Forum investasi harus menghasilkan tindak lanjut
Maluku Business Forum adalah ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk mengubah potensi daerah menjadi investasi dan manfaat ekonomi yang nyata. Pada 1 November 2026, forum yang diselenggarakan ICMI Organisasi Wilayah Maluku berlangsung di Hotel Santika, Ambon, dengan agenda penguatan potensi energi, percepatan hilirisasi industri, dan pembukaan investasi strategis. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath memaparkan tantangan pembangunan ekonomi daerah serta mengharapkan masukan dari Jusuf Kalla. Forum ini penting, tetapi ukurannya bukan jumlah tokoh yang hadir: keberhasilannya bergantung pada kerja sama konkret setelah diskusi. Tema energi dan kemakmuran berkelanjutan memberi arah yang tepat, asalkan investasi tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya mentah. Maluku perlu proyek yang menghubungkan potensi lokal dengan lapangan kerja, kemampuan usaha setempat, dan pendapatan yang berputar di daerah.
Pertumbuhan belum berarti ekonomi lokal kuat
Angka pertumbuhan memberi alasan untuk optimistis, tetapi juga memperlihatkan pekerjaan yang belum selesai. Ekonomi Maluku tumbuh 4,56 persen pada 2025, lalu mencapai 5,16 persen pada triwulan pertama 2026 dan 5,31 persen pada triwulan kedua. Vanath menilai pertumbuhan itu masih lebih banyak ditopang belanja pemerintah, sementara investasi dan sektor swasta belum berkembang optimal. Ia menyebut keterbatasan investasi membatasi penciptaan lapangan kerja formal; pekerjaan yang tersedia lebih banyak bersifat informal. Masalah lain ialah uang dari penghasilan dan kegiatan pembangunan tidak seluruhnya berputar di Maluku, sehingga dampaknya bagi usaha lokal menyusut. Ketergantungan pada pasokan pangan dan bahan konstruksi dari luar daerah memperkuat kebocoran tersebut. Produksi padi di kawasan transmigrasi baru berkisar 30 persen, sedangkan pertanian juga menghadapi kekeringan dan kebakaran terkait El Niño yang berdampak pada tanaman seperti cengkeh dan pala. Pertumbuhan perlu dinilai dari siapa yang mendapat pekerjaan dan seberapa banyak nilai ekonomi tinggal di daerah.
Hilirisasi menghubungkan sumber daya dengan pekerjaan
Gagasan utama forum—mengolah sumber daya di dalam daerah, bukan hanya menjual bahan mentah—adalah pilihan ekonomi yang lebih menjanjikan. Energi, kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan dapat menjadi dasar rantai produksi yang lebih panjang. Hilirisasi industri berpotensi meningkatkan nilai produk, memperluas peluang kerja, menguatkan daya saing, dan memberi ruang bagi pelaku usaha lokal. Namun, manfaat itu tidak muncul otomatis dari pengumuman investasi. Proyek perlu terhubung dengan pemasok setempat, tenaga kerja daerah, serta kebutuhan nyata masyarakat. Tanpa kaitan tersebut, kegiatan produksi bisa bertambah sementara uang dan kesempatan tetap mengalir keluar. Karena itu, pembukaan investasi Maluku perlu dinilai bukan hanya dari besarnya minat investor, melainkan juga dari seberapa kuat investasi mengembangkan kemampuan lokal dan membuat hasil pengolahan tinggal lebih lama di Maluku. Di sinilah hilirisasi menjadi ukuran mutu pembangunan, bukan sekadar slogan.
Kepastian dan kolaborasi harus dibuktikan
Investasi produktif membutuhkan keamanan dan kepastian hukum agar pelaku usaha berani mengambil keputusan jangka panjang. Namun, iklim yang kondusif hanya satu bagian dari pekerjaan. Pemerintah, aparat, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat perlu memastikan proyek sejalan dengan kebutuhan daerah dan memberi manfaat yang bisa dirasakan warga. Forum ini menghadirkan ruang untuk membangun jejaring kemitraan dan merumuskan langkah strategis, tetapi tindak lanjutnya harus jelas: kerja sama konkret, kesempatan kerja lebih luas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan bagi usaha lokal. Maluku juga perlu memperkuat produksi pangan serta kemampuan memasok kebutuhan pembangunan agar lebih banyak aktivitas ekonomi berputar di dalam wilayah. Kesimpulannya, agenda energi dan hilirisasi memiliki potensi besar, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh hasil yang sampai ke masyarakat. Jika investasi menciptakan pekerjaan layak dan nilai tambah lokal, pertumbuhan ekonomi daerah Maluku akan lebih kokoh daripada angka yang terutama digerakkan belanja pemerintah.
