Kesenjangan Digital Siswa: Bukan Sekadar Soal Sinyal
Kesenjangan digital siswa adalah perbedaan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk belajar akibat ketidakmerataan akses internet, ketersediaan perangkat, dan dukungan infrastruktur digital sekolah antara wilayah kota dan desa, yang berujung pada mutu pembelajaran dan peluang masa depan yang tidak setara bagi peserta didik.
Pengalaman belajar di desa dengan listrik yang sering padam dan sinyal yang ikut hilang menggambarkan betapa rapuhnya fondasi digital pendidikan di banyak wilayah. Di kota, akses internet stabil membuat tugas berbasis daring terasa wajar; di desa, tugas yang sama bisa berubah menjadi beban yang nyaris mustahil. Di sinilah kesenjangan digital siswa menjadi garis pemisah nyata antara mereka yang bisa mengakses materi, kursus, dan sumber belajar tambahan, dan mereka yang terputus hanya karena kode pos tempat tinggalnya. Data penggunaan internet yang naik dari 66,48 persen pada 2022 menjadi 77,63 persen pada 2025 tidak otomatis berarti kesempatan belajar yang setara.
Perbedaan antara 82,72 persen pengguna internet di wilayah perkotaan dan 70,14 persen di perdesaan menunjukkan bahwa alamat rumah masih menentukan kualitas akses ilmu pengetahuan. Lebih tajam lagi, ketika satu provinsi mencapai 91,32 persen akses sementara wilayah lain hanya 15,40 persen, jelas bahwa jargon "pendidikan untuk semua" belum punya fondasi digital yang kokoh.
Infrastruktur Digital Sekolah: Komputer Sedikit, Wi-Fi Rapuh
Di level sekolah, kesenjangan digital siswa berwujud sangat konkret: komputer yang bisa dihitung dengan jari, akses internet sekolah yang mengandalkan Wi-Fi tetangga, hingga listrik yang tidak bisa diandalkan. Keterbatasan fasilitas pembelajaran ini membuat wacana digitalisasi sering berhenti di spanduk dan pidato, bukan di ruang kelas. Ketua Komisi D DPRD Sleman, Arif Priyosusanto, mengakui keterbatasan komputer dan jaringan internet sebagai kendala utama penerapan pendidikan teknologi informasi di SD.
Rencana menjadikan sejumlah SD sebagai sekolah percontohan IT adalah langkah realistis, tetapi sekaligus pengakuan bahwa mayoritas sekolah belum siap. Masih ada sekolah yang mengandalkan jaringan internet dari lingkungan sekitar karena belum memiliki Wi-Fi sendiri yang memadai. Di tempat lain, guru SMP terpaksa mengajar dari rumah karena jaringan internet di sekolah tidak stabil dan revitalisasi bangunan memutus beberapa titik Wi-Fi. Infrastruktur digital sekolah yang tambal sulam seperti ini membuat kebijakan kurikulum berbasis teknologi berisiko menjadi beban tambahan, bukan lompatan kualitas.
Ironisnya, di tingkat rumah tangga, hanya sekitar 19,94 persen yang memiliki komputer, dengan perdesaan berada di kisaran 10,42 persen. Artinya, ketika sekolah tidak mampu menyediakan perangkat, mayoritas siswa tidak punya alternatif di rumah. Digitalisasi tanpa investasi serius pada infrastruktur hanyalah memindahkan ketimpangan dari papan tulis ke layar yang tidak semua anak miliki.
Pembelajaran Daring Terkendala: Dari Lowbat hingga Kuota Habis
Jika di atas kertas pembelajaran daring tampak modern, di lapangan ia sering berubah menjadi rangkaian gangguan teknis yang melelahkan. Guru Bahasa Inggris di sebuah SMP negeri menceritakan bagaimana pemadaman listrik memutus sesi Zoom dan Google Meet, disertai keluhan siswa, “Ibu, lowbat HP-ku, mati lampu di Kayumalue”. Di sini terlihat jelas: ketika listrik padam, bukan hanya layar yang gelap, tetapi juga hak belajar.
Pembelajaran daring terkendala bukan hanya oleh jaringan lemah, tetapi juga oleh kepemilikan HP yang tidak merata dan kuota internet yang terbatas. Ada siswa yang punya telepon genggam tetapi tidak punya data, ada yang bahkan tidak memiliki perangkat sama sekali. Guru menggunakan Google Classroom, Zoom, dan Google Meet untuk mengirim materi dan tugas, namun sebagian siswa belum paham cara memakai aplikasi atau mengirimkan tugas sehingga penjelasan harus diulang berkali-kali.
Pengalaman ini selaras dengan kesaksian lain: ketika listrik padam di desa, sinyal ikut lenyap sehingga siswa tidak bisa mencari materi pelajaran atau mengerjakan tugas daring. Dalam kondisi seperti ini, mengukur kualitas belajar hanya dari kehadiran di ruang virtual adalah keliru. Kita sedang menilai kemampuan bertahan di tengah keterbatasan teknis, bukan semata-mata motivasi belajar.
Dampak Jangka Panjang: Dari Kelas ke Kesenjangan Ekonomi
Kesenjangan digital siswa bukan masalah sementara yang akan hilang setelah ujian berakhir; ia adalah pintu menuju kesenjangan ekonomi yang lebih lebar. Keterbatasan akses dan kemampuan digital mengurangi peluang siswa untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja yang menuntut keterampilan teknologi. Ketika satu kelompok siswa tumbuh akrab dengan komputer, pengolahan data, dan pemrograman, sementara kelompok lain berjuang sekadar mencari sinyal, masa depan mereka bergerak di dua lintasan yang makin berjauhan.
Data menunjukkan 85,78 persen pelajar usia 5–23 tahun menggunakan ponsel dan 83,80 persen menggunakan internet, tetapi hanya 19,80 persen yang menggunakan komputer atau laptop. Ketergantungan pada ponsel membuat mereka lebih banyak menjadi konsumen konten, bukan produsen karya digital. Di desa, kepemilikan komputer rumah tangga hanya sekitar 10,42 persen, jauh di bawah wilayah perkotaan yang 26,49 persen. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang antara mereka yang mampu menguasai keterampilan digital tingkat lanjut dan mereka yang tertahan di level penggunaan dasar.
Jika dibiarkan, perbedaan kesempatan belajar ini akan memperkuat lingkaran setan: siswa dari keluarga kurang mampu kesulitan mengakses fasilitas, lalu tertinggal dalam kompetensi, dan akhirnya kembali terjebak dalam pekerjaan berupah rendah. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial berubah menjadi cermin yang memantulkan ulang ketimpangan yang sudah ada.
Menuju Solusi Holistik: Infrastruktur, Guru, dan Relasi Manusiawi
Mengatasi kesenjangan digital siswa tidak cukup dengan menambah sinyal; yang dibutuhkan adalah strategi holistik yang menyentuh infrastruktur, kompetensi guru, dan desain pembelajaran. Pemerintah menargetkan puluhan ribu lokasi layanan publik terhubung internet melalui program khusus, terutama di daerah tertinggal. Namun jaringan tanpa listrik stabil, perangkat, dan dukungan sekolah hanya akan melahirkan akses yang rapuh. Di tingkat lokal, rencana menjadikan beberapa SD sebagai percontohan IT dan mendorong materi IT sebagai muatan lokal adalah langkah penting, asalkan diikuti pemenuhan sarana dan prasarana yang nyata.
Pelatihan guru menjadi kunci. Kesiapan guru memanfaatkan teknologi untuk belajar-mengajar disebut sebagai faktor penentu dalam mengurangi jurang digital. Di sisi lain, guru di lapangan mengingatkan bahwa pembelajaran tatap muka tetap lebih baik karena memungkinkan interaksi langsung dengan siswa. Ini sinyal penting: digitalisasi pendidikan harus menjaga dimensi manusiawi, bukan menggantikannya. Materi yang bisa diunduh dan digunakan secara offline, skema peminjaman perangkat, serta kebijakan kuota terarah bisa menjadi jembatan praktis sambil menunggu infrastruktur digital sekolah menguat.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun tajam: apakah kita rela masa depan anak ditentukan oleh kekuatan sinyal di kampungnya? Jika jawabannya tidak, maka kesenjangan digital harus diperlakukan sebagai darurat pendidikan, bukan sekadar proyek teknologi. Sekolah, pemerintah, dan masyarakat perlu bergerak bersama agar sinyal boleh lemah, tetapi hak setiap anak atas pembelajaran bermutu tidak ikut padam.
