutan di pasar domestik maupun global, melalui jaringan distribusi, platform penjualan, dan hubungan dagang yang nyata sehingga barang yang diproduksi tidak berhenti di gudang tetapi benar-benar dibeli konsumen sasaran. Ketika banyak kebijakan masih berfokus pada modal dan pelatihan, para menteri yang mengurus UMKM mulai berbicara berbeda: masalah utama bukan lagi pembiayaan, melainkan bagaimana produk bisa laku. Menteri UMKM Maman Abdurrahman terang-terangan menyebut, pembiayaan sudah dibantu tetapi UMKM sering tidak mampu menjual barangnya. Pernyataan ini penting karena menggeser narasi lama, bahwa menambah kredit dan pelatihan otomatis membuat usaha naik kelas. Faktanya, tanpa pasar, modal hanya mempercepat kebangkrutan.
Mengapa Pelatihan Tanpa Pasar Adalah Pemberdayaan Setengah Hati
Selama ini pemberdayaan UMKM naik kelas cenderung berhenti di ruang kelas: pelatihan kewirausahaan, pendampingan singkat, lalu selesai. Menko A. Muhaimin Iskandar mengkritik pola ini dan menegaskan hakikat pemberdayaan adalah rangkaian utuh dari peningkatan kapasitas, pembiayaan, sampai akses pasar yang konkret, agar produk masyarakat bertemu dengan pembelinya. Tanpa ujung berupa koneksi pasar yang nyata, pelatihan hanya menambah pengetahuan, bukan penjualan. Program seperti 1001 Pasar Rakyat dibangun sebagai ruang pertemuan langsung antara pelaku UMKM dan konsumen, memperluas pemasaran produk lokal. Ini arah yang tepat, tetapi masih sporadis. Pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan dunia usaha perlu menjadikan setiap program pendampingan sebagai tiket masuk ke pasar, bukan sekadar sertifikat pelatihan yang berakhir di laci.
Memanfaatkan Kerja Sama Dagang untuk Ekspor UMKM
Di sisi luar negeri, peluang ekspor UMKM Indonesia sebenarnya sedang terbuka lebar. Kementerian Perdagangan mencatat sudah ada 25 perjanjian perdagangan yang berjalan dan 13 lagi dalam proses negosiasi. Sayangnya, kontribusi ekspor UMKM Indonesia baru sekitar 15,7 persen dari total ekspor nasional, meski menyumbang 60,5 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Program ekspor Kemdag seperti UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) mencoba memutus kebuntuan ini dengan kurasi produk, business matching, pendampingan desain, dan dukungan perwakilan dagang di negara tujuan ekspor. Menurut Kementerian Perdagangan, sebagian besar transaksi yang tercatat di program ini berasal dari UMKM yang sebelumnya belum pernah ekspor. Ini menunjukkan bahwa begitu akses pasar global dibukakan, pelaku usaha mampu menjual; persoalannya, akses seperti ini masih belum menjadi standar, hanya dinikmati segelintir peserta program.
Daya Saing UMKM: Dari Serbuan Impor hingga Mentalitas Pelaku Usaha
Tantangan UMKM daya saing tidak berhenti pada akses pasar; kualitas produk dan mentalitas pelaku usaha ikut menentukan. Di pasar domestik, Menteri Maman menilai daya serap produk UMKM tertekan tingginya persaingan dengan produk impor, termasuk barang yang masuk secara ilegal. Pemerintah merespons dengan memperkuat pengawasan dan membatasi barang ilegal agar persaingan lebih sehat dan produk lokal bisa laku. Namun di pasar global, Kadin Jatim mengingatkan bahwa kondisi dunia tidak mudah, sementara banyak UMKM masih lemah di kapasitas produksi, kualitas, manajemen, dan keberanian masuk pasar yang lebih luas. Kadin Jatim menyoroti SDM, mentalitas, kelembagaan, dan akses pasar ekspor sebagai pilar penguatan daya saing, serta pentingnya kemitraan dengan perusahaan besar dan integrasi rantai pasok. Tanpa perubahan dari dalam—keberanian ‘fight’ dan tidak sekadar menunggu bantuan—akses pasar yang dibukakan pemerintah tidak akan dimanfaatkan optimal.
Mayoritas Perempuan: Akses Pasar Harus Inklusif dan Berbasis Teknologi
Satu fakta yang sering dilupakan dalam diskusi akses pasar UMKM adalah siapa yang menjadi pelaku utamanya. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyebut 64,5 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, kegagalan membuka pasar adalah kegagalan mengakui kerja ekonomi perempuan. Wamendag mendorong pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan agar pelaku UMKM memperluas pasar dan memperkenalkan produk mereka, sekaligus membangun cerita tentang identitas produk Indonesia sebagai bagian dari diplomasi dagang. Ini sejalan dengan upaya Kemendag memfasilitasi produk UMKM yang memenuhi standar kualitas dan daya saing untuk masuk jaringan ritel modern sehingga akses pasarnya lebih luas dan berkelanjutan. Jika mayoritas pelaku adalah perempuan, maka desain kebijakan—dari pelatihan digital hingga pendampingan ekspor UMKM Indonesia—harus sensitif terhadap waktu, peran pengasuhan, dan hambatan kultural yang mereka hadapi. Akses pasar yang inklusif bukan bonus, melainkan syarat agar UMKM benar-benar naik kelas.
