Jalan Wahidin mulai ditangani
Perbaikan jalan Cirebon adalah upaya pemerintah menangani ruas yang rusak agar perjalanan warga lebih aman dan lancar, meski pekerjaan sementara dapat mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan Wahidin Cirebon, pekerjaan dimulai Kamis, 19 November 2026, setelah lama dikeluhkan pengguna jalan, dan ditargetkan rampung pada 15 Desember. Ini kabar baik bagi pengguna salah satu jalur penting mobilitas kota, tetapi manfaat jangka panjangnya bergantung pada mutu pengerjaan serta pengaturan lalu lintas selama proyek berlangsung. Ruas yang ditangani membentang sekitar 1,190 kilometer, dari Lampu Merah Gunungsari hingga Lampu Merah Pilang, mencakup kedua sisi jalan. Dengan cakupan sepanjang itu, pekerjaan berpotensi membatasi akses atau menutup bagian jalan pada tahap tertentu. Pengendara sebaiknya memperhitungkan waktu tempuh tambahan dan mengikuti arahan petugas, alih-alih menganggap jalur akan selalu dapat dilalui seperti biasa.
Proyek ini memakai anggaran sekitar Rp7,689 miliar dan didukung melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah, dengan pelaksanaan ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Besarnya alokasi dan pentingnya jalur tersebut membuat kelancaran pekerjaan patut diawasi: warga membutuhkan jalan yang lebih baik, tetapi mereka juga berhak atas informasi jelas mengenai perubahan akses selama pengerjaan.
Aspal lama dikeruk sebelum hotmix
Perbaikan Jalan Wahidin bukan sekadar menutup permukaan yang rusak dengan lapisan baru. Kontraktor terlebih dahulu mengeruk aspal lama, menyiapkan permukaan, lalu melakukan pengaspalan hotmix. Urutan ini penting: lapisan baru tidak akan memberi hasil yang memadai jika permukaan di bawahnya tidak ditangani. Namun, beberapa tahap pekerjaan juga berarti gangguan bagi pengguna jalan tidak selesai dalam sekejap. Proses berlangsung hingga target 15 Desember, sehingga pengendara perlu bersiap menghadapi perubahan kondisi di sepanjang ruas proyek. Bagi warga dan pelaku usaha di sekitar jalur, pemberitahuan mengenai tahapan kerja serta akses yang masih terbuka akan sama pentingnya dengan hasil akhir. Kecepatan penyelesaian tidak seharusnya mengorbankan kualitas; sebaliknya, pekerjaan yang rapi dan pengaturan lalu lintas yang jelas dapat membuat ketidaknyamanan sementara lebih sepadan dengan manfaatnya.
Puluhan ruas, banyak sumber anggaran
Pekerjaan di Wahidin merupakan bagian dari perbaikan yang lebih luas. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memperbaiki puluhan ruas jalan, dengan dana yang bersumber dari APBD murni, APBD Perubahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah pusat melalui program IJD. Melalui APBD Perubahan 2026, sedikitnya 12 ruas memperoleh alokasi perbaikan. Ruas yang disebutkan mencakup Jalan Bromo, Sunyaragi, Kandang Perahu, Arya Kemuning–Garuda, Duku Semar–Terminal, Kutagara, Buyut, Kayu Walang, Kompleks Mega Endah, Penggung–Pesantren, dan Puri Kalijaga. Daftar ini menunjukkan bahwa kebutuhan tidak hanya terpusat pada satu koridor. Karena itu, penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan lapangan menjadi penting agar anggaran jalan Cirebon menjangkau lebih banyak warga, bukan hanya ruas yang paling terlihat.
Sejumlah jalan juga telah ditangani melalui APBD murni 2026, antara lain Gunung Lawu Raya, Sumurwuni, Kedungresik, Kesenden, Pancuran, Kesatria, Cipto Mangunkusumo, dan Nyi Mas Rarasantang II. Dukungan Kemendagri dialokasikan untuk enam ruas: Buyut, Kayu Walang, Arya Kemuning, Kompleks Mega Endah, Penggung, dan Puri Kalijaga; sebagian besar pekerjaan pada ruas-ruas tersebut bernilai di bawah Rp400 juta. Ragam sumber pendanaan membantu memperluas penanganan, tetapi juga menuntut koordinasi dan keterbukaan agar warga memahami ruas mana yang dikerjakan dan melalui skema apa.

Efisiensi menuntut prioritas yang jelas
Perbaikan jalan tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat, tetapi kondisi itu membatasi ruang pemerintah untuk menangani seluruh kebutuhan sekaligus. Dukungan dari beberapa tingkat pemerintahan membuka peluang agar lebih banyak ruas tersentuh, namun banyaknya sumber dana bukan alasan untuk mengaburkan skala pekerjaan atau jadwalnya. Warga perlu mengetahui prioritas, perkembangan, dan dampak lalu lintas secara terbuka. Pemerintah juga perlu memastikan setiap proyek, termasuk ruas yang nilai pekerjaannya terbatas, sesuai dengan kerusakan dan kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, efisiensi tidak sekadar berarti membelanjakan dana lebih hati-hati, tetapi juga menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan dan dinilai masyarakat.
Kesimpulannya, dimulainya pekerjaan di Jalan Wahidin dan perbaikan puluhan ruas lain adalah langkah yang patut diapresiasi, tetapi ukuran keberhasilannya bukan jumlah proyek semata. Mutu hotmix, ketepatan waktu hingga target 15 Desember, serta pengelolaan akses selama pengerjaan akan menentukan apakah investasi ini benar-benar membantu pengguna jalan. Bagi pengendara, kewaspadaan dan kesiapan menghadapi gangguan sementara tetap diperlukan; bagi pemerintah, pekerjaan yang transparan dan tepat sasaran harus menjadi bagian tak terpisahkan dari hasil akhir.






