Pemulihan perlu menjadi bagian dari penanganan narkoba
Rehabilitasi narkoba adalah layanan terpadu untuk membantu orang yang mengalami ketergantungan pulih melalui perawatan medis, dukungan psikologis, dan pendampingan sosial. Karena itu, rencana Padang menyediakan layanan khusus patut dinilai sebagai kebutuhan publik, bukan sekadar tambahan fasilitas kesehatan. Pada Senin, 16 November 2026, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir berkunjung ke Kantor BNN Pusat di Jakarta untuk memperjuangkan pendirian rumah sakit rehabilitasi di kota tersebut. Ia hadir bersama pejabat Kesbangpol dan Dinas Kesehatan serta Direktur RSUD dr. Rasidin, dan diterima Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI Amrita Devi. Langkah ini merespons persoalan yang disebut telah menyentuh pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga, sementara Padang belum memiliki rumah sakit rehabilitasi khusus. Penindakan terhadap peredaran gelap tetap penting, tetapi tanpa layanan pemulihan yang dapat dijangkau, warga yang membutuhkan pertolongan berisiko tertinggal.

Kapasitas 30 tempat tidur adalah awal, bukan ukuran keberhasilan
Rencana tahap awal menetapkan kapasitas 30 tempat tidur. Angka itu memberi gambaran awal skala layanan, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin warga memperoleh penanganan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. BNN menyarankan agar unit tersebut didukung dokter terlatih adiksi, perawat terlatih NAPZA, psikolog atau psikiater, konselor adiksi bersertifikat, pekerja sosial, apoteker, serta tenaga administrasi. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa fasilitas rehabilitasi tidak cukup dinilai dari jumlah ranjang; mutu pemulihan juga bergantung pada kompetensi tim dan kesinambungan perawatan. Tenaga yang memadai memungkinkan kebutuhan medis, psikologis, dan sosial pasien ditangani secara terpadu. Bagi warga dan keluarga yang mencari bantuan, layanan yang layak harus menyediakan lebih dari ruang rawat: perlu ada pendampingan profesional yang membantu proses pulih dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari.
Unit di RSUD dr. Rasidin bisa mempercepat langkah
BNN merekomendasikan pembentukan instalasi atau unit rehabilitasi khusus di bawah RSUD dr. Rasidin, yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah. Model ini dipandang dapat mempercepat penyiapan layanan, termasuk perizinan dan pengelolaan pembiayaan, dibanding membangun rumah sakit tersendiri dari awal. Pilihan tersebut masuk akal: pemerintah dapat memanfaatkan struktur rumah sakit yang sudah ada sambil menyiapkan layanan khusus. Namun, keputusan kelembagaan baru bermanfaat bagi warga jika diikuti akses yang jelas, tenaga terlatih, dan layanan yang memenuhi standar. Fasilitas lokal diharapkan mengurangi ketergantungan pada layanan di luar daerah. Itu berarti jarak dan keterbatasan akses tak semestinya menjadi penghalang bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Rehabilitasi juga perlu dipandang sebagai bagian dari layanan kesehatan, agar warga terdorong mencari bantuan tanpa stigma atau penundaan.
Ujian berikutnya adalah kesiapan dan tindak lanjut
Rencana ini belum sama dengan layanan yang sudah beroperasi. Pemko Padang masih perlu melakukan kajian kelayakan dan memenuhi persyaratan teknis sebelum fasilitas dapat dibuka. Pemerintah kota juga menyatakan akan membentuk Tim Percepatan Pendirian Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba, menyusun kajian, dan menindaklanjuti nota kesepahaman sinergi P4GN bersama BNN. BNN turut membuka peluang bagi tenaga kesehatan dan tim persiapan Padang untuk mengikuti magang di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor. Langkah-langkah ini penting, tetapi warga perlu melihat kemajuan yang terukur: kesiapan tenaga, standar layanan, dan kejelasan jalur rujukan. Koordinasi dengan BNN Pusat memberi arah teknis; keberhasilan akhirnya bergantung pada konsistensi pemerintah daerah menerjemahkan arahan itu menjadi layanan pemulihan yang benar-benar dapat diakses.






