Peningkatan Lifting Migas Nasional: Bukan Lagi Opsi, Melainkan Keharusan
Produksi migas nasional adalah kemampuan suatu negara menghasilkan minyak dan gas bumi dari kegiatan hulu, mulai eksplorasi, pengembangan lapangan, hingga operasi produksi, yang tercermin dalam angka lifting minyak gas bumi sebagai volume nyata pasokan energi domestik dan penentu beban impor, neraca perdagangan, serta ketahanan energi jangka panjang. Saat ini, arah kebijakan jelas: produksi dan lifting migas dalam negeri harus naik atau ekonomi akan terus tersandera impor. Wakil Ketua Komisi XII menegaskan dukungan peningkatan lifting minyak dan gas bumi lokal untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Pernyataan tersebut bukan slogan, melainkan pengakuan bahwa cadangan terbukti tinggal 2,3 miliar barel dan decline alamiah lapangan tua mencapai 15–20% per tahun. Jika produksi dibiarkan stagnan, target APBN hanya menjadi angka di atas kertas, sementara defisit energi terus melebar.
Mandat untuk PHE ONWJ: Bongkar Fasilitas Tua, Genjot Eksplorasi Baru
Kunjungan kerja spesifik Komisi VI ke Anjungan Bravo di Blok Offshore North West Java yang dioperasikan PHE ONWJ menandai perubahan sikap: DPR tidak lagi puas dengan laporan, mereka menuntut bukti nyata di lapangan. PHE sebagai subholding hulu digarisbawahi harus mengoptimalkan produksi migas melalui pengembangan lapangan eksisting, pengeboran, dan optimalisasi aset untuk menopang ketahanan energi nasional. Di blok ONWJ, mandatnya lebih terang: kaji keekonomian seluruh fasilitas, bongkar yang sudah tidak ekonomis, dan lakukan peremajaan total bila perlu. Selain memperbarui fasilitas lama, percepatan eksplorasi sumur baru menjadi syarat, bukan tambahan opsional. Krisis energi tidak akan mereda apabila produksi migas domestik terus turun, dan DPR mengingatkan bahwa impor energi telah menguras anggaran dalam jumlah sangat besar. Dengan kata lain, setiap anjungan tua yang dibiarkan tanpa modernisasi adalah izin terbuka bagi kebocoran devisa.
DPR Komisi XII dan Revisi UU Migas: Regulasi Sebagai Instrumen Ketahanan Energi
Dorongan peningkatan lifting migas tidak akan efektif tanpa fondasi regulasi yang jelas. Di sinilah peran Komisi XII menjadi krusial. Komisi ini tengah menyusun UU Migas baru yang akan membentuk Badan Usaha Khusus Migas sesuai amanah Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang fungsi penguasaan dan pengusahaan. Langkah ini bukan sekadar penataan kelembagaan; ia adalah pernyataan bahwa tata kelola hulu migas perlu diperbaiki agar lifting nasional bisa naik. Lembaga riset ReforMiner menegaskan bahwa penyelesaian revisi UU Migas sangat penting bagi kepastian industri hulu dan menjadi kunci menarik investasi baru. "Stabilitas lifting memerlukan keandalan operasi, kepastian regulasi, percepatan perizinan, dan keekonomian investasi mature field," tulis lembaga tersebut. Tanpa payung hukum yang menjamin sanctity of contract dan skema investasi kompetitif, ambisi penguatan ketahanan energi hanya akan berujung pada presentasi, bukan tambahan produksi riil.
Target Produksi, Beban Impor, dan Kegelisahan Pelaku Usaha
Data produksi menunjukkan alasan kegelisahan ini. Rata-rata produksi minyak nasional hingga 31 Juli hanya 578.156 barel per hari, masih di bawah target APBN 610.000 barel per hari. Pemerintah menetapkan target lifting minyak 612.500 barel per hari pada APBN berikutnya, dengan target lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Di atas kertas, angka itu tampak moderat; di lapangan, ia berhadapan dengan decline alamiah lapangan tua hingga 20% per tahun. Ketika impor energi sudah diakui menguras anggaran negara dalam jumlah sangat besar, peningkatan produksi migas nasional menjadi senjata utama untuk memperbaiki neraca perdagangan dan menahan pendarahan devisa. Tidak heran pelaku usaha dan investor menanti penyelesaian dan pengesahan revisi UU Migas demi kepastian investasi. Tanpa itu, insentif fiskal untuk lapangan tua, percepatan izin lingkungan, dan skema EOR ekonomis hanya akan menjadi wacana kebijakan yang tidak berujung pengeboran tambahan.
Apa Berikutnya: Eksplorasi Aggresif dan Kepastian Regulasi atau Defisit Energi
Ke depan, pilihan pemerintah dan DPR sebenarnya sederhana: bergerak cepat dengan eksplorasi migas baru dan reformasi regulasi, atau menerima defisit energi berkepanjangan. Cadangan minyak terbukti yang tersisa 2,3 miliar barel dan fakta bahwa dari 128 cekungan, 68 belum dieksplorasi mengungkap ruang yang besar sekaligus risiko jika dibiarkan kosong. Komisi VI menuntut PHE ONWJ memperbarui fasilitas tua dan mempercepat penambahan sumur eksplorasi, dengan DPR berjanji terus memantau peremajaan sarana dan realisasi kegiatan eksplorasi secara berkala. Di sisi regulasi, Presiden telah mengeluarkan Surpres untuk pembahasan RUU Migas, dan Kementerian ESDM menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah melalui tim lintas kementerian. Jika proses ini diseret lambat, stagnasi produksi akan melanggengkan ketergantungan impor. Sebaliknya, kombinasi eksplorasi agresif, modernisasi fasilitas, dan revisi UU Migas yang pro-investasi memberi peluang nyata menjadikan ketahanan energi sebagai hasil kebijakan, bukan jargon.
