Self-care bukan berarti mengobati semua hal sendiri
Self-care kesehatan adalah upaya seseorang menjaga kesehatan dan menangani kebutuhan ringan secara mandiri dengan memahami pilihan, manfaat, risiko, serta batas tindakan yang aman. Karena itu, kemudahan memperoleh obat nonresep seharusnya memperkuat keputusan yang tepat, bukan mendorong orang menggantikan layanan medis dengan pengobatan sendiri.
BPOM menyederhanakan regulasi BPOM terkait obat nonresep untuk memfasilitasi akses perawatan diri tanpa mengurangi standar keselamatan. Langkah tersebut disampaikan Direktur Registrasi Obat BPOM Tri Asti Isnariani dalam Konferensi Asia-Pacific Self-Medication Industry di Badung, Bali, pada Jumat. Arah ini sejalan dengan pandangan Kementerian Kesehatan bahwa perawatan diri dan pengobatan mandiri yang bertanggung jawab merupakan pilar kesehatan masyarakat.
Penyederhanaan patut dilihat sebagai upaya membuat produk yang aman, efektif, dan bermutu lebih mudah dijangkau, bukan sebagai lampu hijau untuk mendiagnosis setiap keluhan sendiri. Bagi konsumen, manfaat kebijakan baru hanya terasa jika informasi produk jelas dan keputusan membeli disertai pemahaman tentang kapan harus berhenti mengobati diri.
Kebutuhan meningkat, literasi harus mengikutinya
Kebiasaan merawat diri tumbuh di tengah perubahan kebutuhan kesehatan. Kemenkes menyebut kesadaran mengelola gejala ringan meningkat setelah pandemi COVID-19, sementara perubahan iklim dan cuaca ekstrem ikut mendorong perhatian terhadap kesehatan sehari-hari. Pengobatan mandiri juga sudah menjadi praktik luas: lebih dari 78 persen masyarakat melaporkan melakukannya pada 2025.
Besarnya penggunaan itu membuat kemudahan akses saja tidak cukup. Kemenkes mencatat pengeluaran pribadi untuk perawatan kesehatan masih mencapai 27 persen dari total pengeluaran perawatan, termasuk untuk pengobatan mandiri. Masyarakat perlu dapat membedakan obat yang sesuai dengan keluhannya, mengikuti petunjuk pakai, dan mengenali risiko penggunaan yang keliru. Tanpa keterampilan tersebut, akses yang lebih luas bisa membuat keputusan berisiko lebih mudah dilakukan.
Pekerjaan literasi karena itu tidak boleh diserahkan kepada konsumen seorang diri. BPOM mewajibkan informasi akurat pada produk obat dan pangan, menguji informasi tersebut, serta mengawasi produk setelah beredar agar keterangan tetap sesuai dengan izin edar. Mutu informasi bukan pelengkap regulasi, melainkan bagian dari perlindungan yang menentukan apakah pilihan di rak dapat digunakan dengan aman.
Akses informasi dan batas pengobatan mandiri
Untuk membantu konsumen memeriksa produk, BPOM menyediakan akses informasi melalui kode QR di aplikasi BPOM Mobile dan pelabelan elektronik, sekaligus mengawasi perdagangan obat di ruang digital. Kampanye Cek KLIK—Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa—juga memberi langkah praktis sebelum membeli. Di sisi lain, Kemenkes meningkatkan kemampuan petugas di swalayan yang diizinkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas agar informasi kepada pembeli benar.
Konsumen dapat menjadikan pemeriksaan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa sebagai kebiasaan; membaca aturan pakai; serta tidak menganggap obat bebas cocok untuk semua keluhan. BPOM menegaskan pengobatan mandiri tidak tepat bagi setiap kondisi. Jika gejala menetap atau memburuk, bantuan tenaga medis profesional harus dicari. Batas ini penting: self-care yang bertanggung jawab mencakup keputusan untuk mencari pertolongan, bukan hanya memilih obat.
Kemenkes telah menjangkau 70 juta orang melalui program pemeriksaan kesehatan gratis pada 2025 dan menargetkan 130 juta pada tahun ini. Upaya lain mencakup edukasi membaca, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat, pengenalan literasi kesehatan sejak dini di sekolah, serta konten sederhana di kanal resmi. Jalur-jalur tersebut dapat membantu menjadikan informasi sebagai keterampilan, bukan sekadar tulisan kecil pada kemasan.
Kemudahan harus berjalan bersama perlindungan
Penyederhanaan aturan masuk akal selama tidak mengendurkan pengawasan dan tidak mengaburkan perbedaan antara keluhan ringan dengan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan. Produk yang aman dan terjangkau, informasi yang dapat dipahami, serta arahan tenaga kesehatan membentuk satu rangkaian; jika salah satunya lemah, konsumen menanggung risiko keputusan yang keliru.
Keberhasilan kebijakan ini akhirnya tidak cukup diukur dari cepatnya produk sampai ke konsumen. Ukurannya juga harus mencakup apakah orang mampu memakai obat sesuai petunjuk, mengenali batas pengobatan mandiri, dan beralih ke layanan profesional saat diperlukan. Akses yang lebih mudah baru menjadi kemajuan kesehatan bila masyarakat memperoleh bekal untuk menggunakannya dengan aman.
