Aspirasi harus berujung pada penyelesaian
Pasti Ada Solusi adalah program pemerintah yang menyediakan ruang konsultasi bagi warga negara Indonesia di luar negeri untuk menyampaikan persoalan dan mencari jalan keluar bersama kementerian terkait. Di Hong Kong, Episode 23 digelar pada Minggu, 1 November 2026, dengan delapan kementerian bersinergi mendengar aspirasi WNI, terutama pekerja migran. Langkah ini tepat: masalah yang menyentuh hukum, kesejahteraan, imigrasi, pendidikan, dan perlindungan perempuan tidak akan selesai bila setiap lembaga bekerja sendiri. Namun, ukuran keberhasilan program bukan jumlah kementerian yang hadir, melainkan apakah keluhan mendapat tindak lanjut yang jelas. Ruang konsultasi dapat mendekatkan pemerintah kepada warga, tetapi kepercayaan baru tumbuh ketika pekerja tahu siapa yang menangani kasusnya, berapa lama prosesnya, dan bagaimana hasilnya.
Persoalan sehari-hari menuntut kerja lintas sektor
Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Andi Ardiansyah, menyebut persoalan pekerja migran mencakup kebebasan beribadah, pemenuhan hak libur, dan masalah lainnya. Hal-hal yang tampak sehari-hari ini menyangkut hak dasar dan membutuhkan saluran pengaduan yang dapat diakses serta respons yang konsisten. Delapan kementerian yang terlibat ialah Kementerian Hukum, Luar Negeri, Sosial, Dalam Negeri, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Cakupan tersebut memberi peluang untuk menghubungkan persoalan dengan lembaga yang tepat. Tetapi koordinasi baru bermakna jika pembagian tanggung jawab dan mekanisme rujukan tidak membingungkan warga. Bagi pekerja migran Hong Kong, akses terhadap layanan yang cepat dan layak harus terasa setelah forum selesai, bukan berhenti sebagai janji di ruang pertemuan.
Skala kebutuhan membuat koordinasi mendesak
Data KJRI per 30 September 2026 mencatat 186.008 WNI berada di Hong Kong; 165.763 di antaranya, atau 89 persen, bekerja sebagai pekerja migran di sektor domestik. Andi Ardiansyah juga menyebut rata-rata terdapat 1.500 kasus yang melibatkan WNI setiap tahun, setara 0,8 persen dari populasi WNI setempat. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa pelindungan WNI Hong Kong bukan urusan kecil atau insidental. Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa pelindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan kolaborasi terpadu. Penekanannya tepat: negara harus hadir sejak sebelum keberangkatan hingga pekerja kembali ke tanah air, sementara persoalan di lokasi kerja membutuhkan respons lintas lembaga yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Tindak lanjut menentukan arti program
Pasti Ada Solusi juga menjadi kesempatan menyampaikan perkembangan penanganan persoalan kewarganegaraan di Kuala Lumpur, Tawau, dan Bitung. Laporan yang dibahas mencakup 171 pemohon di Kuala Lumpur dan Tawau serta verifikasi faktual terhadap 133 orang di Bitung; persoalan warga tanpa kewarganegaraan turut disorot. Perluasan agenda itu menunjukkan bahwa layanan bagi WNI di luar negeri saling berkaitan, tetapi jangan sampai perhatian pada beragam isu mengaburkan kebutuhan pekerja di Hong Kong. KJRI menyatakan siap mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelindungan masyarakat di wilayah tersebut, sementara Andi berharap koordinasi kementerian berlanjut untuk menyelesaikan masalah WNI. Kesimpulannya, forum ini layak dinilai sebagai awal, bukan hasil akhir: aspirasi pekerja migran baru terjawab ketika setiap aduan memiliki penanggung jawab, tindak lanjut, dan kabar kembali kepada pelapor.
