Ketika tagihan berubah menjadi ancaman usaha
Pajak warung kecil adalah pungutan atas kegiatan usaha warung yang kewajiban, dasar perhitungan, dan penerapannya perlu dijelaskan secara terang agar pedagang dapat memenuhi aturan tanpa kehilangan kemampuan untuk bertahan. Di Mimika, persoalan itu telah melampaui perdebatan administrasi: seorang pemilik warung dilaporkan memiliki tunggakan lebih dari Rp18 juta, sementara dua pengusaha memilih menghentikan usaha karena takut menghadapi penagihan dan kewajiban pajak. Direktur Law Firm Golda, Hendra Jamlaay, mengatakan pihaknya menerima pengaduan pedagang yang keberatan terhadap mekanisme penagihan pemerintah daerah. Ia juga menyebut omzet salah satu usaha bahkan diklaim tidak mencapai Rp100 juta setahun. Di tengah tekanan ekonomi, angka tagihan dan ancaman usaha tutup bukan perkara sepele. Ketika dasar pajak dan rinciannya tidak dipahami, penegakan yang seharusnya tertib justru mendorong pedagang menjauh dari kegiatan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menjelaskan jenis pajak yang ditagihkan, dasar hukumnya, dan cara menghitung tunggakan. Hendra meminta keterbukaan itu sekaligus mendesak agar penagihan yang dinilai menekan usaha kecil dihentikan. Permintaan tersebut masuk akal: pedagang berhak mengetahui apa yang ditagih sebelum diminta membayar, sedangkan pemerintah perlu memastikan prosedur dan komunikasi tidak menimbulkan rasa takut. Tanpa penjelasan terperinci, satu tagihan dapat dipahami sebagai kewajiban yang tak terjangkau, bukan aturan yang dapat diperiksa atau diklarifikasi.
Kekhawatiran pajak warteg sampai ke harga sepiring nasi
Keresahan serupa muncul dalam wacana pajak warteg. Kusnanda, pemilik Warteg Sedayu Bahari, khawatir biaya pajak akan diteruskan ke harga makanan dan membuat pelanggan enggan datang. Ia mengatakan omzet wartegnya turun dari rata-rata Rp3 juta menjadi sekitar Rp2 juta per hari. Harga seporsi yang biasanya Rp15 ribu hingga Rp20 ribu, menurut perkiraannya, dapat naik menjadi Rp25 ribu hingga Rp35 ribu jika usaha menanggung biaya tambahan. Itu adalah kekhawatiran pedagang, bukan kepastian bahwa harga akan naik. Namun, dampak pajak pedagang bisa terasa langsung di meja makan: bila ruang usaha untuk menyerap beban sudah tipis, pilihan yang tersisa mungkin menaikkan harga atau menerima margin lebih kecil. Keduanya berisiko—yang pertama bisa menjauhkan pelanggan, yang kedua mengurangi daya tahan usaha.
Pajak UMKM kuliner perlu dibahas dengan membedakan jenis pungutannya, bukan dengan menyamaratakan semua warung. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun memperoleh fasilitas pembebasan PPh; tarif PPh final UMKM 0,5 persen berlaku atas bagian omzet yang melampaui batas itu bagi wajib pajak yang memenuhi syarat. Namun, ketentuan PPh berbeda dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan pengecualian sesuai aturan setempat. Karena itu, keringanan PPh bukan bukti bahwa semua warung otomatis bebas dari setiap pungutan. Tanpa penjelasan perbedaan ini, kabar penagihan mudah mencampuradukkan omzet, keuntungan, dan jenis pajak—dan ketidakpastian itulah yang membuat pedagang waswas.
Keringanan harus terasa di lapangan, bukan hanya di atas kertas
Keterangan tentang fasilitas pajak semestinya meredakan kegelisahan, tetapi belum cukup jika pedagang tidak tahu apakah aturan itu berlaku bagi usahanya atau pungutan apa yang sedang ditagihkan. Setelah kabar petugas mendatangi warteg mencuat, Maman menduga mungkin ada kesalahan administrasi, sambil menyatakan penyebab pastinya masih perlu penjelasan lebih lanjut. Dugaan itu tidak boleh diperlakukan sebagai kepastian sebelum kejadian diperiksa. Namun, jika memang ada kekeliruan, pemerintah perlu menjelaskan bentuk kesalahan dan langkah perbaikannya, bukan membiarkan pedagang menebak-nebak. Sosialisasi juga harus sampai ke pasar, kawasan pedagang kaki lima, warung makan, dan lingkungan tempat usaha mikro beroperasi. Aturan yang hanya dimengerti pejabat tidak memberi rasa aman kepada orang yang harus mengambil keputusan harian tentang harga, belanja bahan, dan kelangsungan warung.
Intinya, pajak bukan alasan untuk menutup usaha kecil dengan ketidakjelasan. Pemerintah tetap berwenang menjalankan aturan, tetapi pedagang perlu memperoleh informasi yang mudah dipahami, rincian tagihan yang dapat diperiksa, dan jalur klarifikasi yang jelas. Di Mimika, langkah terdekat adalah membuka dasar serta perhitungan pungutan dan menanggapi pengaduan secara terbuka. Untuk wacana pajak warteg, pemerintah perlu menerangkan dengan tegas batas antara PPh dan pungutan daerah, termasuk siapa yang memenuhi keringanan. Tanpa itu, dampak pajak pedagang bukan hanya soal kas usaha: pelanggan dapat menghadapi harga lebih tinggi, sementara sebagian pemilik memilih berhenti. Kepastian dan komunikasi yang baik bukan kelonggaran tanpa aturan, melainkan syarat agar penarikan pajak tidak mematikan usaha yang ingin diatur.
