Air Bersih Pesisir: Dari Kemewahan Menjadi Hak yang Diperjuangkan
Akses air bersih pesisir adalah kondisi ketika rumah tangga di wilayah pantai dapat memperoleh air minum aman dan layanan sanitasi wilayah pantai yang layak melalui infrastruktur air minum yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, tanpa harus bergantung pada pembelian air mahal atau sumber air yang rentan tercemar dan tidak pasti sepanjang tahun.
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Air Sugihan dengan sistem SPAM kapasitas 30 liter per detik untuk 2.400 kepala keluarga bukan sekadar proyek teknis; ini adalah koreksi atas ketidakadilan lama di wilayah pesisir. Selama bertahun-tahun, warga di sana mengandalkan air hujan untuk kebutuhan dasar, sebuah gambaran telanjang tentang bagaimana negara terlambat hadir di garis depan krisis air bersih pesisir. Sementara itu, di pesisir Semarang, 2.360 keluarga masih harus membeli air setiap hari karena layanan dasar belum menjangkau mereka. Kontras ini menunjukkan satu hal: ketika pemerintah serius membangun infrastruktur air minum, beban hidup warga pesisir bisa berubah drastis; ketika abai, keluarga dipaksa membayar mahal untuk hak paling dasar.
Air Sugihan: Bukti Nyata Saat Negara dan Swasta Turun Tangan
SPAM Air Sugihan adalah contoh bagaimana infrastruktur air minum bisa mengubah peta layanan dasar di wilayah pantai. Sistem SPAM kapasitas 30 liter per detik ini ditargetkan melayani 2.400 kepala keluarga yang sebelumnya bergantung pada air hujan untuk mandi, memasak, hingga minum. Bupati menegaskan, “Air bersih bukan sekadar infrastruktur, melainkan kebutuhan dasar masyarakat,” seraya berharap kualitas hidup warga meningkat seiring beroperasinya jaringan baru ini.
Yang sering luput dibahas adalah keberanian politik anggaran di balik proyek ini. Pembangunan SPAM menelan biaya Rp80 miliar, dengan Rp66 miliar dari APBN dan Rp14 miliar dari dana tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, ketika pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha mau berbagi peran, kesenjangan akses air bersih pesisir bisa dipersempit lebih cepat. Komitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan meminta dukungan parlemen agar program air bersih dipercepat menunjukkan bahwa air minum aman di pesisir bukan mimpi, asalkan kemauan politiknya konsisten.
Tambaklorok Semarang: Saat Keluarga Pesisir Membayar Mahal untuk Kelalaian Negara
Berbeda dengan Air Sugihan yang mulai menikmati infrastruktur air minum baru, Kampung Tambaklorok di pesisir Semarang memperlihatkan wajah lain dari sanitasi wilayah pantai yang tertinggal. Di sini, 2.360 kepala keluarga masih harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, sementara 96% warga bergantung pada sumur artesis. Ini bukan sekadar masalah teknis jaringan pipa, tetapi kegagalan layanan dasar yang memaksa keluarga mengeluarkan pengeluaran rutin hanya untuk air minum.
Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah tekanan lingkungan berat: kenaikan muka laut, hujan ekstrem, dan penurunan muka tanah hingga 1–15 sentimeter per tahun. Ketika infrastruktur air bersih, sanitasi, dan kebersihan belum memadai, kerentanan lingkungan berubah menjadi kerentanan ekonomi dan kesehatan. Keluarga yang seharusnya bisa menabung untuk pendidikan atau usaha kecil, terjebak mengalirkan uang ke jeriken air. Selama akses air bersih pesisir belum dipandang setara dengan jalan atau jembatan, kampung-kampung seperti Tambaklorok akan terus membayar mahal atas kelambanan kebijakan.
Perempuan Pesisir: Motor Perubahan Anggaran Air dan Sanitasi
Di Semarang, perubahan tidak datang dari ruang rapat teknokrat semata, tetapi dari suara perempuan pesisir yang menuntut hak atas air dan sanitasi wilayah pantai. Melalui Koalisi PRIMA yang beranggotakan Kesatuan Perempuan Pesisir dan sejumlah organisasi pendamping, mereka menyusun pendataan partisipatif, audit sosial, dan analisis anggaran terkait air, sanitasi, kebersihan, dan layanan kesehatan di kawasan pesisir. Fakta bahwa persoalan air bersih dan sanitasi menjadi aspirasi utama yang dibawa ke forum multipihak menunjukkan siapa yang paling merasakan dampaknya: perempuan yang setiap hari mengurus air untuk keluarga.
Pendekatan ini menggeser logika lama: warga bukan sekadar penerima bantuan, tetapi pengawas anggaran. Analisis anggaran yang menemukan penyerapan belum maksimal dan kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan program WASH adalah bukti bahwa partisipasi warga mampu mengungkap cacat kebijakan. Respons pemerintah daerah yang menjadikan masukan ini sebagai bahan penyusunan Strategi Sanitasi Kota menunjukkan bahwa suara perempuan pesisir bisa, dan seharusnya, mengarahkan prioritas anggaran air bersih pesisir.
Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga Pesisir: Air Bersih sebagai Investasi, Bukan Biaya
Kisah Air Sugihan dan Tambaklorok menegaskan satu pelajaran: proyek infrastruktur air minum adalah investasi sosial yang langsung mengurangi beban ekonomi keluarga pesisir. Di satu sisi, SPAM Air Sugihan berpotensi menghapus ketergantungan pada air hujan dan pembelian air, mengganti pengeluaran rutin dengan tarif layanan yang lebih terukur dan aman. Di sisi lain, keluarga di Tambaklorok masih mengeluarkan uang setiap hari untuk air, sebuah biaya yang tidak akan muncul jika jaringan perpipaan dan layanan sanitasi wilayah pantai dibangun dengan serius.
Ke depan, pilihan kita jelas. Pemerintah daerah yang tengah menyusun strategi sanitasi punya kesempatan untuk menempatkan akses air bersih pesisir sebagai prioritas utama, bukan lampiran. Dukungan pemerintah pusat, dunia usaha, dan partisipasi aktif komunitas—terutama perempuan—harus dipandang sebagai satu paket, bukan proyek terpisah. Jika SPAM Air Sugihan bisa berdiri dengan kombinasi APBN dan CSR, maka model serupa layak direplikasi di banyak wilayah pantai lain. Air bersih bukan hadiah; ia adalah hak yang hanya akan terpenuhi ketika anggaran, teknologi, dan suara warga bertemu dalam satu arah kebijakan.
