Hari Santri sebagai ruang evaluasi
Kurikulum dayah adalah kerangka pembelajaran yang mengatur tujuan, materi, proses, dan penilaian pendidikan Islam dengan tetap mempertahankan tradisi keilmuan serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan santri dan masyarakat. Peringatan Hari Santri pada 22 Oktober 2026 semestinya menjadi lebih dari seremoni: ia memberi alasan untuk menilai apakah pendidikan dayah telah memperoleh dukungan dan arah yang memadai. Di Aceh, dayah merupakan pilar pendidikan Islam dan pembentukan karakter, sehingga masa depannya menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pertanyaan utamanya bukan apakah tradisi harus dipertahankan atau ditinggalkan, melainkan bagaimana tradisi dapat terus hidup sambil membekali santri untuk menghadapi perubahan. Penghormatan kepada santri akan terasa hampa bila tidak diikuti perhatian pada mutu pendidikan, kesempatan berkembang, dan ruang pengabdian.
Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin Thahir, menilai pedoman kurikulum dapat memberi arah lebih jelas bagi penyelenggaraan pendidikan. Landasan yang disebut dalam liputan adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kurikulum Dayah, yang diundangkan pada 31 Juli 2025. Aturan itu menempatkan penguatan identitas dayah dan pembelajaran kitab turats sebagai prinsip, disertai pengetahuan umum sesuai kebutuhan serta perhatian pada perkembangan sains, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Namun, keberadaan aturan belum otomatis menjawab persoalan pelaksanaan. Ukurannya bukan banyaknya mata pelajaran atau tebalnya pedoman, melainkan apakah santri belajar dengan baik tanpa terkikis kekhasan lembaganya.
Tradisi kuat, bekal zaman kini
Liputan tentang kurikulum menegaskan fondasi yang jelas: pendalaman ilmu agama melalui kitab kuning, tauhid, fikih, akhlak, tafsir, hadis, dan disiplin keislaman lain tetap menjadi kekuatan pendidikan dayah. Sementara itu, tulisan opini mendorong perhatian yang lebih luas pada literasi digital, berpikir kritis, komunikasi, serta pemahaman persoalan sosial dan ekonomi. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Bekal baru seharusnya memperluas kemampuan santri mengamalkan ilmunya, bukan mengganti tradisi belajar. Tetapi gagasan dalam opini tersebut adalah seruan dan rekomendasi, bukan kebijakan resmi yang ditetapkan pemerintah. Pembedaan ini penting agar dorongan pembaruan tidak keliru dibaca sebagai perubahan kurikulum yang sudah berlaku.
Tantangannya nyata: generasi muda hidup di tengah perkembangan teknologi, arus informasi deras, persaingan ekonomi, dan perubahan pola interaksi sosial. Santri yang dibekali adab dan pemahaman agama dapat ikut menyajikan informasi keagamaan yang mencerahkan serta meredakan permusuhan di ruang digital. Pendidikan dayah juga perlu menghubungkan ilmu dengan ragam pengabdian, dari pendidikan masyarakat hingga pemberdayaan dan usaha, tanpa menganggap semua santri harus menempuh jalan yang sama. Tujuannya bukan menjadikan setiap dayah serupa sekolah umum, melainkan memastikan santri tidak menjadi penonton ketika masyarakat berubah.
Kurikulum harus terasa dalam keseharian santri
Aceh memiliki dayah salafiyah yang bertumpu pada kajian kitab turats dan metode tradisional, dayah terpadu yang memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum, serta lembaga Ulumul Qur’an yang menekankan tahfiz, tahsin, dan qiraah. Perbedaan ini menuntut penerapan yang lentur: tujuan dan standar dapat diselaraskan, tetapi metode, kedalaman materi, dan beban belajar perlu menimbang tipe serta kemampuan setiap lembaga. Menyamakan semua dayah atas nama standar justru berisiko mengabaikan kekuatan lokal. Sebaliknya, tanpa arah bersama, mutu dan capaian belajar sulit dinilai. Jalan yang lebih masuk akal ialah menjaga ruang bagi kekhasan sambil memastikan santri memperoleh pengetahuan dan mampu mengamalkannya.
Kebijakan kurikulum akhirnya diuji pada jadwal harian santri. Muhsin menjelaskan bahwa waktu belajar perlu cukup untuk mengaji, menghafal, memahami kitab, beribadah, dan mengembangkan keterampilan, sekaligus menghindari pengulangan materi yang tumpang tindih. Aturan yang dirujuk juga menetapkan penilaian hasil belajar setiap semester dan pemantauan serta evaluasi oleh dinas berdasarkan indikator kinerja terukur. Hal ini memberi kerangka akuntabilitas, tetapi pelaksanaan yang adil memerlukan pendidik, sumber belajar, fasilitas, dan penyesuaian terhadap kondisi masing-masing dayah. Tanpa dukungan tersebut, beban pembaruan mudah jatuh kepada guru dan santri saja.
Pembaruan perlu diikuti dukungan nyata
Arah yang layak diperjuangkan bukan kurikulum seragam, melainkan pendidikan dayah yang menjaga akar keilmuan sekaligus memberi santri bekal untuk menjawab kebutuhan masa kini. Pemerintah perlu mengarahkan dukungan berdasarkan kebutuhan nyata, termasuk peningkatan kapasitas guru, akses terhadap sumber belajar, mutu pendidikan, dan kesiapan menghadapi teknologi. Pengelola dayah juga perlu terus menilai apakah materi dan metode yang digunakan membantu santri memahami serta mengamalkan ilmu. Masyarakat, pada gilirannya, dapat membangun kemitraan produktif agar kemampuan santri menemukan ruang pengabdian. Liputan menyebut pendampingan dapat disusun berdasarkan kebutuhan yang ditemukan di lapangan dan kabupaten/kota dapat saling belajar. Itu merupakan arah tindak lanjut yang disampaikan, bukan alasan untuk menganggap semua rekomendasi telah menjadi kebijakan.
Pada akhirnya, keberhasilan kurikulum dayah Aceh tidak diukur dari seberapa jauh dayah meniru pendidikan lain, ataupun dari seberapa rapat ia menutup diri terhadap perubahan. Ukurannya ialah kemampuan menjaga kitab turats, adab, dan kedalaman agama sembari membentuk santri yang cakap, mandiri, serta berguna bagi masyarakat. Hari Santri akan bermakna jika evaluasi berlanjut menjadi perbaikan yang disertai dukungan, bukan berhenti pada pujian tahunan. Tradisi bukan penghalang pembaruan; tradisi yang dipahami dan dirawat dapat menjadi pijakan untuk menghadapi zaman.
