Anggaran dan target berjalan berjarak
Revitalisasi sekolah adalah program perbaikan fasilitas pendidikan yang menangani kerusakan bangunan dan sarana belajar agar kegiatan belajar-mengajar berlangsung aman dan layak. Namun, skala kebutuhan kini jauh melampaui jangkauan anggaran yang disepakati. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyebut pagu sekitar Rp14,2 triliun saat ini baru mencukupi untuk memperbaiki 10.470 satuan pendidikan. Angka itu kontras dengan target pemerintah untuk menjangkau 100.000 sekolah pada 2027. Kesenjangan tersebut bukan soal target di atas kertas semata: tanpa pembiayaan dan pemilihan penerima yang sepadan, janji cakupan luas berisiko menjadi daftar panjang sekolah yang tetap menunggu. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana target besar itu akan diterjemahkan menjadi tahapan yang realistis, sekaligus memastikan setiap alokasi menyasar kerusakan yang paling mendesak.

Kerusakan berat bukan masalah yang bisa menunggu
Dua kejadian yang mencuat di Tasikmalaya dan Jakarta Utara menunjukkan mengapa ketepatan sasaran harus menjadi ukuran utama. Di SD Negeri Cioray, satu ruang kelas ambruk pada akhir Oktober 2026, sementara empat ruang lainnya dikosongkan karena dikhawatirkan ikut runtuh. Siswa kelas 1 hingga 3 kemudian belajar di tenda, sedangkan kelas 4 hingga 6 digabung dalam satu ruang; sekolah itu belum menerima bantuan renovasi sejak 2012. Di SMK Negeri 36 Jakarta, ratusan siswa telah hampir dua tahun menumpang belajar di SD Negeri 09 Kalibaru setelah gedung sekolah mereka dibongkar pada 2025. Kasus ini memperlihatkan bahwa revitalisasi bukan sekadar pembaruan gedung. Bagi siswa, keterlambatan berarti rasa cemas, ruang belajar yang terbatas, dan pengalaman sekolah yang terganggu.
Pendataan dan seleksi harus mendahului perluasan
Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah membenahi pendataan dan penjaringan sekolah penerima sebelum tahun anggaran 2027 berjalan. Desakan itu tepat: bila data kondisi bangunan tidak mutakhir atau mekanisme seleksi sekolah tidak terbuka, bantuan dapat meleset dari sekolah dengan kerusakan paling parah dan risiko keselamatan tertinggi. Pemerintah perlu memakai kriteria yang bisa diperiksa, memperbarui laporan kondisi bangunan secara berkala, dan menjelaskan alasan sekolah diprioritaskan atau belum terpilih. Ketepatan tersebut sama pentingnya dengan penambahan anggaran revitalisasi. Lalu juga menekankan prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta mengingatkan agar pembangunan tidak terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Pemerataan harus terlihat dalam hasil, bukan hanya tercantum sebagai prinsip.
Target besar perlu jalur pelaksanaan yang terukur
Pemerintah menargetkan revitalisasi 80.744 satuan pendidikan pada 2026 melalui skema swakelola, lalu meningkatkan cakupan menjadi 100.000 satuan pendidikan pada 2027. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan Program Hasil Terbaik Cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ambisi tersebut layak didukung, tetapi angka target harus disertai rencana pendanaan, urutan pengerjaan, dan pelaporan kemajuan yang jelas. Sebelum tahun anggaran 2027 dimulai, pemerintah perlu menyelaraskan target dengan kapasitas anggaran serta memperbaiki pendataan sekolah. Jika tidak, jumlah penerima dapat tampak besar sementara sekolah yang paling berbahaya kondisinya tetap tersisih. Ukuran keberhasilan semestinya bukan hanya berapa banyak satuan pendidikan masuk program, melainkan apakah anak-anak dapat belajar di ruang yang aman dan layak.






