Antrean Panjang Bukan Bukti Stok BBM Nasional Kolaps
Antrean solar subsidi adalah fenomena ketika kendaraan, terutama angkutan barang dan nelayan, menumpuk panjang di SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi, dan situasi ini sering disalahartikan sebagai bukti kelangkaan stok bahan bakar nasional, padahal akar masalahnya kerap terletak pada distribusi BBM regional, pengelolaan kuota lokal, dan penyimpangan di rantai distribusi SPBU yang belum dibereskan secara menyeluruh. Antrean panjang kendaraan logistik di SPBU Sumatera dan Kalimantan yang belakangan ramai diberitakan, misalnya, tidak serta-merta berarti stok BBM nasional menipis. Persoalannya lebih rumit: stok bisa aman di tingkat nasional dan regional, sementara truk tetap mengular di level SPBU karena logistik tersendat atau penyaluran tidak tepat sasaran.
Rantai Distribusi SPBU: Di Sini Bottleneck Sesungguhnya
Pemerintah sebenarnya sudah punya mekanisme kuota berjenjang, dari nasional, regional, hingga lembaga penyalur di SPBU. Artinya, saat antrean solar subsidi terjadi, pertanyaan pertama seharusnya bukan “stok nasional habis?”, melainkan “di titik mana rantai distribusi SPBU seret?”. Stok bahan bakar nasional dan regional bisa saja aman, tetapi jika pengiriman dari terminal ke SPBU terlambat atau kuota di SPBU dihabiskan terlalu cepat, publik hanya melihat satu gejala: antrean mengular. Di wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas transportasi terbatas seperti sebagian Sumatera dan Kalimantan, gangguan sekecil apa pun dalam distribusi BBM regional langsung terasa di pompa, jauh lebih cepat dibanding Jawa yang punya pilihan moda logistik lebih beragam.
Ketika Nelayan Jadi Penyerap Terbesar Solar Subsidi
Contoh paling gamblang tentang betapa timpangnya perencanaan kuota dan konsumsi ada di Sulawesi Selatan. PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan penyaluran solar subsidi di provinsi ini tembus 831.065 kiloliter hingga akhir 2026, atau sekitar 10,4% di atas kuota tahunan 752.625 kiloliter. Kenaikan konsumsi jauh melampaui kenaikan kuota tahunan yang hanya sekitar 2% dibanding 2025, sementara realisasi penyaluran per 15 September sudah 586.860 kiloliter, setara 110,3% dari kuota periode berjalan. Di wilayah timur Sulsel seperti Bone dan Wajo, nelayan penyerap solar dominan, bahkan hingga 50–60% dari konsumsi, melampaui kendaraan umum. Nelayan butuh 300–400 liter tiap kali melaut, sehingga keterlambatan pasokan langsung memukul pendapatan dan keselamatan mereka.
Dampak Nyata Antrean: Dari Truk Sampah Mandek sampai Demo Anti Mafia Solar
Mereka yang paling merasakan kacau-balaunya distribusi BBM regional adalah pengguna yang sebenarnya berhak: sopir angkutan barang, pengemudi truk sampah, dan nelayan kecil. Ketika kuota SPBU jebol di awal bulan atau sebagian solar subsidi bocor ke penjualan tidak resmi di sekitar jalur lintas, antrean solar subsidi menjadi makin panjang dan memaksa kendaraan logistik menghabiskan jam kerja hanya untuk mengisi tangki. Di Kabupaten Bulukumba, antrean kendaraan di sejumlah SPBU baru mulai terurai setelah SPBU menerapkan pembatasan pembelian dan skema ganjil-genap pada 21 September. Di daerah lain, truk sampah sempat berhenti beroperasi karena tunggakan solar, membuat layanan publik terganggu. Pada titik ini jelas: yang tergencet bukan pelaku penyimpangan, melainkan warga dan pelaku usaha yang patuh aturan.
Apa yang Harus Dilakukan: Mengawasi Kuota, Menyegel Kebocoran
Berkeras menambah kuota tanpa membenahi rantai distribusi SPBU hanya akan mengulang drama antrean solar subsidi tiap tahun. Pemerintah perlu mengawasi penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh, dari stok bahan bakar nasional, kuota regional, terminal BBM, hingga praktik harian di SPBU. Di sisi lain, Pertamina menegaskan penambahan kuota, termasuk di Sulsel, harus didukung data rinci: jumlah truk, rute angkutan, tonase, jumlah kapal nelayan, dan kebutuhan solar riil per armada. Usulan kuota tambahan akan diajukan ke badan pengatur hilir dengan dasar data ini dan masih menunggu keputusan lanjutan. Tanpa digitalisasi penyaluran, pengawasan terpadu, dan penindakan tegas terhadap penjualan ilegal di sekitar SPBU, stok nasional boleh aman di atas kertas, tetapi krisis di lapangan akan tetap terasa di ujung nozzle.
