Ekspansi armada dan perubahan paradigma: membeli sistem, bukan sekadar pesawat
Ekspansi armada pesawat tempur Indonesia adalah langkah penambahan pesawat tempur dan pesawat angkut dalam jumlah signifikan yang disertai pembangunan kemampuan pemeliharaan, perbaikan, dan modernisasi di dalam negeri sebagai satu paket sistem pertahanan terpadu.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan pemerintah akan mendatangkan banyak pesawat tempur baru untuk memperkuat kekuatan udara nasional. Pernyataan ini disampaikan usai penyerahan Hercules C-130H yang selesai menjalani perawatan di fasilitas pemeliharaan dalam negeri pada 19 Agustus 2026. Di sini, inti kebijakan tampak jelas: ekspansi armada militer bukan lagi sekadar soal jumlah pesawat, tetapi tentang kedaulatan teknologi dan logistik. Sjafrie menegaskan, "kita tidak hanya membeli alatnya, tapi kita beli sistemnya"; artinya setiap pesawat tempur Indonesia yang datang harus diikuti transfer kemampuan perawatan dan pemeliharaan penuh di dalam negeri. Tanpa perubahan paradigma ini, tambahan pesawat hanya akan menambah ketergantungan, bukan kekuatan.
Rafale, Hercules, A400M: gambaran konkret ekspansi armada militer
Ekspansi armada militer yang kini berlangsung terlihat jelas dari kombinasi pesawat tempur dan angkut yang mulai mengisi inventaris TNI AU. Pemerintah sudah menyepakati kontrak sejumlah pesawat tempur, termasuk 42 unit Rafale dari Dassault Aviation. Sejauh ini, enam unit Rafale telah diterima dan telah resmi masuk dinas, seluruhnya merupakan standar F4 dengan kemampuan multirole udara ke udara dan udara ke darat. "Dari 42 unit jet tempur yang dibeli, sejauh ini baru enam unit pesawat Rafale yang dilaporkan tiba".
Di sisi angkut, modernisasi Hercules C-130H dan kedatangan pesawat angkut A400M memperluas kapasitas logistik, termasuk kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Menhan juga mengisyaratkan bahwa jumlah pesawat transportasi dan pesawat tempur akan lebih besar dalam beberapa tahun mendatang untuk memperkuat kekuatan udara nasional. Rencana mendatangkan pesawat tempur KF-21 Boramae menambah dimensi jangka panjang. Pesannya tegas: penguatan udara bukan reaksi sesaat, melainkan proyek berlapis yang didesain untuk meningkatkan kemampuan operasional dan kemandirian teknologi militer nasional.
Kertajati pusat MRO: dari bandara pendukung jadi simpul strategis
Pengembangan Kertajati sebagai pusat MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) menggeser posisi bandara ini dari sekadar infrastruktur sipil menjadi simpul strategis industri pertahanan nasional. Pernyataan Menhan soal kedatangan lebih banyak pesawat angkut dan tempur muncul bersamaan dengan pembahasan Kertajati sebagai pusat MRO Hercules se-Asia yang kelak juga diarahkan untuk pesawat tempur. Bila terealisasi, Kertajati bukan hanya bengkel pesawat, melainkan basis kedaulatan pemeliharaan alutsista udara.
Landasan kebijakan ini sudah terlihat dari keberhasilan PT GMF melakukan perawatan kelas berat Hercules C-130H, yang dinilai Menhan sebagai bukti kemampuan industri dalam negeri. Dengan menjadikan Kertajati pusat MRO, berarti siklus hidup pesawat, dari perawatan rutin hingga modernisasi, bisa dikendalikan tanpa bergantung pada fasilitas luar negeri. Ini memperpendek waktu down-time pesawat, menekan biaya jangka panjang, dan memberikan ruang bagi insinyur lokal untuk menguasai teknologi mesin, avionik, hingga sistem senjata. Namun, status "pusat MRO se-Asia" hanya akan bermakna jika diikuti standar kualitas internasional, jadwal tepat waktu, dan kapasitas teknis yang benar-benar kompetitif.
Strategi membeli sistem: peluang emas industri pertahanan nasional
Keputusan untuk membeli sistem, bukan cuma pesawat, membuka jendela besar bagi industri pertahanan nasional. Sjafrie menegaskan bahwa ragam pesawat tempur baru akan menjalani perawatan dan pemeliharaan mesin oleh industri pertahanan dalam negeri. Ia juga menekankan bahwa penambahan armada baru harus diikuti kemampuan perawatan di dalam negeri agar tidak bergantung pada pihak asing. Artinya, setiap kontrak pengadaan pesawat harus dimaknai sebagai kontrak pengetahuan, suku cadang, dokumentasi teknis, dan infrastruktur MRO.
Keberhasilan perawatan Hercules C-130H oleh PT GMF menjadi bukti awal bahwa ekosistem ini bukan mimpi kosong. Namun, tantangannya besar: memastikan transfer teknologi tidak berhenti pada pelatihan dasar, melainkan berkembang menjadi kemampuan desain, modifikasi, hingga integrasi sistem. Strategi ini hanya efektif jika pemerintah menetapkan kebijakan offset teknologi yang tegas, konsisten, dan berpihak pada pelaku lokal. Tanpa itu, istilah "kita beli sistemnya" akan runtuh menjadi slogan, sementara teknisi dalam negeri tetap terjebak di level operator, bukan pengembang.
Geopolitik tak menentu dan pentingnya kemandirian udara
Ekspansi pesawat tempur Indonesia dan penguatan Kertajati sebagai pusat MRO tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik yang kian tidak menentu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memperkuat kemampuan pertahanan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, ketergantungan pada perawatan luar negeri bukan sekadar persoalan biaya, melainkan risiko strategis: armada bisa lumpuh hanya karena hambatan diplomatik atau gangguan rantai pasok.
Rencana kedatangan lebih banyak pesawat angkut dan tempur "dalam beberapa tahun mendatang" menunjukkan bahwa pemerintah melihat horizon ancaman dan kebutuhan yang panjang. Menhan berharap capaian industri perawatan dalam negeri berlangsung konsisten sehingga pesawat-pesawat baru TNI AU bisa ditangani secara penuh di dalam negeri. Di sinilah simpul logika kebijakan: ekspansi armada militer tanpa kemandirian MRO akan melahirkan kekuatan rapuh; sebaliknya, investasi serius pada industri pertahanan nasional, dengan Kertajati sebagai ikon baru, dapat menjadikan kekuatan udara bukan hanya lebih besar, tetapi juga lebih mandiri dan sulit dilumpuhkan.
