Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pemusnahan Barang Sitaan Rp4,7 Miliar Libatkan 26 Instansi

Pemusnahan Barang Sitaan Rp4,7 Miliar Libatkan 26 Instansi
Minat|Asia Tenggara

Pemusnahan sebagai penegakan hukum

Pemusnahan barang sitaan adalah tindakan resmi untuk menghilangkan fungsi barang yang melanggar aturan setelah ditetapkan menjadi milik negara, sekaligus mencegahnya kembali beredar di masyarakat. Pada Selasa, 17 November 2026, Bea Cukai Dumai memusnahkan barang milik negara di halaman Gedung Tempat Penimbunan Pabean KPPBC Tipe Madya Pabean B, Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan Buluh Kasap, Dumai Timur. Nilai estimasi barang mencapai Rp4.771.941.532, sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah tercatat Rp1.975.475.603. Angka ini memperlihatkan bahwa pemusnahan barang ilegal bukan seremoni belaka: di baliknya ada upaya melindungi penerimaan negara dan masyarakat. Namun, ukurannya tidak semestinya hanya nilai barang yang dihancurkan. Keberhasilan juga perlu dinilai dari seberapa efektif pengawasan mencegah barang terlarang masuk dan sampai ke tangan konsumen.

Ragam barang dan risiko bagi masyarakat

Barang yang dimusnahkan berasal dari hasil penindakan dan penegahan Bea Cukai Dumai pada 2023 hingga September 2026. Barang-barang itu terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan kegiatan pemusnahannya telah memperoleh persetujuan pejabat terkait atas nama Menteri Keuangan. Daftarnya mencakup 1.913.750 batang rokok dan 34 rokok elektrik, sekitar 46 liter minuman beralkohol, 216 telepon seluler, 198 paket pakaian, sepatu, dan tekstil bekas, serta 666 produk kosmetik, obat, dan suplemen. Ada pula 1.079 barang campuran, termasuk plastik, tali, jaring, dan cat. Keragaman ini penting: pengawasan kepabeanan menyentuh bukan hanya penerimaan negara, tetapi juga risiko barang yang bisa membahayakan pengguna. Pemusnahan mencegah barang-barang tersebut kembali beredar, tetapi perlindungan konsumen akan lebih kuat bila dibarengi pengawasan rutin dan informasi yang mudah diakses.

Kehadiran 26 instansi harus berbuah koordinasi

Sebanyak 26 perwakilan instansi hadir dan menyaksikan proses pemusnahan, mulai dari Bea Cukai, pemerintah daerah, DPRD, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, TNI, hingga BPOM, BNN, dan unsur masyarakat. Kodim 0320/Dumai turut hadir melalui Pasi Intel Kapten Inf Ediyanto, mewakili Dandim Letkol Inf Satria Aderiva. Kehadiran lintas lembaga memberi bobot pada akuntabilitas: proses yang disaksikan bersama lebih mudah diperiksa dan tidak hanya bergantung pada pernyataan satu pihak. Namun, jumlah tamu bukan ukuran otomatis keberhasilan kolaborasi. Nilai sebenarnya muncul bila pertukaran informasi, penindakan, dan tindak lanjut berlangsung konsisten setelah acara selesai. Dandim menyatakan dukungan terhadap langkah Bea Cukai dan menekankan perlunya koordinasi TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Pesan itu tepat, tetapi masyarakat berhak melihat hasilnya dalam pengawasan yang berkelanjutan, bukan hanya dalam seremoni pemusnahan.

Efek jera perlu ditopang peran publik

Pemusnahan barang ilegal diharapkan memberi efek jera, mencegah kerugian negara, dan melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya. Harapan itu masuk akal, tetapi penghancuran barang saja tidak cukup untuk memastikan pelanggaran berulang dapat ditekan. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat mematuhi aturan serta melaporkan indikasi pelanggaran kepabeanan dan cukai. Imbauan ini akan lebih efektif jika kanal pelaporan jelas, mudah dijangkau, dan ditindaklanjuti dengan transparan. Bagi warga, dampak praktisnya sederhana: barang yang tidak memenuhi ketentuan tidak kembali dijual atau digunakan, sementara pelaporan dapat membantu aparat menemukan pelanggaran lebih awal. Bea Cukai Dumai bersama aparat penegak hukum menyatakan akan melanjutkan komitmen menjaga wilayah dan mendukung Dumai sebagai Kota Idaman. Ukuran komitmen itu pada akhirnya bukan banyaknya barang yang dimusnahkan, melainkan berkurangnya peluang barang terlarang mencapai masyarakat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!