Target 10.000 Hektare: Ambisi Besar di Atas Lahan yang Masih Tanda Tanya
Program sawah baru Maluku adalah upaya pemerintah mencetak hingga 10.000 hektare lahan persawahan tambahan di kawasan transmigrasi Maluku Utara, dengan tujuan menjadikan kawasan transmigrasi beras sebagai penopang kebutuhan pangan daerah melalui kolaborasi lintas kementerian dan investasi infrastruktur pertanian Malut yang dirancang untuk mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif. Ambisi ini patut diapresiasi, tetapi sejak awal tampak jelas bahwa masalah utama bukan sekadar anggaran, melainkan ketersediaan lahan sesuai status hukum, kesesuaian agroklimat, serta tenaga kerja yang siap mengelola sawah. Fakta bahwa dari target 10.000 hektare sawah baru baru 1.900 hektare yang sanggup direalisasikan menunjukkan jurang antara rencana dan kapasitas di lapangan. Tanpa koreksi strategi, target tambahan akan berisiko menjadi angka politis yang jauh dari realitas.
Rapat Koordinasi di Ternate: Saat Angka Target Beradu dengan Keterbatasan Lahan
Pemicu utama perombakan strategi ini muncul dalam Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Ternate pada Jumat, 21 Agustus, ketika Sekda Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir secara terbuka mengakui kesulitan memenuhi target program cetak 10.000 hektare sawah baru. Perjanjian dengan program kementerian pertanian sudah ditandatangani, anggaran disediakan, namun pemda hanya sanggup menyiapkan lahan untuk 1.900 hektare, selisih yang "sangat jauh" dari komitmen awal. Di sini terlihat kejujuran yang jarang: pemerintah daerah tidak menutupi bahwa lahan cocok untuk persawahan, lengkap dengan status hukum yang jelas, ternyata tidak semudah yang diasumsikan di meja perencana. Akibatnya, perhatian beralih ke kawasan transmigrasi beras, yang selama ini sudah menjadi kantong sawah di Malut berkat warga transmigran. Langkah ini logis, namun juga menunjukkan betapa perencanaan lahan sebelumnya kurang cermat.
Transmigrasi Jadi Tumpuan: Peluang Besar, Ketergantungan yang Mengkhawatirkan
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga segera merespons dengan menawarkan solusi: memastikan bahwa di kawasan transmigrasi tersedia lahan yang dapat dikerjasamakan untuk program cetak sawah baru sekitar 10.000 hektare, yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian. Kawasan ini memang sudah menjadi sentra produksi beras, dan banyak sawah di Maluku Utara dibuat oleh warga transmigrasi, sementara penduduk lokal lebih berfokus pada perkebunan, terutama kelapa. Pemerintah pun membidik kawasan transmigrasi untuk memperluas sawah baru Maluku dan meningkatkan produksi pangan daerah. Secara strategis, ini masuk akal: memanfaatkan komunitas yang sudah memiliki tradisi bertani padi. Namun bergantung terlalu besar pada kawasan transmigrasi beras juga berisiko memperdalam kesenjangan kapasitas agraris antara penduduk lokal dan transmigran. Tanpa program serius menghantarkan pengetahuan persawahan ke warga lokal, transmigrasi bisa menjadi penyangga sementara, bukan solusi struktural.
Mekanisasi dan Infrastruktur: Kebutuhan Mendesak, Bukan Sekadar Tambahan
Masalah lain yang mencuat adalah menyusutnya tenaga kerja pertanian akibat sebagian pekerja di kawasan transmigrasi beralih menjadi karyawan perusahaan. Sekda menegaskan, kondisi ini membuat mekanisasi menjadi keharusan di kawasan transmigran, bukan opsi belakangan. Kolaborasi Kementerian Transmigrasi dengan program kementerian pertanian pun tidak berhenti pada urusan lahan; nota kesepahaman keduanya mencakup intensifikasi, ekstensifikasi dan mekanisasi pertanian untuk mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan petani transmigran. Di sinilah investasi infrastruktur pertanian Malut — dari irigasi, jalan usaha tani, hingga alat mesin pertanian — akan menentukan apakah ekspansi lahan berujung pada kenaikan produksi beras nasional atau hanya deretan hektare kering tanpa hasil. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, janji nilai produktivitas yang lebih di kawasan transmigrasi hanya akan menjadi slogan teknokratis.
Kesimpulan: Dari Lahan ke Kapasitas, Saatnya Mengubah Cara Berhitung
Kolaborasi Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pertanian untuk mencetak 10.000 hektare sawah baru di Malut adalah langkah berani menjadikan kawasan transmigrasi beras sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah. Namun pengalaman gagal memenuhi target, hingga hanya tercapai 1.900 hektare, seharusnya menjadi alarm bahwa ekspansi lahan tidak bisa dihitung dengan logika anggaran semata. Ketersediaan lahan sah, kesiapan tenaga kerja, dan kualitas infrastruktur pertanian Malut harus diangkat menjadi indikator utama, bahkan sebelum angka hektare diumumkan. Program kementerian pertanian yang menekankan intensifikasi, ekstensifikasi dan mekanisasi patut diarahkan untuk membangun kapasitas petani transmigran sekaligus warga lokal. Tanpa itu, strategi sawah baru Maluku akan berhenti pada peta rencana. Dengan itu, kawasan transmigrasi dapat berubah dari sekadar cadangan lahan menjadi motor pembaruan sistem produksi beras nasional yang lebih tangguh.
