Mediasi meredakan ancaman, belum menuntaskan tuntutan
Mediasi warga Ngampel adalah perundingan antara perwakilan masyarakat Desa Ngampel dan pihak Pertamina EP untuk menyelesaikan tuntutan terkait kegiatan operasi, bantuan, serta peluang kerja tanpa mengganggu akses fasilitas. Pertemuan pada Senin, 26 Oktober 2026, menjadi jalan keluar sementara setelah warga memasang banner dan mengancam aksi serta pemblokiran akses Pad B sehari sebelumnya. Warga sepakat menurunkan banner seusai mediasi; langkah ini patut diapresiasi karena menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, tetapi tidak boleh disalahartikan sebagai penyelesaian seluruh persoalan. Pertemuan itu menghasilkan tujuh kesepakatan yang melibatkan Pertamina EP Sukowati, PT Ramai Jaya Abadi (RJA), dan warga. Ukuran keberhasilannya kini bukan ketenangan sesaat, melainkan apakah janji dan jadwal tindak lanjut dijalankan secara terbuka.
Mediasi berlangsung di Hotel GDK Bojonegoro dan dihadiri perwakilan warga, Humas Pertamina EP Sukowati, serta Kasat Intelkam Polres Bojonegoro. Pihak yang disebut dalam pertemuan juga mencakup Head of Communication Relations & CID Zona 11 Wazirul Luthfi, Officer Security PEP Sukowati Budi Oktavian, HRD RJA Naili Syifa R, unsur kepolisian, Ketua RW 01 Hendro Prabowo, Ketua BPD Sudirman, Karyono, dan Pamuji. Kehadiran banyak pihak membuka ruang koordinasi, tetapi tindak lanjut perlu memiliki penanggung jawab dan informasi yang mudah diperiksa warga.
Tali asih dan bantuan infrastruktur menanti kepastian
Tuntutan yang belum tuntas mencakup tali asih warga tahap kedua bagi 1.100 penerima, yang menurut warga belum cair. Dalam mediasi, penyalurannya diperkirakan berlangsung dalam tujuh hari, dengan syarat administrasi tetap dipenuhi. Warga juga meminta kejelasan bantuan pembangunan sarana prasarana sebesar Rp200 juta per sumur. Laporan mediasi menyebut bantuan untuk sumur pertama telah direalisasikan pada 9 Oktober 2026, sedangkan bantuan sumur berikutnya akan ditindaklanjuti fungsi CRC Zona 11 bersama Operation Drilling. Perbedaan antara tuntutan warga dan status tindak lanjut perusahaan perlu dijelaskan secara rinci: siapa penerimanya, apa tahap administrasinya, dan kapan pembaruan diberikan. Tanpa kejelasan semacam itu, target sepekan berisiko tinggal menjadi perkiraan.
Tali asih yang dibahas disebut diperuntukkan bagi 1.100 penerima, masing-masing senilai Rp200 ribu per paket. Bagi keluarga yang menunggu, kepastian jadwal dan proses administrasi lebih berarti daripada pernyataan umum bahwa bantuan akan disalurkan. Perusahaan menyatakan proses bantuan harus mengikuti tata kelola internal, termasuk Peraturan Tata Kelola 017. Penjelasan aturan perlu disertai tahapan praktis agar warga memahami apa yang masih harus dipenuhi dan pihak mana yang bertanggung jawab. Transparansi ini penting untuk mencegah jeda informasi kembali memicu ketegangan di sekitar akses operasi.
Rekrutmen lokal dan agenda penyelesaian berikutnya
Persoalan pekerjaan juga belum selesai. Warga meminta penjelasan mengenai hasil seleksi empat pemuda yang mengikuti tes rekrutmen tenaga keamanan melalui RJA; warga menyebut data hasil tes telah beredar, tetapi belum diumumkan secara resmi. Pertamina EP Sukowati menyampaikan komitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal dan menjaga transparansi rekrutmen. Pertemuan lanjutan direncanakan di Kantor Desa Ngampel dengan melibatkan perwakilan warga dan pemerintah desa untuk menjelaskan proses seleksi serta hasilnya. Agenda itu sebaiknya menghasilkan jawaban yang jelas, bukan sekadar pengulangan komitmen. Aspirasi penempatan pengemudi ambulans untuk wilayah PAD A dan PAD B juga akan ditindaklanjuti fungsi CRC Zona 11 bersama fungsi terkait; kandidat yang belum menjalani tahapan VDR akan dibantu mendapat penjelasan oleh tim humas dan Ketua BPD.
Kesepakatan menurunkan banner memberi ruang bagi penyelesaian melalui musyawarah, tetapi warga tetap berhak menagih hasilnya. Perusahaan perlu menyampaikan perkembangan bantuan, tali asih, rekrutmen, dan aspirasi pengemudi ambulans sesuai agenda yang telah dibahas. Bagi masyarakat sekitar, penyelesaian yang dapat diverifikasi menentukan apakah akses Pad B tetap kondusif tanpa mengorbankan aspirasi lokal. Kesimpulannya, mediasi berhasil meredakan ancaman langsung, namun keberhasilannya yang lebih penting masih bergantung pada pelaksanaan: penyaluran tali asih tahap kedua dalam target sepekan, kejelasan bantuan berikutnya, dan penjelasan terbuka mengenai rekrutmen.






