Trase belum resmi ditetapkan
Trase Tol Sicincin–Bukittinggi adalah jalur yang direncanakan untuk menghubungkan Sicincin dan Bukittinggi, tetapi penentuannya harus mempertimbangkan dampak terhadap wilayah dan masyarakat yang dilalui. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa lokasi trase belum ditetapkan secara resmi oleh kementerian dan rencana pembangunan masih dikaji. Kepastian ini penting karena informasi yang beredar tentang rute tol Sicincin dapat memicu kecemasan sebelum pemerintah menyampaikan keputusan formal. Mahyeldi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada kabar yang sumber maupun kebenarannya belum jelas. Namun, ketenangan warga tidak cukup dijaga lewat imbauan. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan kajian secara terbuka, termasuk menjelaskan pilihan rute dan alasan di baliknya. Selama penetapan belum ada, komunikasi bukan pelengkap proses, melainkan bagian penting untuk mencegah simpang siur dan membangun kepercayaan.
Keberatan warga bukan penolakan terhadap tol
Warga Pandai Sikek menegaskan bahwa keberatan mereka ditujukan pada trase yang direncanakan melewati nagari, bukan pada pembangunan jalan tol secara keseluruhan. Perwakilan pemuda Mahdi Latif Damsir menyampaikan sikap itu setelah bertemu Mahyeldi di Istana Gubernur pada Jumat, 6 November 2026. Sikap tersebut lahir dari musyawarah di empat jorong: Pagu-Pagu, Tanjung, Koto Tinggi, dan Baruah. Meski rencana trase disebut melewati Koto Tinggi dan Baruah, penolakan disepakati seluruh anak nagari. Warga menyatakan bersedia menerima alternatif yang tidak melintasi Pandai Sikek. Pembedaan ini penting: menyebut warga menolak tol secara umum akan mengaburkan inti aspirasi dan menyulitkan dialog. Pemerintah perlu menanggapi keberatan sebagai masukan terhadap pilihan rute, bukan sebagai sikap menentang konektivitas atau pembangunan.
Dampak rute menyentuh tanah, usaha, dan adat
Keberatan warga berakar pada kemungkinan perubahan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan dengan gubernur, tokoh masyarakat mengangkat dampak terhadap lahan pertanian produktif, tanah ulayat dan pusaka tinggi, permukiman, serta usaha kerajinan songket yang menopang ekonomi setempat. Perwakilan warga juga menyebut rumah, tempat usaha, dan lokasi bersejarah sebagai hal yang perlu dilindungi. Di Pandai Sikek, persoalan tanah tidak semata menyangkut batas bidang atau proses pengadaan lahan; ada nilai adat, termasuk pandangan bahwa lahan pertanian tidak boleh dijual kepada pihak luar. Karena itu, penilaian rute tol Sicincin tidak semestinya berhenti pada kelayakan teknis. Kajian sosial, ekonomi, lingkungan, dan karakter wilayah harus sungguh-sungguh memengaruhi keputusan, bukan hanya dicatat setelah jalur dipilih.
Kepastian harus disertai dialog yang nyata
Pertemuan gubernur dengan tokoh Pandai Sikek pada 6 November berlangsung setelah warga menyampaikan keberatan dalam pra-sosialisasi 28 Oktober dan mengajukan permohonan audiensi pada 5 November 2026. Mahyeldi menyatakan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan. Janji itu perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan tentang bagaimana masukan warga dinilai, alternatif apa yang dikaji, serta kapan keputusan resmi dapat diharapkan. Tol Sumatera Barat merupakan bagian dari kelanjutan Tol Padang–Sicincin, dengan rencana konstruksi ruas Sicincin–Bukittinggi dimulai pada 2027 dan jaringan yang diarahkan hingga Pekanbaru sebagai bagian dari Tol Trans Sumatera. Skala rencana tersebut membuat konsultasi yang bermakna semakin penting. Kesimpulannya, pemerintah perlu memastikan trase dengan dasar kajian yang jelas dan dialog terbuka; warga pun telah menunjukkan bahwa keberatan terhadap satu rute tidak sama dengan menolak pembangunan.
