Perlindungan kerja tak boleh berhenti di sektor formal
Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi pekerja dari risiko kerja dan dampak ekonomi yang dapat mengganggu penghidupan mereka. Ranperda Makassar tentang penyelenggaraan program ini patut dipandang sebagai upaya menutup celah perlindungan, bukan sekadar menambah aturan.
Pemkot dan DPRD Makassar mematangkan rancangan tersebut dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Balai Kota Makassar pada Minggu malam, 15 November 2026. Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan harus dapat diakses semua lapisan pekerja, bukan hanya mereka yang bekerja secara formal.
Arah kebijakan ini tepat karena pekerja informal kerap menghadapi risiko kerja tanpa kepastian perlindungan yang sama dengan pekerja bergaji tetap. Namun, nilai Ranperda Makassar nantinya akan ditentukan oleh seberapa jelas aturan itu mengubah niat memperluas akses menjadi pelaksanaan yang konsisten.

Ojol, nelayan, dan pekerja harian masuk sasaran
Rancangan ini menyasar kelompok yang pekerjaan dan pendapatannya sering tidak mengikuti pola hubungan kerja formal. Daftar calon penerima perlindungan mencakup pengemudi ojek daring, nelayan, buruh harian lepas, pelaku UMKM, pekerja sosial keagamaan, serta pekerja informal dan kelompok rentan lainnya.
Bagi mereka, kecelakaan atau kehilangan kemampuan untuk bekerja dapat langsung mengancam penghasilan rumah tangga. Karena itu, perlindungan pekerja rentan melalui bantuan iuran menjadi salah satu substansi penting dalam pembahasan. Draf mensyaratkan calon penerima berusia 17 hingga 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Makassar dengan bukti KTP elektronik, serta belum mendapat perlindungan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan lain.
Syarat yang terukur dapat membantu penyaluran tepat sasaran, tetapi pemerintah perlu memastikan proses pendaftaran tidak menjadi hambatan baru bagi pekerja yang paling sulit dijangkau.

Lima program perlu diterjemahkan menjadi akses nyata
Ranperda mengakomodasi lima program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Cakupan ini penting karena risiko pekerja tidak berhenti pada kecelakaan; perlindungan juga menyentuh kematian, masa tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.
Makassar telah memiliki pijakan awal: sekitar 81 ribu pekerja rentan tercatat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sementara program Makassar Berjasa memberikan perlindungan JHT bagi 45 ribu pekerja. Angka tersebut menunjukkan jangkauan yang sudah dibangun, sekaligus menegaskan perlunya kepastian agar manfaat tidak bergantung pada keputusan administratif atau dinamika anggaran tahunan.
Pansus DPRD dan Dinas Ketenagakerjaan masih mengawal pembahasan. Draf juga mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
Ukuran keberhasilan ada pada pelaksanaan
Lima program di dalam rancangan memberi kerangka yang lebih luas, tetapi keberadaan daftar program saja belum menjamin pekerja informal terlindungi. Aturan pelaksanaan harus menjelaskan bagaimana calon peserta ditemukan, bagaimana bantuan iuran diberikan, dan bagaimana laporan berkala dipakai untuk memperbaiki jangkauan.
Penyelarasan antara Pemkot, DPRD, perangkat ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan akan menentukan apakah ojol, nelayan, buruh harian, serta kelompok rentan lain dapat mengakses manfaat tanpa prosedur yang membingungkan. Pelaporan tiap enam bulan juga sebaiknya menjadi alat pengawasan atas cakupan dan kesinambungan program, bukan sekadar kewajiban administratif.
Jamsostek Makassar akan berarti jika perlindungan menjangkau orang yang selama ini berada di luar sistem dan bertahan dari tahun ke tahun. Ranperda ini adalah langkah yang layak didukung, dengan ukuran keberhasilan yang tegas: pekerja rentan benar-benar memperoleh akses dan kepastian perlindungan.






