Iming-iming kerja dapat menjadi pintu masuk eksploitasi
Perekrutan pekerja migran nonprosedural adalah proses menawarkan dan mengatur keberangkatan untuk bekerja di luar negeri di luar jalur resmi, sehingga calon pekerja berisiko kehilangan perlindungan dan menghadapi eksploitasi. Sejumlah kasus terbaru menunjukkan pola yang berulang: perekrut menawarkan pekerjaan dengan bayaran menarik, mengatur perjalanan, lalu menempatkan calon pekerja dalam situasi yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Di Bandung, SSA, 19 tahun, merespons tawaran di grup WhatsApp “Tembak Langit” untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malaysia dengan janji penghasilan Rp30 juta. Ayahnya kemudian melaporkan kasus itu pada akhir September 2026; penyelidikan Polresta Bandung berujung pada penangkapan orang-orang yang diduga terlibat dalam perekrutan dan penampungan. Ini bukan sekadar soal pekerjaan yang tak sesuai janji. Ketika keberangkatan disusun di luar prosedur, calon pekerja dapat kehilangan kendali atas perjalanan, utang, dan kondisi kerja.
Pola berbeda, kerentanan yang sama
Kasus SSA memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi jalur awal perekrutan. Setelah merespons unggahan, ia diarahkan menemui perekrut, ditampung, lalu diberi telepon genggam dengan skema pembayaran setelah bekerja. Perjalanannya kemudian diatur melalui rute Jakarta–Pontianak sebelum ia diduga dibawa masuk ke Malaysia tanpa paspor. Di Batam, R.N.S., 28 tahun, asal Demak, tertarik pada tawaran menjadi penjaga bayi dengan gaji Rp8 juta hingga Rp9 juta per bulan. Biaya keberangkatan dan paspor disebut akan dibayar lebih dahulu, lalu dipotong dari gajinya selama enam bulan. Polisi menemukan dugaan rencana pemberangkatan menggunakan paspor wisata setelah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan penyekapan. R.N.S. dipulangkan melalui BP2MI Kota Batam. Kedua kisah ini menunjukkan bahwa janji kerja yang terdengar biasa pun perlu dicermati jika jalur, dokumen, dan potongan biaya tidak dijelaskan secara terang.
Lima warga Sumatera Utara berhasil diselamatkan
Di Sumatera Utara, polisi menggagalkan pengiriman nonprosedural ke Malaysia terhadap dua orang yang direkrut pelaku dan mengamankan tiga orang lain yang hendak berangkat secara mandiri. Lima warga itu berhasil diselamatkan. Di antara dua calon pekerja yang direkrut, seorang perempuan ditawari pekerjaan sebagai perawat lansia dengan gaji Rp6,7 juta per bulan, sementara seorang lainnya dijanjikan pekerjaan sebagai pengasuh anak dengan gaji Rp8,6 juta per bulan. Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka; salah satunya disebut berperan sebagai agen perekrut dan menemani calon PMI mengurus paspor. Keduanya ditangkap di Deli Serdang pada 2 November 2026. Perbedaan antara tawaran perekrut dan rencana keberangkatan mandiri penting: tidak semua orang dalam perkara ini direkrut oleh jaringan yang sama. Namun, semuanya menunjukkan betapa mudahnya peluang kerja lintas negara bersinggungan dengan proses yang tidak aman.
Jangan menilai tawaran hanya dari nominal gaji
Ketiga perkara ini menegaskan bahwa besarnya gaji bukan ukuran keamanan pekerjaan. Modusnya bervariasi—dari unggahan WhatsApp, perantara, penampungan, hingga pengaturan dokumen dan perjalanan—tetapi risikonya muncul ketika calon pekerja tidak dapat memeriksa pemberi kerja, kontrak, izin, dan jalur keberangkatan secara mandiri. Dalam kasus Batam, polisi menetapkan M alias P sebagai tersangka dan masih memburu dua orang yang berstatus daftar pencarian orang. Di Bandung, dua orang yang diduga terkait jaringan masih ditahan pihak imigrasi Malaysia dan penyidikan berlanjut. Bagi pencari kerja, tawaran yang meminta berangkat dengan paspor wisata, menjanjikan biaya awal yang akan menjadi utang, atau mengarahkan perjalanan lewat jalur tak resmi patut dianggap sebagai tanda bahaya. Kasus TPPO ke Malaysia ini bukan bukti bahwa setiap tawaran kerja daring adalah lowongan kerja palsu, tetapi memperlihatkan bahwa perekrutan pekerja migran harus diverifikasi sebelum seseorang menyerahkan dokumen atau berangkat.
Kesimpulannya, cara paling aman menghadapi tawaran kerja luar negeri bukanlah mengejar angka gaji terlebih dahulu, melainkan memastikan prosedur dan identitas pihak yang merekrut. Penindakan polisi dapat menyelamatkan calon PMI ilegal, tetapi pencegahan bergantung pula pada akses terhadap informasi dan keberanian untuk menolak keberangkatan yang tidak jelas. Jika dokumen, kontrak, biaya, atau rute perjalanan tak dapat diterangkan secara resmi, janji kerja itu belum layak dipercaya.






