Tiga prioritas, satu tolok ukur: manfaat bagi masyarakat
Keterbukaan, inovasi, dan kerja sama adalah tiga landasan yang menurut Presiden Prabowo Subianto perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik menghasilkan kemakmuran bersama, bukan hanya keuntungan bagi segelintir pihak. Dalam pidato Prabowo APEC pada Kamis, 19 November 2026, ia menyampaikan seruan itu di KTT APEC Shenzhen, tepatnya dalam pertemuan para pemimpin ekonomi di Shenzhen International Communication Center. Pesannya relevan di tengah gejolak ekonomi global dan revolusi teknologi: ukuran kemajuan seharusnya bukan sekadar pertumbuhan, melainkan juga keadilan, pemerataan, lapangan kerja, dan kesejahteraan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kemakmuran bersama harus diuji dari dampaknya pada warga, termasuk pengurangan kemiskinan dan penanganan kelaparan—bukan berhenti sebagai slogan diplomatik.
Keterbukaan ekonomi perlu aturan dan keadilan
Dari tiga prioritas itu, keterbukaan ekonomi paling mudah kehilangan makna jika akses pasar dan manfaat perdagangan hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat. Prabowo menekankan sistem perdagangan multilateral yang adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan, serta menyoroti pentingnya fungsi Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk penyelesaian sengketa. Penekanannya tepat: keterbukaan tanpa aturan yang dipercaya dapat memperbesar ketergantungan, bukan membangun kemitraan setara. Karena itu, ajakan bekerja sama harus disertai komitmen untuk membagi peluang dan menegakkan aturan yang berlaku bagi semua. Agenda konektivitas APEC yang dimulai Indonesia di Bali 13 tahun lalu dan berlanjut di Shenzhen hingga 2035 memberi kawasan pekerjaan jangka panjang; keberhasilannya patut dinilai dari apakah hubungan yang makin erat juga membuka manfaat lebih luas.
Inovasi Asia Pasifik harus membuka akses
Dorongan inovasi Asia Pasifik juga membawa tuntutan yang lebih besar daripada sekadar mengadopsi teknologi baru. Prabowo mendorong kawasan mengambil peran dalam pengembangan teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan, dan menekankan bahwa negara berkembang perlu memiliki akses untuk membangun kemampuan, meningkatkan keterampilan, melakukan riset, serta ikut menentukan arah teknologi tersebut. Ini penting agar negara-negara di kawasan tidak selamanya hanya menjadi pengguna produk dan standar yang dirancang pihak lain. Shenzhen menjadi contoh yang ia angkat: dalam sekitar 40 tahun, kota itu berubah dari desa nelayan menjadi pusat inovasi global. Namun pelajaran yang relevan bukan menyalin hasil akhirnya, melainkan memahami bahwa visi, keterbukaan, kerja keras, dan kesempatan belajar harus berjalan bersama. Tanpa akses dan kemampuan lokal, inovasi berisiko memperlebar jarak antarpelaku ekonomi.
Transformasi domestik menguji konsistensi seruan
Prabowo membandingkan pesan kawasan itu dengan transformasi ekonomi yang sedang dibangun di dalam negeri: teknologi digital di sekolah, modernisasi desa nelayan dan koperasi desa, serta hilirisasi. Arah kebijakannya menghubungkan penguatan sumber daya manusia dengan nilai tambah ekonomi. Hilirisasi berarti mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi dan, menurut Prabowo, membuka lapangan kerja yang lebih baik. Sementara itu, teknologi pendidikan baru bermakna jika memperluas kemampuan belajar, bukan sekadar menghadirkan perangkat di kelas. Tantangannya adalah memastikan hasil transformasi menjangkau masyarakat dan ditopang tata kelola yang baik. Prabowo sendiri mengakui masih ada persoalan tata kelola, korupsi, ekonomi ilegal, dan peredaran narkoba. Seruan keterbukaan dan kerja sama akan lebih meyakinkan bila pelaksanaan di dalam negeri juga menunjukkan akuntabilitas serta manfaat yang nyata.






