Mandat baru, tanggung jawab yang lebih luas
PMI Kota Pariaman adalah organisasi kemanusiaan yang membantu masyarakat menghadapi keadaan darurat sekaligus mendukung kebutuhan donor darah dan pelayanan kesehatan. Mulyadi kembali dipercaya memimpin organisasi ini untuk masa bakti 2026–2031, sebuah mandat yang seharusnya diukur dari manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar kesinambungan kepengurusan. Wakil Wali Kota Pariaman itu dilantik bersama pengurus dan Dewan Kehormatan di Aula Balai Kota Pariaman pada Sabtu, 7 November 2026; pelantikan dipimpin Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar. Kepercayaan tersebut memberi ruang bagi Mulyadi untuk mendorong perubahan, tetapi sekaligus menempatkan tuntutan yang jelas: layanan harus makin siap, solid, dan mudah diandalkan saat masyarakat membutuhkan bantuan.
Donor darah dan kesehatan harus terasa dalam keseharian
Agenda PMI tidak boleh hanya tampak ketika bencana terjadi. Bagi warga, donor darah yang tersedia saat dibutuhkan dan dukungan kesehatan masyarakat merupakan bentuk layanan kemanusiaan yang langsung terasa. Mulyadi menegaskan bahwa PMI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan darah dan pelayanan kesehatan, di luar penanganan bencana. Karena itu, penguatan donor darah Pariaman perlu menjadi kerja berkelanjutan: menghubungkan kebutuhan warga dengan kegiatan pengumpulan darah dan koordinasi pelayanan, bukan sekadar agenda sesekali. PMI Kota Pariaman selama ini turut membantu kegiatan rutin pemerintah, termasuk kegiatan olahraga, aksi kemanusiaan, penanganan bencana, dan donor darah. Kepengurusan baru sebaiknya menjadikan pengalaman itu landasan untuk memperluas manfaat, dengan layanan yang konsisten dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Kesiapsiagaan bencana bukan satu-satunya ukuran
Banjir, kebakaran, dan cuaca ekstrem menuntut respons cepat, sehingga kesiapan PMI penting bagi keselamatan dan pemulihan warga. Namun, memaknai tugas PMI hanya sebagai penanganan bencana akan membuat kontribusi hariannya luput dari perhatian. Mulyadi menyebut tanggung jawab kemanusiaan organisasi ini melampaui kebencanaan, sementara kerja sama dengan pemerintah daerah membantu menjangkau kebutuhan masyarakat. Pandangan ini patut diterjemahkan menjadi koordinasi yang jelas: siapa yang bergerak saat keadaan darurat, bagaimana bantuan disalurkan, dan bagaimana layanan rutin tetap berjalan ketika sumber daya tersita. PMI menjadi garda terdepan dalam mendukung sejumlah kegiatan pemerintah, tetapi keberhasilan periode baru semestinya juga dinilai dari kesiapan menghadapi krisis dan keberlanjutan layanan bagi warga dalam situasi normal.
Ujian kepengurusan 2026–2031
Mulyadi menyatakan komitmen untuk membawa perubahan signifikan dan berharap pengurus bekerja lebih solid serta konsisten menjalankan tugas organisasi. Harapan itu penting, tetapi komitmen baru bermakna bila warga dapat melihat hasilnya dalam layanan kemanusiaan, dukungan donor darah, kesehatan masyarakat, dan respons keadaan darurat. Periode 2026–2031 sebaiknya menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah tanpa mengaburkan tanggung jawab utama PMI kepada masyarakat. Ukuran kepemimpinan bukan hanya seberapa luas agenda diumumkan, melainkan apakah bantuan hadir tepat ketika dibutuhkan dan pelayanan rutin tetap terjaga. Dengan fokus yang seimbang antara kesiapsiagaan bencana dan kebutuhan sehari-hari, PMI Kota Pariaman dapat menjadikan kepercayaan kepada Mulyadi sebagai awal peningkatan layanan yang nyata.
