Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

NTB Butuh Kewenangan Lebih Luas untuk Mengelola Pariwisata dan Laut

NTB Butuh Kewenangan Lebih Luas untuk Mengelola Pariwisata dan Laut
Minat|Lari

Revisi harus menjawab kebutuhan daerah kepulauan

Revisi UU NTB adalah perubahan aturan provinsi yang diharapkan mengakui karakter geografis kepulauan dan memberi pemerintah daerah kewenangan serta kapasitas pembiayaan yang sesuai untuk mengelola potensi wilayahnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mendukung inisiatif Badan Legislasi DPR untuk merevisi UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dalam rapat di Jakarta pada 16 November 2026. Dukungan itu tepat: kebijakan seragam sulit menjawab kebutuhan provinsi yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan terdiri atas banyak pulau. Namun, pengakuan dalam undang-undang tak boleh berhenti sebagai simbol. Revisi perlu menghasilkan kewenangan yang jelas dan bisa dijalankan, sehingga pemerintah provinsi dapat merencanakan konektivitas, layanan publik, dan investasi berdasarkan keadaan NTB sendiri. Rancangan perubahan UU NTB dan UU Provinsi NTT masuk Prolegnas Prioritas 2026, membuka ruang bagi pembahasan yang berangkat dari kekhasan kedua provinsi.

NTB Butuh Kewenangan Lebih Luas untuk Mengelola Pariwisata dan Laut

Laut adalah ruang hidup, bukan sekadar batas

Paparan Iqbal memperlihatkan alasan geografis di balik tuntutan penguatan pengakuan: dari luas NTB 49.312,19 kilometer persegi, perairan mencakup 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen. Wilayahnya mencakup Lombok, Sumbawa, 403 pulau kecil, dan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer. Laut juga menjadi jalur konektivitas melalui Selat Lombok, bagian dari ALKI II, sekaligus ruang dengan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Bagi warga, bentuk wilayah ini berpengaruh langsung pada ongkos pembangunan, distribusi logistik, transportasi, dan jangkauan layanan publik. Karena itu, potensi laut NTB tak akan berkembang hanya dengan promosi. Pengelolaan yang baik menuntut koordinasi antarpulau, perlindungan kawasan konservasi, serta dukungan pelabuhan dan dermaga. Revisi semestinya memberi dasar kebijakan yang memperhitungkan beban geografis tersebut, bukan menganggap laut sebagai ruang kosong di antara pusat-pusat daratan.

Pertumbuhan wisata perlu ditopang infrastruktur

Pariwisata NTB sedang menghadapi tekanan yang sekaligus menjadi peluang: kunjungan wisatawan melonjak pada 2025 dan diperkirakan terus meningkat sepanjang 2026. Pertumbuhan itu menuntut investasi dan infrastruktur yang memadai, tetapi pembagian penerimaan dan tanggung jawab saat ini dinilai tidak seimbang. Pemerintah provinsi mengurus kebijakan dan infrastruktur lintas kabupaten/kota, sementara penerimaan dari hotel, restoran, dan katering masuk ke kabupaten/kota. Ketimpangan ini membuat kemampuan provinsi mengembangkan infrastruktur pariwisata terbatas meski dampaknya melintasi batas administratif. Revisi dapat memberi landasan lebih kuat agar provinsi ikut berinvestasi pada bandara, pelabuhan, jalan, konektivitas antarpulau, dan infrastruktur dasar. Bagi masyarakat, manfaatnya semestinya terlihat pada akses yang lebih baik, kesempatan kerja yang meluas, dan pembangunan yang menjangkau pulau-pulau kecil—bukan hanya bertambahnya kunjungan ke destinasi utama.

Kewenangan harus disertai pembiayaan yang akuntabel

Perubahan kewenangan hanya akan berarti jika disertai cara membiayai pekerjaan yang dibebankan kepada daerah. Iqbal menyebut obligasi daerah sebagai salah satu peluang pembiayaan alternatif untuk membangun infrastruktur vital, termasuk bandara, pelabuhan, dan jalan. Namun, instrumen seperti ini memerlukan landasan hukum serta pengaturan yang jelas, sebagaimana juga diharapkan dalam pembahasan revisi. Usulan pungutan bagi wisatawan mancanegara pun perlu dirancang dengan prinsip earmarking, agar dana yang terkumpul memang kembali untuk pengembangan infrastruktur pariwisata di NTB. Keterbukaan tentang penggunaan dana dan hasil yang dituju penting untuk menjaga kepercayaan publik. Penyelarasan aturan penerimaan dan pemanfaatan pendapatan di kawasan Bali, NTB, dan NTT juga dapat membantu kerja sama regional, asalkan pembagian manfaat serta tanggung jawabnya terang.

Pada akhirnya, revisi UU NTB layak didukung karena wilayah kepulauan membutuhkan pengaturan yang sepadan dengan tantangan dan peluangnya. Namun, ukuran keberhasilannya bukan banyaknya kewenangan yang tertulis, melainkan apakah kewenangan itu benar-benar memperbaiki konektivitas, menjaga laut, dan memperluas manfaat pariwisata bagi warga. Jika revisi menghubungkan pengakuan geografis dengan kapasitas fiskal, pembiayaan yang bertanggung jawab, dan pembangunan lintas pulau, potensi laut NTB serta sektor wisatanya dapat menjadi penggerak pertumbuhan yang lebih merata. Tanpa langkah operasional itu, revisi berisiko hanya mengulang janji tanpa mengubah kemampuan daerah untuk bertindak.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!