Apa Itu Program PLTS 100 GWp dan Mengapa Penting untuk Desa
Program PLTS 100 GWp adalah rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar yang ditargetkan selesai dalam tiga tahun untuk memperluas akses listrik pedesaan melalui energi terbarukan desa berbasis panel surya pembangkit yang dipasang dekat masyarakat, bukan hanya di pusat beban besar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan program PLTS 100 GWp akan dilaksanakan secara masif dan diwujudkan dalam tiga tahun. Ini bukan sekadar proyek energi, tetapi strategi mempercepat listrik pedesaan Indonesia yang selama ini tertinggal dari kota. Ia menyebut biaya pembangkitan listrik PLTS saat ini sekitar 5–6 sen per kWh, belum termasuk baterai, dan lama penyimpanan akan menentukan biaya akhir.
Yang paling menarik, program ini secara eksplisit dirancang untuk menyasar desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik utama. Ini berarti desa tidak lagi menunggu kabel transmisi datang; listrik bisa hadir melalui panel surya pembangkit di tingkat lokal. Sikap pemerintah jelas: ini taruhan besar bahwa energi terbarukan desa adalah jalan tercepat menutup kesenjangan akses listrik.
PLTS 1 MW per Desa: Dari Janji ke Proyek Nyata
Tulisan visi besar sering runtuh di lapangan, tapi dalam kasus ini satu hal sudah bergerak: PLTS 1 MW per desa. Bahlil mengungkapkan program pembangunan PLTS 1 megawatt per desa sebagai bagian dari PLTS 100 GWp sudah mulai direalisasikan, dan Pertamina telah mengimplementasikannya di salah satu kabupaten di Sumatra.
Proyek tersebut menyasar desa yang sebelumnya sama sekali belum memiliki akses listrik. Setelah PLTS beroperasi, warga bukan hanya menyalakan lampu; mereka memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi. “Sekarang sudah dilakukan 1 megawatt, dan itu mereka sudah bisa bikin storage, perikanan mereka sudah jalan, masyarakat mereka juga sudah mendapatkan listrik,” ujar Bahlil.
Di sini terlihat wajah konkret energi terbarukan desa: cold storage untuk ikan, aktivitas ekonomi malam hari, dan peluang UMKM baru. Jika skema 1 MW per desa ini konsisten, listrik pedesaan Indonesia mungkin baru pertama kali punya program yang langsung menempel pada kebutuhan ekonomi warga, bukan hanya memenuhi angka rasio elektrifikasi.
Menekan Ketergantungan Solar: Dimensi Ekonomi dan Energi Nasional
Di balik narasi listrik desa, ada dimensi lain yang lebih strategis: mengurangi ketergantungan pada solar. Bahlil mengungkapkan masih ada 12,6 GigaWatt pembangkit listrik yang memakai solar sebagai bahan bakar. Untuk menghasilkan listrik sebesar itu, dibutuhkan sekitar 230 ribu hingga 250 ribu barel per hari.
Karena itu pemerintah mempercepat proyek PLTS 100 GWp untuk menekan konsumsi solar di pembangkit listrik. Ia menyebut, dengan program ini, penggunaan PLTS 1 GW di Bali saja mampu membuat PLN menghemat konsumsi solar sekitar 0,5 hingga 0,6 juta kiloliter. Ini selaras dengan upaya konversi PLTD menjadi pembangkit dengan bauran energi baru dan terbarukan di Bangka Belitung, yang mulai memanfaatkan energi angin dan matahari untuk mengurangi ketergantungan terhadap solar.
Dari sisi fiskal, Bahlil mengeklaim program PLTS 100 GWp dapat menghemat pengeluaran negara untuk subsidi sekitar Rp 73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Ini pernyataan besar; jika tercapai, PLTS 100 GWp bukan hanya proyek listrik pedesaan Indonesia, tetapi juga penopang keuangan negara dan strategi energi nasional.
Tiga Tahun yang Menentukan: Ambisi, Risiko, dan Peluang
Target menyelesaikan PLTS 100 GWp dalam tiga tahun adalah ambisi yang berani. Pemerintah menjanjikan pelaksanaan masif dan penetrasi ke desa-desa yang belum pernah merasakan listrik. Jika tercapai, desa yang selama ini bergantung pada lampu minyak atau genset mahal bisa loncat langsung ke energi terbarukan desa berbasis panel surya pembangkit.
Namun, ambisi tanpa disiplin eksekusi bisa berubah menjadi daftar panjang proyek mangkrak. Tantangan koordinasi antara program PLTS 1 MW per desa, proyek besar 100 GWp, dan konversi PLTD ke PLTS akan menentukan apakah ini transformasi atau sekadar kampanye energi hijau.
Dalam tiga tahun ke depan, ukuran keberhasilan seharusnya sederhana: berapa desa yang sekarang memiliki listrik stabil, berapa usaha kecil yang tumbuh karena listrik pedesaan Indonesia yang baru, dan seberapa jauh konsumsi solar pembangkit turun. Jika angka-angka itu nyata, PLTS 100 GWp layak disebut titik balik, bukan sekadar program megawatt di atas kertas.
