Aturan baru diperlukan saat karya menjadi data latih
Regulasi hak cipta AI adalah aturan yang menentukan kapan karya berhak cipta boleh digunakan untuk mengembangkan kecerdasan buatan, siapa yang harus memberi izin, dan bagaimana pencipta memperoleh perlindungan serta imbalan. Aturan ini mendesak karena ilustrasi, foto, desain, dan karya visual berpotensi masuk ke bahan latih tanpa sepengetahuan pembuatnya, sementara hasil AI dapat menyerupai gaya seniman tertentu. Penolakan seniman terhadap penggunaan tanpa izin dan kompensasi pun menjadi persoalan penting dalam pembahasan hak cipta. Pada 27 Oktober 2026, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar memaparkan daftar masalah pemerintah terkait penyesuaian aturan untuk AI dan penambangan teks serta data dalam kunjungan kerja Badan Legislasi DPR di Sulawesi Selatan. Langkah ini tepat, tetapi perlindungan karya seniman hanya akan berarti jika aturan memberi pencipta kendali nyata, bukan sekadar mengakui bahwa masalahnya ada.
Lisensi saja tak cukup tanpa hak menolak
Pemerintah mengusulkan pengecualian bagi penambangan teks dan data untuk penelitian ilmiah nonkomersial oleh peneliti yang berafiliasi dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Sebaliknya, penggunaan komersial, termasuk pelatihan model AI, perlu lisensi yang wajar, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Hermansyah menyebut, “penggunaan karya untuk TDM komersial, termasuk pelatihan model AI, diusulkan wajib memiliki lisensi yang wajar”. Usulan dari Universitas Hasanuddin menambahkan unsur penting: izin, imbalan, transparansi data, serta hak pencipta untuk menolak penggunaan karyanya. Koalisi Seni juga mendorong opt-out platform AI, yakni pilihan bagi seniman untuk melarang karya mereka dipakai sebagai data latih. Draf Pasal 56 ayat (1) memang meminta platform menyediakan pilihan bagi pencipta untuk membatasi penggunaan karya, tetapi tidak secara khusus menyebut AI. Karena itu, RUU perlu menegaskan kewajiban platform, bukan membiarkan pencipta menebak-nebak cara kerja setiap layanan.
Celah transparansi membuat pencipta sulit membuktikan
Masalahnya, usulan pemerintah belum otomatis menutup celah dalam draf. Meski pemerintah mengusulkan pengembang AI memublikasikan ringkasan data latih, draf RUU yang beredar belum memuat kewajiban itu. Tanpa aturan khusus dan keterbukaan pengembang, pembuktian bahwa suatu karya telah dipakai bergantung pada informasi yang mungkin tidak tersedia bagi pencipta. Ilustrator independen Adam Dafa mengaku tidak memiliki cara untuk memastikan apakah karyanya pernah menjadi bahan latih: tidak ada pemberitahuan maupun basis data untuk memeriksanya. Risiko juga tetap ada bagi seniman yang hanya menyebarkan karya melalui media sosial. Pencatatan hak cipta tidak menyelesaikan persoalan ini; hak cipta timbul otomatis setelah karya diwujudkan, sedangkan pencatatan saja, menurut Koalisi Seni, tidak melindungi seniman dari pengambilan karya oleh korporasi AI. Inilah sebabnya perlindungan karya seniman mesti mencakup transparansi, mekanisme keberatan, dan bukti penggunaan yang dapat diakses.
Pembaruan harus berujung pada perlindungan yang bisa digunakan
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 belum mengatur secara khusus data latih AI.
